Published On: Wed, Oct 5th, 2016

1.418 Guru di Kota Ambon Dialihkan ke Pemprov

Share This
Tags

gaji-sering-terlambat-guru-asal-maluku-ini-tetap-mengabdi-di-pedalaman-1024x752Sebanyak 1.418 guru serta pengawas pada SMA/SMK di Kota Ambon dialihkan statusnya dari pegawai pemkot menjadi pegawai dilingkup Pemprov Maluku. Pengalihan status PNS ini sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Kadis Pendidikan Kota Ambon Benny Kainama menjelaskan, secara ke­seluruhan guru yang dialihkan ke provinsi pada tingkat SMA seba­nyak 880 orang, SMK 387 orang, kemudian pengawas SMA 12 orang dan pengawas SMK 7 orang.

“Selain itu ditambah lagi staf tata usaha SMA 79 orang dan SMK 53 orang, sehingga total keseluruhan yang dialihkan ke pemprov seba­nyak 1.418 orang,” urai Kainama kepada Siwalima di Balai Kota, Selasa (4/10).

Dijelaskan, sesuai aturan, pada tahun 2017 mendatang, pengelolaan SMA/SMK di seluruh kabupaten/kota akan dibawah tanggungjawab pemprov. Sejak pertengahan tahun kemarin, pemkot sudah mendata para guru maupun semua sarana dan prasarana untuk diserahkan ke pemprov dan saat ini semuanya sudah dialihkan.

Walaupun status PNS mereka ini sudah secara resmi dialihkan namun mereka ini masih tetap menerima gajinya di pemkot hingga bulan Desember 2016. Hal ini  dikarenakan aturan pengalihan status PNS ini baru akan berlaku pada 1 Januari 2017.

“Para guru dan pengawas yang status­nya dialihkan masih tetap bertugas di Kota Ambon, namun ketika diserahkan nanti bisa saja mereka ini dipindahkan ke daerah lain karena dianggap berprestasi dan sebagainya,” ujarnya.

Oleh sebab itu, kata Kainama, se­be­lum penyerahan dilakukan ke pem­prov, pihaknya  sudah minta kepas­tian dari masing-masing guru, pegawai dan pengawas apakah me­reka ingin pindah ke pemprov atau tetap bertahan sebagai pegawai pemkot.

Dari ribuan guru ini, hanya seba­gian kecil yang ingin tetap bertahan di pemkot, dan mereka yang bertahan ini telah diakomodir untuk mengajar di SMP termasuk staf tata usaha dan pengawas. “Ini mau tidak mau harus kita lakukan sebab tidak mungkin kita lawan kewenangan yang lebih tinggi, apalagi sudah diatur dalam UU, sehingga bukan hanya Pemkot Ambon, namun seluruh kabupaten/kota harus ikuti aturan ini,” ce­tusnya. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

BALAGU.COM - Berita Informasi Maluku