Published On: Mon, Feb 1st, 2016

6 Tahun Gunakan Lahan Gereja – Nusa Ina tak Pernah Bagi Hasil ke GPM

Share This
Tags

Kelapa sawitSebagian besar peserta Persidangan ke-37 Sinode GPM mempertanyakan bagi hasil perkebunan kelapa sawit PT Nusa Ina.

Perusahaan tersebut menggunakan 1.206 hektar lahan milik GPM yang terletak di Dusun Wahakaim, Negeri Aketernate, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Malteng untuk penanaman kelapa sawit.

Namun sejak penandatangan perjanjian kerjasama kemitraan 17 Desember 2009 hingga tanaman telah berproduksi pada tahun 2014 lalu, ternyata manajemen Nusa Ina enggan untuk membagi hasil.

Hal ini membuat Ketua MPH Si­node GPM Pendeta John Ruhu­lessin menghadirkan Pemilik Nu­sa Ina, Sihar Sitorus dalam Per­sidangan ke-37 Sinode GPM, yang berlangsung di Gereja Maranatha, Ambon, Sabtu (30/1).

Kehadiran Sitorus yang dikenal lihai mengelabui ber­bagai pihak, dijadikan arena peng­hakiman oleh para peserta.

Sebagian peserta memperta­nya­kan keseriusan Nusa Ina me­menuhi ketentuan bagi hasil se­bagai tertera dalam perjanjian ker­jasama dimaksud.

“Sesuai perjanjian kerjasama kemitraan maka ada pembagian hasil 30 persen untuk GPM dan 70 persen untuk Nusa Ina terhitung kelapa sawit tersebut telah ber­produksi. Sejak tahun 2014 lahan tersebut tersebut telah berpro­duksi, namun Nusa Ina tidak per­nah memenuhi perjanjian dimak­sud untuk bagi hasil. Jika tidak dipenuhi maka bisa saja diproses secara hukum,” tandas Pendeta IH Hetharie.

Bukan hanya Pendeta Hetharie, namun sejumlah peserta sidang lainnya juga menyoroti implemen­tasi dari kerjasama perjanjian kerjasama dimaksud.

Tak hanya sistem bagi hasil yang disoroti, namun ada yang memper­tanyakan kebijakan Nusa Ina dalam memperkerjakan masyarakat se­tem­pat. “Dalam perjanjian sudah jelas, tenaga kerja yang diperkajakan diupayakan memprioritaskan mas­ya­rakat lokal Seram Utara baik untuk tenagah buruh perkebunan maupun tenaga teknis yang memiliki spesi­fikasi. Namun yang terjadi justru tenaga kerja lokal dipecat. Ada juga yang masih bekerja namun sudah sekitar 4 bulan terakhir ini, gaji me­reka tak dibayarkan oleh peru­sahaan,” ungkap salah satu peserta.

Selain itu, ada juga yang mem­pertanyakan komitmen Nusa Ina untuk menerima seorang te­naga perwakilan yang duduk sebagai staf part timer.

Sementara itu, Pemilik PT Nusa Ina Group, Sihar Sitorus berusaha mengelabui para peserta persi­dangan. Namun upaya tersebut sudah terbaca oleh peserta.

Buktinya, Sitorus mengaku kelapa sawit yang ditanam di 900 dari 1.206 hektar lahan milik GPM telah berproduksi sejak tahun 2014. Bahkan telah memberikan pendapatan kepada perusahaan, namun bagi hasil baru bisa dilakukan pada tahun 2020.

“Memang kelapa sawit yang ditanam di 900 dari 1.206 hektar lahan milik GPM telah berproduksi sejak tahun 2014. Bahkan telah memberikan pendapatan kepada perusahaan. Namun kita meng­gunakan pola kebersamaan. Artinya tunggu sampai seluruh lahan yang ditanam berproduksi baru dilakukan bagi hasil. Jadi baru bisa dilakukan pada tahun 2020,” ungkapnya.

Ia juga menyatakan perkebunan kelapa sawit ini memberikan man­faat yang sangat besar bagi warga GPM setempat bahkan jauh kede­pan tanah bekas tanaman kelapa sawit bisa dimanfaatkan sebagai daerah perkebunan dan tanaman kelapa sawit yang tidak bisa ber­produksi lagi batangnya bisa dia­lihfungsikan sebagai furniture.

Anehnya, sepanjang penjelasan­nya Sitorus tak berani memaparkan secara detail menyangkut lahan yang sudah beproduksi baik itu lahan milik GPM maupun lahan warga lainnya. Ia juga tak berani memapar­kan keuntungan yang telah diper­oleh perusahaan sejak tahun 2014.

Pernyataan Sitorus ini mengun­dang reaksi keras dari banyak peserta sidang. Salah satu peserta sidang, Pendeta Ade Manuhutu mempertanyakan tindak lanjut dari dokumen amdal yang disepakati di Wahai sudah dilakukan PT. Nusa Ina ataukah belum.

“Apakah drainase yang dibuat disekeliling perkebunan telah diisi air? Kemudian apakah masalah te­naga kerja lokal ini sudah dijalankan dengan baik disana?” ujarnya.

Banyak peserta sidang meminta agar hasil produksi kelapa sawit bisa dibeberkan namun hingga proses diskusi berakhir Sitorus tidak mam­pu memberikan jawaban. Bahkan ketika dimintai keterangannya soal itu dia enggan menjawab.

“Pokoknya kami sudah bekerja sesuai perjanjian kerjasama ke­mit­raan,” ujarnya.  Namun ia tak mam­pu menjelaskan secara detail apa saja yang sudah dikerjakan sesuai perjanjian kerjasama ke­mitraan tersebut.

Saat dialog tersebut, Sitorus lebih banyak terbantu dengan sikap Ketua MPH Sinode GPM Pendeta John Ruhulessin yang ber­upaya meng­eliminir perta­nyaan-pertanyaan kritis dari sejumlah peserta.

Dalam menindaklanjuti masa­lah ini, GPM kedepannya akan mem­bentuk tim hukum untuk mengkaji kembali permasalahan perjanjian kerjasama kemitraan. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>