Fish & Product Expo and Maluku Expo 31 Juli - 5 Agustus 2010

Bohongi Publik, Fraksi Demokrat Desak DPRD Panggil Kajati
Fraksi Demokrat mendesak pimpinan DPRD Maluku memanggil Kepala Kejati (Kajati) Maluku Poltak Manulang terkait rekomendasi DPRD Maluku menyangkut proyek-proyek bermasalah hasil pengawasan APBN, APBD, dan Dana Cadangan Umum (DCU) tahun 2007 dan 2008.
Pemanggilan Manulang harus dilakukan untuk meminta penjelasan tentang rekomendasi dimaksud. Pasalnya, rekomendasi dengan Nomor 043.1/391/DPRD tersebut telah diserahkan kepada Kejati Maluku pada 18 September 2009 lalu, dengan surat penyerahan DPRD Maluku Nomor 043.1/475/DPRD, yang diterima staf Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Maluku bernama Rio Ritonga.
Kepada Siwalima, Rabu (3/3) Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Maluku, Melkias L Frans menandaskan, Kejati Maluku telah melakukan pembohongan publik dan memutar balikan fakta.
Akibat pembohongan yang dilakukan Kejati Maluku, maka DPRD Maluku dinilai masyarakat telah melindungi kejahatan di daerah ini.
Ia menegaskan, DPRD Maluku tidak akan mentolerir setiap tindakan kejahatan yang merugikan dan menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat.
Dirinya berharap masyarakat tidak mempercayai penyataan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Kejati Maluku atas rekomendasi sejumlah proyek bermasalah hasil pengawasan atas APBN, APBD dan DCU 2007/2008.
Frans mencurigai ada oknum-oknum di Kejati Maluku yang berperan sebagai makelar kasus (markus), sehingga rekomendasi DPRD Maluku itu sengaja tidak diteruskan ke pimpinan kejati.
"Orang-orang di Kejati Maluku yang terindikasi sebagai markus harus dibersihkan," tandasnya.
Olehnya itu, Fraksi Demokrat mendesak DPRD Maluku melalui Komisi A untuk segera memanggil Kajati Maluku untuk meminta penjelasan menyangkut rekomendasi DPRD Maluku tersebut.
"Kita mendorong DPRD Maluku dan Komisi A untuk segera panggil Kajati Maluku terkait dengan rekomendasi DPRD Maluku atas sejumlah proyek bermasalah hasil pengawasan 2008 lalu. Bila perlu rapat dengan Kajati Maluku itu terbuka untuk umum agar masyarakat dapat mengetahui yang dengan jelas tentang rekomendasi proyek-proyek bermasalah itu," ujar Frans. (S-26)Siwalima





