Gubernur Maluku KA Ralahalu selaku pemegang saham terbesar di PT Bank Maluku didesak untuk menindak tegas pejabat di BUMD tersebut yang rangkap jabatan. "Gubernur harus tindak tegas Roy Pattiasina, pejabat di PT Bank Maluku yang rangkap jabatan karena saat ini juga sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Maluku," tandas Ketua Komite Pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Rasyid Wokanubun kepada wartawan, Senin (28/6).

Dikatakan, gubernur harus segera meminta kejelasan sikap Pattiasina untuk memutuskan tetap berkecimpung di dunia politik atau masih ingin tetap bekerja di BUMD tersebut.

"Sesuai keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Maluku tahun 2010 lalu disebutkan jika ada karyawan yang juga berkecimpung di dunia politik maka harus segera menentukan pilihan," katanya.

Dengan masih bercokolnya Pattiasina selalu pejabat di PT Bank Maluku ini padahal dirinya juga menjabat sebagai ketua DPD Partai Demokrat Maluku, Wokanubun yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Pemuda Indonesia (PPI) Maluku mempertanyakan ketegasan Ralahalu.

"Apakah di Maluku ini sudah tidak ada orang lain lagi, sehingga Pattiasina masih dipertahankan dengan kondisi rangkap jabatan seperti ini. Padahal, jelas-jelas rangkap jabatan ini tidak diperbolehkan," ungkapnya.

Dengan masih menjabat sebagai ketua parpol ini, Wokanubun menilai gubernur lemah dalam pengambilan keputusan terutama dalam memberikan penegasan kepada Pattiasina.

"Jika dalam waktu yang sesingkat mungkin gubernur tidak memberikan ketegasan kepada Pattiasina untuk segera menentukan pilihannya agar menanggalkan salah satu jabatannya itu, maka diduga ada politik balas jasa yang diterapkan oleh Ralahalu karena Partai Demokrat juga termasuk salah satu partai pengusung Ralahalu dalam pilkada Provinsi Maluku tahun 2008 lalu," jelasnya.

Apalagi berdasarkan hasil Pemilu legislatif tahun 2009 lalu, Partai Demokrat memiliki fraksi utuh dengan meraih tujuh kursi DPRD Maluku sehingga ada kemungkinan Ralahalu mau menjaga keseimbangan perjalanan pemerintahannya dari gangguan Fraksi Demokrat di DPRD Maluku dengan tidak mengambil tindakan tegas terhadap Pattiasina. (S-28)Siwalima