Kapal Motor Penyeberangan (KMP) EGRON yang dikelola Pemda Maluku Tenggara Barat (MTB), kembali beroperasi setelah beberapa bulan menjalani docking tahunan di Ambon. Kapal tersebut merupakan bantuan Kementerian Perhubungan TA 2008 yang diserahkan pengelolaannya ke Pemda MTB melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika setempat.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika MTB Ir. M. BATLOLANA,MT dalam keterangannya mengatakan selama tahun 2009 frekuensi pelayaran KMP Egron sering mengalami kendala, akibat biaya operasional kapal sepenuhnya menjadi beban APBD kabupaten. Sementara tahun 2010 pengoperasian kapal ditingkatkan frekuensi pelayarannya melalui subsidi keperintisan dari Kementrian Perhubungan RI sehingga mampu menjawab kebutuhan transportasi penumpang dan barang di Kabupaten MTB.
Menurut BATLOLONA pengoperasian KMP. EGRON saat ini ditangani BUMD PT. Kalwedo-Kidabela yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah. Melalui BUMD telah diupayakan subsidi keperintisan melalui Kementerian Perhubungan tahun 2010. Sejak bulan Pebruari lalu, tim BUMD telah mengikuti proses tender perintis, yakni tahap anwizjing dan negosiasi harga antara BUMD dan pihak kementerian Perhubungan. Berdasarkan penawaran yang diajukan pihak BUMD PT. Kalwedo Kidabela maka harga akhir yang disepakati sebesar Rp. 2,113 Milyar. BATLOLONA optimis pengoperasian KPM Egron akan membuka keterisolasian masyarakat pada daerah kecamatan maupun pulau-pulau terpencil yang sulit transportasi.

“kita optimis melalui subsidi keperinstisan, maka mulai tahun 2010 KMP. Egron dapat eksis melayani masyarakat MTB dan MBD sesuai trayek/rute yang ditetapkan, yakni rute Saumlaki-Tepa PP, Saumlaki-Adaut-Seira-Wunlah-Larat PP.” tegasnya.
Pihaknya juga mengakui untuk memenuhi kebutuhan transportasi laut maupun darat di MTB, maka perlu penambahan armada laut, maupun angkutan perdesaan, oleh Pemerintah Pusat. Khusus tranportasi darat maka akan dioperasikan truk angkutan perdesaan sebanyak 4 unit, yang merupakan bantuan Kementerian PDT tahun 2009.

Batlolona menambahkan Pemda MTB dalam setiap kesempatan terus memperjuangan bantuan sarana transportasi laut dan darat termasuk subsidi keperintisan ke Pemerintah Pusat, karena untuk dana APBD kabupaten sulit untuk mengatasi kendala tersebut.

P_ Ulis Kelbulan- Saumlaki Media center (12/04/10),