Hingga saat ini Provinsi Maluku masih mengalami kekurangan tenaga dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan dokter spesialis. "Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masayarakat di Maluku yang tersebar pada 11 kabupaten/kota

maka pemerintah telah berupaya untuk mendatangkan dokter PTT, namun hingga saat ini jumlahnya masih kurang dan ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang membatasi masa tugas dokter PTT yang hanya enam bulan," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, F Basalamah saat rapat dengan Komisi D DPRD Maluku di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (9/3).

Dijelaskan, jumlah dokter PTT di Maluku hanya 125 orang dan pihaknya telah mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan untuk penambahan dokter PTT di Maluku sebanyak 30 orang untuk periode April 2010 guna ditempatkan di 11 kabupaten/kota namun yang disetujui hanya 15 orang untuk lima kabupaten/kota di Maluku.

Basalamah juga mengaku heran dengan kebijakan Kementerian Kesehatan yang hanya menyetujui 18 orang di lima kabupaten/kota.

"Kami telah meminta kepada kabupaten/kota untuk mengecek langsung ke Kementerian Kesehatan menyangkut alokasi dokter PTT di Maluku untuk periode Juni 2010 sesuai dengan yang diharapkan," ungkapnya.

Selain itu, Basalamah juga mengatakan Provinsi Maluku mengalami kekurangan dokter spesialis, sehingga Basalamah berharap kepada kepada Komisi D DPRD Maluku yang akan menyampaikan aspirasi ke pusat dapat menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk memperhatikan Maluku dalam penempatan dokter PTT dan dokter spesialis.

Ditempat yang sama, Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), M Pontoh mengatakan, RS yang dipimpinnya itu sangat kekurangan tenaga kesehatan seperti dokter spesialis karena selama ini tenaga dokter berasal dari RSUD Haulussy Ambon.

Kendala lain yang dihadapi RSU Tulehu, kata Pontoh adalah tidak tersedianya fasilitas pengolahan sampah rumah sakit serta terbatasnya alat-alat kesehatan sehingga terlihat banyak ruangan di RSU Tulehu banyak yang kosong karena tidak ada peralatan.

Ia berharap agar Komisi D DPRD Maluku dapat menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat melalui depkes untuk mendapat perhatian.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Maluku, M Suhfi Majid mengatakan, semua aspirasi menyangkut pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan dalam rangka penyampaian aspirasi. (S-26) Ambon-Siwalima