Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Maluku, Febry Tetelepta mendesak para pejabat di lingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Maluku melaporkan harta kekayaannya.

Hal ini untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, engan menghindari praktik-praktik penyimpangan yang dapat mengakibatkan kerugian negara.

"Kalau Jumat kemarin, Presiden SBY didepan ketua KPK sementara mengumumkan harta kekayaannya, maka jejak ini juga harus diikuti oleh semua pejabat dilingkup pemerintahan se-Maluku," ujar Tetelepta kepada Siwalima, Sabtu (6/3).

Dengan dilaporkannya harta kekayaan milik pejabat, kata Tetelepta, secara langsung akan mudah dikontrol oleh publik, karena ada dasar-dasar transpransi yang diterapkan oleh pemerintah, sekaligus ada pertanggungjawaban moral yang dilakukan oleh pemerintah.

Disisi yang lain, dugaan korupsi yang marak terjadi di Maluku dengan sendirinya dapat dibersihkan, sehingga upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik dapat berjalan dengan baik pula.

Tetelepta menilai, pelaksanaan pemerintahan di Maluku masih terkesan tertutup dan belum ada transparansi. Transparansi tersebut hanya terjadi saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), dimana masing-masing kandidat mengumumkan harta kekayaannya. Itupun juga terjadi hanya sebatas di Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja, sementara di lingkungan pemerintahan sama sekali belum terlihat.

"Saya melihat itu belum ada di pemerintahan, kalau pilkada itu juga hanya sebatas di KPU, padahal kepala daerah harus belajar seperti SBY, jejak SBY mesti juga dilakukan oleh kepala daerah di lingkungan pemerintah di -Maluku, sehingga ada transparansi dan kontrol publik juga dengan mudah," katanya. (S-19)