Keberadaan rekomendasi DPRD Maluku menyangkut proyek-proyek bermasalah hasil pengawasan APBN, APBD, dan Dana Cadangan Umum (DCU) tahun 2007 dan 2008, semakin misterius.

Pihak DPRD Maluku mengaku, rekomendasi itu telah diserahkan kepada Kejati Maluku. Rekomendasi dengan Nomor 043.1/391/DPRD tersebut diserahkan pada 18 September 2009 lalu, dengan surat penyerahan DPRD Maluku Nomor 043.1/475/DPRD, yang diterima staf Kejati Maluku bernama Rio Ritonga.

Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi (kajati) Maluku, Poltak Manulang yang dikonfirmasi Siwalima menyangkut rekomendasi itu, membantah, kalau ada stafnya yang bernama Rio Ritonga.

"Tidak ada yang namanya Rio Ritonga," ujar Manulang melalui pesan singkatnya, kemarin, (4/3).

Penyerahan rekomendasi itu, sebelumnya diungkapkan Penasehat Fraksi PDIP DPRD Maluku Evert Kermite, kepada Siwalima, Senin (1/3).

"Kita sudah serahkan rekomendasinya sejak tahun lalu dan itu langsung di Kejati Maluku," tandasnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Maluku periode 2004-2009 ini menjelaskan, penyerahan rekomendasi itu disertai dengan tanda terima oleh staf di Kejati Maluku.

"Itu sudah kami serahkan dan itu ada tanda terimanya bahkan petugas dari DPRD yang antar juga siap menunjuk staf kejati yang menandatangi tanda terima tersebut," jelas Kermite, sambil menunjukkan bukti tanda tangan staf menerima rekomendasi itu.

Kermite mengatakan, DPRD Maluku sudah melaksanakan apa yang menjadi amanat rakyat, yang didalamnya termasuk rekomendasi sejumlah proyek bermasalah kepada Kejati Maluku untuk diusut.

PMI Desak Kajati Selidiki

Sekretaris Pemuda Muslimin Indonesia (PMI) Wilayah Maluku Kalamullah Tanamura mendesak Kajati Maluku Poltak Manulang untuk menyelidiki keberadaan rekomendasi itu.

Ia mencurigai adanya praktek makelar kasus (markus) di lembaga yang dipimpinnya itu.

"Rekomendasi telah diserahkan kepada Kejati Maluku pada tahun lalu, namun kejati mengatakan belum, ini menjadi bukti bahwa ada markus di Kejati Maluku dan ini harus diberantas," tandasnya kepada Siwalima, kemarin

Ia juga menandaskan, jika Kajati membiarkan markus tetap beraksi di Kejati Maluku, maka sama saja dengan kejati melindungi kejahatan, dan hal tersebut harus dilawan.

Tanamura menegaskan, korupsi di daerah ini sudah menjadi tumor ganas, dan jika ditambah lagi dengan markus, maka daerah ini akan hancur, dan membawa masyarakat ke jurang kemiskinan. (S-27/S-26)Siwlaima