Pertemuan tripatri Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, KPU Maluku Tenggara Barat (MTB), dan KPU Maluku untuk membahas alokasi kursi DPRD MTB yang berlangsung Senin (15/2), tidak ditemukan kata sepakat. Ini karena masing-masing institusi itu tetap mempertahankan argumentasinya.

Berdasakan informasi yang diperoleh Ambon Ekrpes kemarin, pihak pemprov dalam hal ini Biro Pemerintahan Setda Maluku tetap pada hasil komunikasinya dengan KPU pusat dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), kalau alokasi kursi DPRD MTB hanya 20 kursi sesuai jumlah penduduk dibahwa 100 ribu orang.

Sementara itu, KPU MTB dan Maluku mengklaim kalau keputusan untuk menambah alokasi kursi DPRD MTB sebanyak 25 kursi, didasarkan pada jumlah penduduk di wilayah itu yang melebihi 100 ribu.’’Pertemuan itu, tidak ada solusi. Hanya disepakati alokasi kursi DPRD MTB kembali dikonsultasikan ke pusat,’’kata sumber Ambon Ekspres, kemarin.

Ketua KPU Maluku Idrus Tatuhey ketika dikonfirmasi soal hasil pertemuan itu enggan berkomentar panjang lebar.’’Tidak berpolimik lagi,’’saran Tatuhey kepada koran ini, kemarin. Namun, Kepala Biro Pemerintah Setda Maluku Michael Rumadjak kepada Ambon Ekspres mengaku, hanya terjadi mis komunikasi.’’Cuma ada perbedaan saja,’’elaknya.

Dia mengaku, pertemuan itu telah disepakati untuk penggunaan data baru, dengan catatan pemda MTB harus menggantikan data sebelumnya. “Mereka harus memakai data kependudukan tahun 2008 yang ketika itu dipakai untuk Pemilukada di MTB, karena data itu diakui. Jadi data ini harus dikoreksi betul oleh pemda dan KPUD MTB. Sebab hasil penetapan 20 kursi dan 25 kursi DPRD MTB itu tergantung penetapan KPU pusat,” ujarnya.

Menurut Rumadjak, kalau data ini bisa dipastikan, KPU bisa merevisi UU Nomor 443 Tahun 2009 itu. “Tapi semua itu kita kembali ke KPU pusat, karena menjadi kewenangan mereka,” terangnya.

Sesuai data kependudukan MTB yang lama dan telah dikantongi KPU pusat, untuk menetapkan kursi DPRD MTB sebanyak 20 orang rujukannya pada UU Nomor 443 Tahun 2009. ‘’Data yang baru dilaporkan saat pertemuan tersebut, yang kemudian menimbulkan mis komunikasi diantara kita,” ungkapnya.

Diakuinya, sesuai data kependudukan yang diterima penduduk MTB saat ini diatas 1001 ribu lebih. Sehingga kalau dikonfersikan ke kursi, maka sangat memungkinkan untuk 25 kursi. Hanya saja kata Rumadjak, persoalan penetapan kursi itu bukan domain KPU Maluku atuapun KPUD MTB, tetapi kewenangan itu ada di KPU pusat.

Diakui Rumandjak, dari Dirjen Administrasi dan Kependudukan, telah membuat surat ke KPU pusat tentang jumlah penduduk MTB sebanyak 1001 ribu lebih, tetapi KPU tidak mau mendasari keputusan berdasarkan keterangan yang diberikan Dirjen Administrasi dan Kependudukan terkait data tersebut untuk penetapan kursi DPRD MTB, namun KPU tetap menggunakan data kependudukan yang lama.

“Ini yang masih menjadi persoalan. Sehingga kalau memang data kependudukan yang baru, yakni 1001 ribu lebih ini bisa digunakan KPU pusat untuk penetapan kursi, maka harus ada revisi terhadap keputusan KPU Nomor 443 tahun 2009 itu. Sebab kewenangan itu ada di KPU pusat,“ ujarnya.

Pekan depan KPU MTB dan Pemerintah Daerah (pemda) setempat, KPU Maluku dan Pemprov Maluku, akan berangkat ke Jakarta untuk berkomunikasi dengan KPU pusat, menyangkut dengan penetapan kursi DPRD MTB. “Langkah ini perlu kita lakukan, supaya masyarakat MTB tidak dirugikan soal kursi DPRD. Jadi kita tunggu saja hasil pertemuan dengan KPU pusat pekan depan,” katanya. (M1/YOS)AMEKS