Disharmonisasi antara Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dan Walikota Ambon Markus Jacob Papilaja mulai meruncing lagi setelah keputusan Pemerintah Kota Ambon merelokasi Pedagang Kaki Lima ke Jalan Jenderal Sudirman atau Lampu Lima. Padahal lokasi itu sudah disiapkan pemerintah provinsi Maluku untuk pembangunan Jembatan Merah Putih.

Ambon, AE.- Disharmonisasi antara Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dan Walikota Ambon Markus Jacob Papilaja mulai meruncing lagi setelah keputusan Pemerintah Kota Ambon merelokasi Pedagang Kaki Lima ke Jalan Jenderal Sudirman atau Lampu Lima. Padahal lokasi itu sudah disiapkan pemerintah provinsi Maluku untuk pembangunan Jembatan Merah Putih.

Relokasi PKL yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon merupakan bagian dari upaya penertiban fasilitas umum atau publik dari kegiatan jual beli. Semuanya diarahkan ke beberapa titik yang sudah disiapkan pemerintah, seperti Pasar Nusaniwe, Pasar Mardika, Pasar Tagalaya, dan Pasar Passo. Sementara lampu lima sebelumnya tidak masuk dalam rancangan relokasi.

Lampu lima sendiri sejak tahun 2008 sudah dirancang pemerintah provinsi Maluku untuk pembangunan Jembatan Merah Putih. Mega proyek yang menghabiskan anggaran Rp500 miliar lebih itu, sejak awal memang tidak mengundang simpati Walikota Ambon MJ Papilaja. Bahkan dalam beberapa kesempatan, dia menyebut pembangunan jembatan itu tidak urgen.

Meski demikian, tidak diketahui apakah relokasi PKL ke Lampu Lima adalah bagian dari bentuk ketidaksukaan pemkot terhadap pembangunan Jembatan Merah Putih ataukah tidak, belum ada pernyataan resminya. Yang pasti Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu menolak tegas kebijakan pemkot Ambon tersebut, karena dilokasi itu merupakan areal untuk pembangunan Jembatan Merah Putih (JMP).

“Saya tidak setuju kalau pemkot ingin memindahkan PKL ke lokasi Lampu lima,” ungkap Ralahalu kepada pers usai menghadiri Pelantikan Majelis Pembimbing Daerah dan Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka di lantai VII Kantor Gubernur, Selasa (26/1).

Ralahalu tegaskan pula, penolakan terhadap kebijakan relokasi PKL itu, karena lokasi lampu lima akan dilakukan pelebaran jalan oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Pasalnya bentangan JMP yang sangat besar. “Lokasi pelabaran jalan itu dilakukan dari depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maluku. Jadi jembatan akan dibangun mulai dari tempat itu sampai ke Poka, sehingga lokasi itu tidak boleh ditempati oleh siapapun termasuk PKL, “ pungkasnya.

Karena itu Ralahalu meminta agar kebijakan pemkot Ambon ini, mesti dipertimbangan secara matang, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Ralahalu mengingatkan, jika tetap dipaksakan relokasi PKL ke lokasi tersebut, mereka akan dipindahkan lagi ke tempat yang lain. “ Kasihan kan, kalau mereka (PKL) ini sudah berada di lokasi itu, lalu dipindahkan lagi,” ujarnya.

PKL Lampu Lima Hanya Sementara
Sementara itu Pemkot menyatakan PKL yang dipindahkan dari Jl Diponegoro ke Lampu Lima, hanya bersifat sementara. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Ambon Jan Haumasse, kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Rabu (27/1).

Dia mengatakan, pemindahan para PKL, sambil menunggu terealisasinya pembangunan mega proyek Jembatan Merah putih yang dirintis oleh pemerintah Provinsi Maluku. “ kami melakukan pemindahan PKL itu ke areal Lampu Lima hanya untuk sementara. Lampu Lima kami pilih sebagai tempat relokasi sementara karena dilihat dari segi jalannya yang lebar dan dapat dijadikan sebagai tempat berjualan. sementara pada tempat sebelumnya, yakni Jl Diponegoro itu sangat sempit”, jelasnya.

Dilanjutkan, pemindahan para PKL ini juga dilakukan untuk menghindari kemacetan arus lalu lintas yang sering terjadi di JL Diponegoro. Selain menghindari kemacetan, dirinya juga mengatakan, pemindahan PKL bertujuan untuk menekan tingkat kecelakaan yang sering terjadi di daerah tersebut karena sempitnya badan jalan