Published On: Tue, Feb 16th, 2016

Ada SK Walikota Yang Keliru Soal Tempat Penjualan Minol

Share This
Tags

Angki PapilayaTerkait dengan peredaran dan pengawasan serta pengendalian minimam beralkohol (minol) baik golongan A, B dan C sudah diputuskan dalam Peraturan Gubernur (Pergub)  Nomor 22 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan  Minuman Beralkohol di Provinsi Maluku dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 13 tahun 2015 tentang  Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Sesuai peraturan perundang-undangan dan Perda, sudah diatur tempat-tempat penjualan minuma beralkohol di Provinsi Maluku, namun ada SK Walikota Ambon yang menentukan tempat-tempat penjualan minol di Kota Ambon, dan SK itu mungkin keliru.

Menjadi soal dalam SK Walikota itu adalah menunjuk dan menetapkan toko sebagai tempat penjualan minol, dan itu bersalahan dengan perundang-undangan diatasnya.

Demikian penjelasan Ir. Angki Papilaya, M.Si Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku kepada Tribun-Maluku.com diruang kerjanya, Selasa (16/2).

“Toko dan Minimarket tidak diperkenankan untuk menjual minuman beralkohol (dilarang), sehingga disitulah terjadi problem kita. Seharusnya yang menjual minol adalah Supermarket, Bar, Restoran, namun yang terjadi di Kota Ambon cukup banyak toko yang menjual minol dan itu sangat bertentangan dengan aturan diatasnya,”herannya.

SK Walikota itu tidak ada tembusan kepada Disperindag Provinsi Maluku namun dengan cara sendiri mendapatkan SK tersebut, maka pihak Disperindag Maluku menyurati Kementerian Perdagangan dan jawabannya toko tidak boleh menjual minol.

Untuk itu Papilaya berjanji dalam waktu dekat memanggil para distributor, sub distributor dan toko-toko yang menjual minol untuk menyampaikan jawaban Kementerian Perdagangan itu.

Tidak ada maksud untuk membuat konflik internal antara Pemprov dan Pemkot soal hal ini namun Pemprov tetap menegakan aturan soal tempat-tempat penjualan minol di Kota Ambon dan Provinsi Maluku,”tegasnya.

Karena minol adalah barang dalam pengawasan sehingga pengendalian dan pengawasan harus diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini.

Tahun 2016 ini akan dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang minuman keras (miras) kepada pelaku usaha, aparat dinas perdagangan di kabupaten/kota, sehingga jika ada aturan di daerah yang tidak sesuai dengan aturan diatasnya maka harus diperbaiki.

Papilaya berharap, karena minol adalah barang dalam pengawasan dan berefek terhadap stabilitas masyarakat, maka secara bersama-sama kita mengawasi beredarnya minol agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kepentingan bersama.(Tribunmaluku)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>