Published On: Tue, Dec 9th, 2014

Ahli Perbankan Kasus TPPU Vanath Diperiksa di KPK

Share This
Tags

BUPATI-SBT-copy7Tim penyidik Direskrimsus Polda Maluku telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap ahli perbankan, Senin (8/12). Saksi ahli ini disiapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat bukti dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Bupati SBT, Abdullah Vanath senilai Rp 2,5 milyar.

Tim penyidik juga akan memeriksa ahli TPPU yang juga disiapkan oleh KPK. Sebelumnya sudah sekitar 27 saksi diperiksa.

“Pemeriksaan ahli perban­kan dengan bantuan dari KPK sudah dilakukan tadi (ke­marin-red) di KPK,” jelas Kabid Hu­mas Polda Maluku, AKBP Hasan Mukaddar saat dikon­firmasi Siwalima, melalui tele­pon selulernya, Senin (8/12).

Namun Mukaddar enggan menyebutkan identitas saksi ahli maupun materi pemerik­saan dengan alasan kepenti­ngan penyidikan.

“Ini kepentingan penyidi­kan, jadi saya tidak bisa jelaskan. Yang pasti saksi ahli perbankan sudah diperiksa, dan untuk ahli TPPU dijad­walkan juga pekan ini. Peme­riksaan di tempat yang sama di Gedung KPK,” ujarnya.

Untuk diketahui, Abdullah Vanath ditetapkan menjadi tersangka dalam ekspos internal Ditreskrimsus pada 29 Oktober 2014 lalu. Besoknya, Direktur Reskrimsus, Kombes Pol Sulistyono menyurati Vanath dan keluarganya yang memberitahukan bahwa yang bersangkutan sudah ditetap­kan sebagai tersangka.

Selanjutnya, Sulistyono menyampaikan SPDP kepada Kejati  Maluku. SPDP dengan Nomor: SPDP/09/XI/2014 itu, diterima Kejati Maluku pada Rabu 5 November 2014.

“Saya membenarkan Abdu­llah Vanath pekerjaan Bupati SBT statusnya sudah ter­sang­ka. Saya yang kirim SPDP ke jaksa Rabu tanggal 5 November. Tetapkan 29 Oktober, kemudian tanggal30 Oktober saya kirim surat  agar beliau tahu kalau sudah ter­sangka. Kita kenakan UU Ko­rupsi pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 dan UU Pencucian Uang, disitu ada berisi pasal me­nempatkan uang hasil keja­hatan,” jelas Sulistyono ke­pada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (12/11).

Sulistyono mengungkap­kan, hingga saat ini sudah 25 saksi yang diperiksa, bahkan penyidik juga sudah menyita dokumen tahun 2006 sampai tahun 2009 di Pemkab SBT. Karena itu, penetapan Vanath sebagai tersangka didasarkan atas bukti-bukti yang kuat.

“Kami sudah rasa cukup alat bukti menjadikan sese­orang menjadi tersangka. Kami koordinasi lagi dengan KPK ada lampu hijau, kami kembali sini saya lakukan gelar perkara sesuai dengan protap karena menjadikan orang tersangka harus gelar dan setelah itu kami tetapkan sebagai tersangka,” urai Sulistyono.

Sulistyono juga meng­ung­kapkan, pemindahan depo­sito Pemkab SBT senilai Rp 2,5 milyar tahun 2006 ke rekening pribadi Vanath di Bank Mandiri Pantai Mardika hanya bermodalkan surat persetujuan dari Wakil Ketua DPRD SBT saat itu, Dja­maludin Arey.

Selanjutnya Vanath meng­gunakan deposito hasil keja­hatan itu sebagai agunan un­tuk mengambil kredit senilai Rp 2 milyar kredit di bank tersebut tahun 2007.

Kurang lebih tiga tahun menikmati bunga deposito “haram” itu, tahun 2009 Vanath mengembalikan uang Rp 2,5 milyar tersebut ke kas daerah, namun tidak disertai bunga yang sudah dinikmati­nya itu.

“Dari modal surat itu kemu­dian berubah deposito pribadi Vanath, dan kemudian Vanath pinjam uang 2 milyar dan jadi­kan 2,5 milyar agunan. Bunga deposito juga masuk ke rekening pribadinya. Ini yang termasuk unsur-unsur me­nya­lahgunakan kewenangan dan menguntungkan pribadi,” tan­das Sulistyono. (S5)

 

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>