Published On: Mon, Dec 15th, 2014

Akademisi: Dibiarkan Bebas Berdampak Vatal – Pegiat Anti Korupsi Yakin Vanath Ditahan

Share This
Tags

Vanath4Kalangan pegiat anti korupsi dan OKP yakin Ditreskrimsus Polda Maluku tak akan meloloskan Bupati SBT, Abdullah Vanath. Ia pasti ditahan. Sebagai ter­sangka korupsi dan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sangat bere­siko jika yang bersang­kutan dibiarkan bebas.

Menurut Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unpatti, George Leasa, Vanath memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk melindungi dirinya, diantaranya dengan mempengaruhi saksi dan menghilangkan barang bukti. Karena itu, penyidik Ditreskrimsus ha­rus bergerak cepat untuk me­ngunci ruang gerak bupati yang hampir 10 tahun berkuasa di SBT itu.

“Langkah polisi menjadikan Va­nath tersangka patut kita apresiasi, karena sudah menjawab keresahan masyarakat Maluku maupun SBT selama ini, dan  kami sangat yakni polisi tak akan meloloskan Vanath, karena ini kasus TPPU maka pasti dia ditahan,” tandas Direktur Lem­baga Kajian Independen (LAKI) Maluku, Usman Warang kepada Siwalima di Ambon, Sabtu (13/12).

Warang meminta Ditreskrimsus secepatnya mengagendakan peme­riksaan Vanath.  Sangat berbahaya, kalau terlalu  lama dia dibiarkan bebas.

“Kasus TPPU ini harus segera dise­le­saikan dan Vanath harus ditahan supaya proses hukum berjalan lancar,” ujarnya.

Aliansi Maluku Bersatu (AMB) juga yakin  Polda Maluku melalui Ditreskrimsus tak akan meloloskan Abdullah Vanath. “Kami  yakin Polda Maluku serius menuntaskan kasus TPPU Vanath,” tandas Ketua AMB, M Jafar Tukuwain kepada Siwalima, Sabtu (13/12).

Menurut Tukuwain, kasus ini sudah jelas dan terang benderang. Vanath harus segera diperiksa untuk mempertanggungjawabkan perbua­tannya.

Akademisi Hukum Pidana Fa­kultas Hukum Unpatti, George Leasa mengatakan, Vanath sudah harus secepatnya diperiksa, dan harus ditahan. Apalagi yang bersang­kutan adalah tersangka TPPU.

Leasa mempunyai alasan  men­dasar mengapa Vanath harus dita­han. Sebagai penguasa yang memi­liki kekuasaan dan kewenangan, ia memiliki ruang untuk mempengaruhi bukan saja saksi, tetapi juga penyidik. Sehingga berdampak vatal bagi proses penuntasan kasus ini.

“Dari kaca mata pidana, saya melihat jika Bupati SBT tidak segera diperiksa dan ditahan, bisa ber­dampak pada banyak hal. Tidak saja mempengaruhi saksi tetapi bisa juga polisi yang menyidik, alhasil kasus menjadi terkatung-katung, karena yang bersangkutan memiliki kekua­saan,” tandas Leasa kepada Siwa­lima melalui telepon selulernya, Sabtu (13/12).

Dikatakan, jika seluruh saksi sudah diperiksa, maka polisi tak perlu berlama-lama untuk memeriksa Vanath.

“Ini korupsi TPPU, karena itu polisi harus bergerak secepatnya, segera periksa Abdullah Vanath supaya bisa buktikan bahwa polisi sungguh-sungguh menyelidiki ka­sus ini. Apalagi semua saksi sudah diperiksa termasuk saksi ahli perbankan dan keuangan di KPK, karena itu kita berharap, polisi bisa bertindak cepat,” ujar Leasa.

Untuk diketahui, dua saksi ahli yaitu ahli perbankan dan TPPU telah selesai diperiksa penyidik Ditres­krimsus di Kantor Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK).

Pemeriksaan TPPU dilakukan Selasa (9/12). Sedangkan saksi ahli perbankan pada Senin (8/12).

Kedua saksi ahli disiapkan KPK untuk memperkuat bukti dugaan korupsi TPPU Vanath. Sebelumnya sudah sekitar 27 saksi diperiksa.

Penyidik Ditreskrimsus segera mengagendakan Abdullah Vanath sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU senilai Rp 2,5 milyar.

“Ahli perbankan dan TPPU sudah selesai diperiksa. Dalam waktu dekat kita periksa tersangka,” kata Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Hasan Mukaddar kepada Siwalima, Selasa (9/12).

Abdullah Vanath ditetapkan men­jadi tersangka dalam ekspos internal Ditreskrimsus pada 29 Oktober 2014 lalu. Besoknya, Direktur Resk­rimsus, Kombes Pol Sulistyono menyurati Vanath dan keluarganya yang memberitahukan bahwa yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Selanjutnya, Sulistyono menyam­paikan SPDP kepada Kejati  Maluku. SPDP dengan Nomor: SPDP/09/XI/2014 itu, diterima Kejati Maluku pada Rabu 5 November 2014.

“Saya membenarkan Abdullah Vanath pekerjaan Bupati SBT sta­tusnya sudah tersangka. Saya yang kirim SPDP ke jaksa Rabu tanggal 5 November. Tetapkan 29 Oktober, kemudian tanggal 30 Oktober saya kirim surat  agar beliau tahu kalau sudah tersangka. Kita kenakan UU Korupsi pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 dan UU Pencucian Uang, disitu ada berisi pasal menempatkan uang hasil kejahatan,” jelas Sulistyono kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (12/11).

Sulistyono mengungkapkan, hingga saat ini sudah 25 saksi yang diperiksa, bahkan penyidik juga sudah menyita dokumen tahun 2006 sampai tahun 2009 di Pemkab SBT. Karena itu, penetapan Vanath sebagai tersangka didasarkan atas bukti-bukti yang kuat.

“Kami sudah rasa cukup alat bukti menjadikan seseorang menjadi ter­sangka. Kami koordinasi lagi dengan KPK ada lampu hijau, kami kembali sini saya lakukan gelar perkara sesuai dengan protap karena menjadikan orang tersangka harus gelar dan setelah itu kami tetapkan sebagai tersangka,” urai Sulistyono.

Sulistyono juga mengungkapkan, pemindahan deposito Pemkab SBT senilai Rp 2,5 milyar tahun 2006 ke rekening pribadi Vanath di Bank Mandiri Pantai Mardika hanya bermodalkan surat persetujuan dari Wakil Ketua DPRD SBT saat itu, Djamaludin Arey.

Selanjutnya Vanath menggunakan deposito hasil kejahatan itu sebagai agunan untuk mengambil kredit senilai Rp 2 milyar kredit di bank tersebut tahun 2007.

Kurang lebih tiga tahun menikmati bunga deposito “haram” itu, tahun 2009 Vanath mengembalikan uang Rp 2,5 milyar tersebut ke kas daerah, namun tidak disertai bunga yang sudah dinik­matinya itu.

“Dari modal surat itu kemudian berubah depo­sito pribadi Vanath, dan kemudian Vanath pinjam uang 2 milyar dan jadikan 2,5 milyar agunan. Bunga deposito juga masuk ke rekening pribadinya. Ini yang ter­masuk unsur-unsur menyalahgu­nakan kewenangan dan mengun­tungkan pribadi,” tandas Sulist­yono.(S5)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>