Published On: Thu, Jul 31st, 2014

Alasan Sibuk Pemeriksaan Gagal – Jaksa Diminta tak Istimewakan Petinggi Unpatti

fg3Penyidik Kejari Ambon diminta jangan men istimewakan petinggi Unpatti dalam kasus dugaan korupsi dana seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) danSeleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) senilaiRp 1,2 milyar.

Penyidik menunjukan sikap tak tegas. Beberapa kali Rektor Thomas Pentury dan Pembantu Rektor (PR) I, MR Uluputty gagal diperiksa karena tak memenuhi panggilan dengan alasan sibuk.

“Kok pemeriksaan harus disesuaikan dengan jadwal mereka, mes­tinya jaksa harus kon­sisten dan tidak berkom­promi dengan mereka,” tandas Wakil Kerua Gera­kan Anti Korupsi (GAK) Maluku, Thomas Parinu­ssa, kepada Siwalima, di Ambon, Rabu (30/7).

Parinussa mengingatkan jaksa agar serius menuntaskan kasus dana SNMPTN dan SNMPTN, sehingga ada kepastian hukum.

“Kami minta jaksa harus serius, kasus ini harus tuntas dan ada kepastian hukumnya karena publik sementata menunggu hasil akhir dari kasus ini,” ujarnya.

Menurutnya, kasus dana SNMPTN dan SNMPTN sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Itu artinya, bukti perbuatan melawan hukum dan kerugian negara sudah ditemukan, sehingga tak ada alasan untuk menutupi kasus ini.

Rektor Unpatti Thomas Pentury dan Pembantu Rektor (PR) I, MR Uluputty tak memenuhi panggilan, Kamis (17/7) lalu. Mereka  dipanggil untuk dipe­riksa sebagai saksi, namun tak me­ng­­hadiri panggilan dengan alasan sementara menerima tamu dari Belanda.

Karena itu, penyidik kembali mengagendakan kembali peme­riksaan kedua petinggi universitas ternama ini.

“Agendanya masih disusun pe­nyidik,” ujar Kasi Pidsus Kejati  Ambon, Marvie de Queljoe, kepada Siwalima, melalui telepon selu­lernya, Senin (21/7).

Sebelumnya, dua petinggi Un­patti, Selasa (10/6) diperiksa pe­nyidik. Keduanya adalah Pembantu Rektor (PR) III, Adriani Bandjar dan PR IV, Jacobus Mosse.

Saat diperiksa, Bandjar dan Mosse mengakui menerima uang ma­sing-masing Rp 7.500.000 seba­gai biaya insentif untuk pemantauan SBMPTN dari Bendahara Pembantu Panitia Seleksi Daerah SNMPTN-SBMPTN, Fery Sikteubun.

Saat tim penyidik memeriksa, Fery Sikteubun, Senin (2/12) tahun lalu, ia membeberkan semua peren­canaan hingga pencairan dana yang meng­gunakan kwitansi palsu.

“Kita periksa Ferry dan ternyata pengakuannya jika seluruh peren­canaan dan pencairan anggaran termasuk pengisian kwitansi berda­sarkan perintah atasan,” jelas Kasi Intel, Fauzan Danish, di Kantor Kejari Ambon, Senin (2/12).

Kendati demikian, Fauzan enggan membeberkan nama atasan yang disebutkan Sikteubun.

Pengakuan Sikteubun juga diper­kuat dengan keterangan pemilik Rumah Makan Putri,  Yenny yang juga diperiksa penyidik saat itu.

Rumah Makan Putri adalah salah satu dari puluhan rekanan yang di­pakai panitia daerah SNMPTN-SBMPTN Unpatti seperti yang ter­tulis dalam laporan pertanggungja­waban.

Namun saat pemeriksaan Yenny mengaku, dirinya tidak pernah ber­hubungan dan bekerjasama dengan panitia daerah SNMPTN-SBMPTN Unpatti. Ia juga membantah mene­rima uang Rp 11 juta.

“Dari laporan pertanggungjawa­ban panitia seleksi daerah bahwa dua tahap proses pembayaran uang makan ke Rumah Makan Putri dimana tahap pertama sebesar Rp 5 juta lebih dan tahap kedua Rp 6 juta lebih atau totalnya Rp 11 juta lebih, padahal tidak pernah dibayarkan atau fiktif,” ungkap Fauzan.

Selain itu, saat pemeriksaan tim penyidik juga menemukan nama Hotel Manise ternyata dicatut untuk membuat laporan fiktif pengelolaan dana operasional SNMPTN dan SBMPTN.

Dalam laporan pertanggungjawa­ban Panitia SNMPTN dan SBMPTN Daerah disebutkan adanya pemba­yaran ke Hotel Manise senilai Rp 45.600.000,-. Namun ternyata fiktif.

Hal ini terungkap saat Manager Hotel Manise, Theny Borolla dipe­riksa Tim Penyidik Kejari Ambon, Selasa (3/12).

“Saat diperiksa Manager Hotel Manise itu mengaku jika kwitansi atau bill tidak dikeluarkan oleh Hotel Manise. Selama tahun 2013 ini tidak ada order kerja sama dengan pa­nitia SNMPTN-SBMPTN,” ung­kap Fauzan.

Karena itu, pembayaran panitia kepada Hotel Manise senilai Rp 45.600.000 yang tertera dalam la­poran pertanggungjawaban panitia adalah fiktif. “Jadi itu fiktif, karena pihak Hotel Manise tidak menda­patkan pembayaran namun dibuat­lah laporan seolah-olah dibayar­kan,” ujar Fauzan.

Mantan Kasi III Kejati Jambi juga mengungkapkan, anggaran yang dialokasikan dari panitia seleksi pusat kepada panitia seleksi daerah Unpatti sebesar Rp 1,2 milyar. Angga­­ran Rp 900 juta dipergunakan untuk kegiatan pokok SNMPTN dan SBMPTN, dan sisa anggaran Rp 300 juta tak jelas peruntukannya.

Kasus SNMPTN-SNBMPTN di­naikan ke tahap penyidikan ber­sama kasus dugaan korupsi dana Pene­rimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Fakultas Ekonomi senilai Rp 3 milyar pada 15 November 2013 lalu. Dalam kasus PNBP jaksa menjerat Dekan Fakultas Ekonomi, Latif Kharie dan bendahara Carolina Hahu­ry. Ironisnya, kasus SNMPTN-SBMPTN berjalan di tempat, pa­dahal tim penyidik sudah mengan­tongi bukti laporan pertanggung­jawaban fiktif.

Permintaan agar jaksa tak mengistimewakan petinggi Unpatti juga disampaikan Sekretaris Walang Aspirasi Rakyat Maluku (WARM), Kristian Sea.

“Kami desak Jaksa untuk tidak ada yang namanya istimewakan petinggi di Unpatti, siapapun dia harus diperiksa. Aneh, proses hu­kum kok mengikuti agenda mereka,” ujar Sea kepada Siwalima di Ambon, Sabtu (26/7).

Ia menilai, jaksa dalam menangani kasus dana SNMPTN dan SBMPTN terkesan berupaya melindungi para pejabat di Unpatti. “Sudah ditahap penyidikan, ada bukti laporan fiktif, tapi belum ada penetapan tersangka. Ini ada upaya melindungi,” tandas Sea. (S-16/S-37)

Alasan Sibuk Pemeriksaan Gagal

Jaksa Diminta tak Istimewakan Petinggi Unpatti Ambon, Siwalima

Penyidik Kejari Ambon diminta jangan meng­istimewakan petinggi Unpatti dalam kasus dugaan korupsi dana seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama  Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)  senilai Rp 1,2 milyar.

Penyidik menunjukan sikap tak tegas. Beberapa kali Rektor Thomas Pentury dan Pembantu Rektor (PR) I, MR Uluputty gagal diperiksa karena tak memenuhi panggilan dengan alasan sibuk.

“Kok pemeriksaan harus disesuaikan dengan jadwal mereka, mes­tinya jaksa harus kon­sisten dan tidak berkom­promi dengan mereka,” tandas Wakil Kerua Gera­kan Anti Korupsi (GAK) Maluku, Thomas Parinu­ssa, kepada Siwalima, di Ambon, Rabu (30/7).

Parinussa mengingatkan jaksa agar serius menuntaskan kasus dana SNMPTN dan SNMPTN, sehingga ada kepastian hukum.

“Kami minta jaksa harus serius, kasus ini harus tuntas dan ada kepastian hukumnya karena publik sementata menunggu hasil akhir dari kasus ini,” ujarnya.

Menurutnya, kasus dana SNMPTN dan SNMPTN sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Itu artinya, bukti perbuatan melawan hukum dan kerugian negara sudah ditemukan, sehingga tak ada alasan untuk menutupi kasus ini.

Rektor Unpatti Thomas Pentury dan Pembantu Rektor (PR) I, MR Uluputty tak memenuhi panggilan, Kamis (17/7) lalu. Mereka  dipanggil untuk dipe­riksa sebagai saksi, namun tak me­ng­­hadiri panggilan dengan alasan sementara menerima tamu dari Belanda.

Karena itu, penyidik kembali mengagendakan kembali peme­riksaan kedua petinggi universitas ternama ini.

“Agendanya masih disusun pe­nyidik,” ujar Kasi Pidsus Kejati  Ambon, Marvie de Queljoe, kepada Siwalima, melalui telepon selu­lernya, Senin (21/7).

Sebelumnya, dua petinggi Un­patti, Selasa (10/6) diperiksa pe­nyidik. Keduanya adalah Pembantu Rektor (PR) III, Adriani Bandjar dan PR IV, Jacobus Mosse.

Saat diperiksa, Bandjar dan Mosse mengakui menerima uang ma­sing-masing Rp 7.500.000 seba­gai biaya insentif untuk pemantauan SBMPTN dari Bendahara Pembantu Panitia Seleksi Daerah SNMPTN-SBMPTN, Fery Sikteubun.

Saat tim penyidik memeriksa, Fery Sikteubun, Senin (2/12) tahun lalu, ia membeberkan semua peren­canaan hingga pencairan dana yang meng­gunakan kwitansi palsu.

“Kita periksa Ferry dan ternyata pengakuannya jika seluruh peren­canaan dan pencairan anggaran termasuk pengisian kwitansi berda­sarkan perintah atasan,” jelas Kasi Intel, Fauzan Danish, di Kantor Kejari Ambon, Senin (2/12).

Kendati demikian, Fauzan enggan membeberkan nama atasan yang disebutkan Sikteubun.

Pengakuan Sikteubun juga diper­kuat dengan keterangan pemilik Rumah Makan Putri,  Yenny yang juga diperiksa penyidik saat itu.

Rumah Makan Putri adalah salah satu dari puluhan rekanan yang di­pakai panitia daerah SNMPTN-SBMPTN Unpatti seperti yang ter­tulis dalam laporan pertanggungja­waban.

Namun saat pemeriksaan Yenny mengaku, dirinya tidak pernah ber­hubungan dan bekerjasama dengan panitia daerah SNMPTN-SBMPTN Unpatti. Ia juga membantah mene­rima uang Rp 11 juta.

“Dari laporan pertanggungjawa­ban panitia seleksi daerah bahwa dua tahap proses pembayaran uang makan ke Rumah Makan Putri dimana tahap pertama sebesar Rp 5 juta lebih dan tahap kedua Rp 6 juta lebih atau totalnya Rp 11 juta lebih, padahal tidak pernah dibayarkan atau fiktif,” ungkap Fauzan.

Selain itu, saat pemeriksaan tim penyidik juga menemukan nama Hotel Manise ternyata dicatut untuk membuat laporan fiktif pengelolaan dana operasional SNMPTN dan SBMPTN.

Dalam laporan pertanggungjawa­ban Panitia SNMPTN dan SBMPTN Daerah disebutkan adanya pemba­yaran ke Hotel Manise senilai Rp 45.600.000,-. Namun ternyata fiktif.

Hal ini terungkap saat Manager Hotel Manise, Theny Borolla dipe­riksa Tim Penyidik Kejari Ambon, Selasa (3/12).

“Saat diperiksa Manager Hotel Manise itu mengaku jika kwitansi atau bill tidak dikeluarkan oleh Hotel Manise. Selama tahun 2013 ini tidak ada order kerja sama dengan pa­nitia SNMPTN-SBMPTN,” ung­kap Fauzan.

Karena itu, pembayaran panitia kepada Hotel Manise senilai Rp 45.600.000 yang tertera dalam la­poran pertanggungjawaban panitia adalah fiktif. “Jadi itu fiktif, karena pihak Hotel Manise tidak menda­patkan pembayaran namun dibuat­lah laporan seolah-olah dibayar­kan,” ujar Fauzan.

Mantan Kasi III Kejati Jambi juga mengungkapkan, anggaran yang dialokasikan dari panitia seleksi pusat kepada panitia seleksi daerah Unpatti sebesar Rp 1,2 milyar. Angga­­ran Rp 900 juta dipergunakan untuk kegiatan pokok SNMPTN dan SBMPTN, dan sisa anggaran Rp 300 juta tak jelas peruntukannya.

Kasus SNMPTN-SNBMPTN di­naikan ke tahap penyidikan ber­sama kasus dugaan korupsi dana Pene­rimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Fakultas Ekonomi senilai Rp 3 milyar pada 15 November 2013 lalu. Dalam kasus PNBP jaksa menjerat Dekan Fakultas Ekonomi, Latif Kharie dan bendahara Carolina Hahu­ry. Ironisnya, kasus SNMPTN-SBMPTN berjalan di tempat, pa­dahal tim penyidik sudah mengan­tongi bukti laporan pertanggung­jawaban fiktif.

Permintaan agar jaksa tak mengistimewakan petinggi Unpatti juga disampaikan Sekretaris Walang Aspirasi Rakyat Maluku (WARM), Kristian Sea.

“Kami desak Jaksa untuk tidak ada yang namanya istimewakan petinggi di Unpatti, siapapun dia harus diperiksa. Aneh, proses hu­kum kok mengikuti agenda mereka,” ujar Sea kepada Siwalima di Ambon, Sabtu (26/7).

Ia menilai, jaksa dalam menangani kasus dana SNMPTN dan SBMPTN terkesan berupaya melindungi para pejabat di Unpatti. “Sudah ditahap penyidikan, ada bukti laporan fiktif, tapi belum ada penetapan tersangka. Ini ada upaya melindungi,” tandas Sea. (S5)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>