Published On: Wed, Oct 5th, 2016

“Anak Emas” Bupati Malteng Membantah

Share This
Tags

25c67ce93e50300ed45a1268ef0e7eca_xlPlt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaketrans) Maluku Tengah (Malteng), Rakib Sahubawa angkat bi­cara soal tudingan dugaan korupsi biaya perjalanan dinas (SPPD) tahun 2014-2016 se­nilai Rp 1,5 miliar yang kini mulai dibidik kejaksaan Tinggi Maluku.

Rakib membantah jika dia telah me­nyalahgunakan SPPD senilai Rp 1,5 Miliar di Dinas yang dipimpinnya itu. “Anak Emas” Bupat Malteng  ini juga menegaskan pem­­beritaan terkait kasus tersebut tidaklah benar dan terkesan direkayasa.

“Terkait dana perjalanan dinas sebesar Rp 1,5 Miliar dapat dijelaskan bahwa dana ter­sebut merupakan total keseluruhan biaya per­jalanan dinas, yang terdiri dari dana perjalanan dinas kegiatan masing-masing  bi­dang dan sekretariat  di­tam­bah perjalanan di­nas rutin  dan realisasi keseluruhannya hing­ga 30 September baru sebesar Rp 997.180.000,” ungkap Rakib me­lalui pres rilis yang diterima Kabar Timur, Senin (2/10).

Dia mengaku informasi yang menyebut­kan bahwa SPPD  Dis­na­ketrans telah terealisasi selu­ruh­nya hingga bulan September tidak­lah benar. Dan bahwa telah ter­jadi penyalagunaan anggaran  per­jalanan dinas  juga tidak mungkin, karena  nyatanya semua  kegiatan  ter­laksana serta berlangsung sesuai rencana dan dapat di pertanggung jawabkan.

Dia menjelaskan tata cara  pro­sedur dan mekanisme yang selama ini  digunakan oleh  Disnaketrans, Ka­bupaten Malteng yakni seluruh  pr­oses pencairan anggaran  dan pengelolaan dana selalu dilakukan atas sepengetahuan kepala dinas Disnaketrans.

“Prosedur dan mekanisme  yang dimaksudkan adalah bahwa di Dis­naketrans, Kabupaten Malteng, me­miliki satu orang bendahara rutin  dan dibantu enam orang bendahara pem­bantu, sehingga proses pen­cairan  dan pengelolaan dana  selalu dila­kukan dengan dimulai  dari pe­rmintaan  oleh bidang melalui  ben­dahara pembantu yang  yang di­ketahui oleh Kadis   kepada ben­dahara rutin,” katanya.

Selanjutnya kata dia permintaan pen­cairan dana  ke Dinas Pen­da­patan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD), dan setelah dana dicairkan,  barulah bendahara rutin  menyerahkan  kepada ben­dahara pembantu pada bidang  un­tuk seterusnya  dikelolah bidang.  Se­telah itu kata dia kegiatan Surat perintah Jalan (SPJ)-nya diserahkan  kepada bendahara  rutin  untuk selanjutnya disampaikan  ke Dinas PPKAD.

“Prosedur  dan mekanisme ini  yang selama ini dijalankan, sehing­ga  tidak mungkin saya sebagai PLT Kadis Nakartrans dapat me­ngelolah  sendiri keuangan di dinas tersebut,”katanya.

Dia mengaku realisasi SPPD di­bawa kepemimpinannya saat ini jauh lebih transparan di­ban­ding kepemimpinan Kepala Di­nas Nakertrans sebelumnya. Menu­rut­nya dibawa kepemimpinan ka­dis sebelumnya, banyak terjadi pe­nyim­pangan dalam sejumlah kegiatan.

“Para pejabat Eseleon III dan IV semua memberikan penilaian ke­pada kepemimpinan kadis se­be­lumnya, bahwa dimana ada banyak hal yang perlu dicermati karena ada du­gaan terdapat penyimpangan dan kepemimpinan kadis sebelumnya hanya dinikmati oleh egelintir orang-orang dekat yang merupakan ke­rabat kadis,” bebernya. (Kabartimur-MG2)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>