Published On: Fri, Oct 27th, 2017

Anggaran Rp 15 M Cair tanpa Paripurna – Kermite Tuding Telah Terjadi Penyalahgunaan Kewenangan

Share This
Tags

Hingga saat ini, dana Rp 275 mil-yar yang disepa-kati untuk Pilkada Gubernur tahun 2018, belum dipa-ripurnakan. Mes-ki anggaran itu telah dituangkan dalam APBD sebagaimana yang ter­tuang dalam KUA PPAS, akan tetapi proses pen­cairan awal sebesar Rp 15 milyar, diduga me-nyalahi aturan.

Hal ini terus di­soroti oleh ang­gota DPRD Malu­ku, Everd H Ker­mite yang menye­salkan adanya pencairan dana Rp 15 milyar oleh KPU Maluku dan Badan Pe-ngelola Keuangan dan Aset Pemprov Maluku, sebelum dilakukan pari-purna.

“Sebagai anggota DPRD Maluku dan anggota Badan Anggaran (Ba­nggar) saya persoalkan pencairan anggaran Rp 15 milyar itu karena belum diparipurnakan. Sebab jika demikian maka sudah terjadi pe­nyalahgunaan wewenang baik oleh sekda, kepala biro keuangan mau­pun ketua DPRD,” ungkap Kermite kepada Siwalima, Kamis (26/10).

Menurut Kermite, jika Ketua DPRD Maluku menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan ang­garan Pilkada lantaran sudah di­tuangkan dalam APBD tahun 2018, maka hal itu agak keliru, karena sebelum dituangkan dalam APBD tahun 2018 maupun APBD-P tahun 2017, sudah dilakukan pencairan awal Rp 15 milyar dan itu sangat bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

“Saya sangat menyesal dengan sikap ketua Banggar DPRD Maluku yang santai melihat hal ini. Ketua Banggar yang menyatakan bahwa menyangkut dana hibah Rp 275 milyar itu tidak lagi ada masalah karena sudah dibahas dan dite­rima oleh komisi A, maka sangat keliru,” sesalnya.

Kermite menyarankan agar Ke­tua Banggar membaca Peraturan Mendagri nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Anggaran Hibah dan Bansos. Yang didalamnya menyatakan bahwa anggaran Hibas maupun Bansos sebelum dicairkan harus melalui pembahasan Komisi, kemudian pem­bahasan banggar dan dipa­ripurnakan oleh DPRD.

“Dalam hal ini, ketua badan ang­garan harus membaca peraturan mendagri. Disitu dinyatakan bah­wa jika anggaran Hibah maupun Bansos yang sudah tertampung dalam APBD, itu berarti itu sudah melalui proses pembahasan di Banggar dan paripurna penetapan DPRD dengan disertai dengan peraturan gubernur,” jelasnya.

Kenyataanya, sampai saat di tuangkan dalam APBD, anggaran Pilkada itu belum diparipurnakan. Untuk itu, ia menilai pemberian dana Hibah untuk anggaran Pilkada itu telah melanggar aturan, khususnya terkait pencairan dana Rp 15 milyar tanpa diparupurnakan maupun juga belum tertampung dalam APBD.

“Oleh sebab itu, saya tetap persoalkan masalah ini karena sudah terjadi penyalahgunaan wewenang baik oleh Sekda, Kepala BPKAD maupun Ketua DPRD,” tandasnya.

Ia mencontohkan, dana haji yang hanya senilai Rp 2 milyar, dibahas oleh Komisi D yang kemudian diparipurnakan, padahal anggaran Pilkadatersebut jauh lebih besar dan harusnya pimpinan DPRD me­nyikapi serius masalah tersebut.

“Dana hibah untuk biaya perjala­nan ke embarkasi haji saja yang nilainya tidak seberapa dibahas melalui mekanisme yang tepat. Begitu juga anggaran Pilkada di tahun 2013 juga dibahas di komisi kemudian diparipurnakan. Tetapi anggaran Pilkada tahun 2018 tidak seperti itu,” kesalnya.

Ia meminta agar DPRD Maluku menyikapi serius masalah tersebut. Karena tidak hanya perseorangan akan tetapi menjadi masalah kelembagaan.

“Saya minta agar DPRD menyi­kapi masalah ini. Jangan DPRD memandang remeh masalah ini karena ini masalah kelembagaan. Saya punya wewenang karena sebagai anggota Banggar,” katanya.

Ketua Komisi B DPRD Maluku ini menyatakan, apa yang dilakukan oleh DPRD, mestinya menjadi pem­belajaran bagi masyarakat. Disamping itu, ia sangat mema­hami kebutuhan anggaran oleh KPU maupun Bawaslu, akan tetapi harus sesuai mekanisme.

“Saya sangat pahami kebutuhan anggaran oleh KPU dan Bawaslu tapi ada mekanisme. Karena yang ditakutkan ialah satu saat nanti, kalau terjadi masalah, siapa yang akan disalahkan? Sebab KPU mencairkan anggaran Rp 15 milyar yang belum sah menjadi miliki mereka dan itu persoalan. Untuk itu, DPRD ini persoalan kolektif. Jangan orang yang tidak terlibat dan kemudian digenelasir menjadi persetujuan lembaga padahal lembaga tidak pernah mempari­purnakannya,” pungkasnya. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

BALAGU.COM - Berita Informasi Maluku