Published On: Wed, Jan 10th, 2018

Bayar Hutang Kontraktor – Anggaran Pemprov Dipangkas

Share This
Tags

 Pemprov Maluku akan melakukan rasionalisasi terhadap anggaran be-lanja tahun 2018, terutama perja-lanan dinas. Langkah ini diambil agar bisa menutup hutang pada kontraktor.

Kebijakan mera­sionali­sasi anggaran dise­pa­kati badan anggaran DP­RD dan tim anggaran Pem­prov Maluku dalam rapat, Selasa (9/1).

Rapat untuk membahas hutang Pemprov Maluku kepada kontraktor yang mencapai Rp 177,7 milyar itu, berlangsung secara ter­tutup di ruang rapat Ketua DPRD Maluku, Edwin Hu­wae selaku Ketua Banggar DPRD pukul  11.30 WIT dan berakhir pukul 13.30 WIT.

Selain Huwae, rapat itu dihadiri oleh  Wakil Ketua DPRD Richard Rahakbauw, anggota banggar Evert Ker­mite, Lucky Wattimury, Effendy Latuconsina, Anos Yermias, Sudarmo, Herman Hattu, Markus Pentury, Mel­k­yas Frans, Temmy Hur­sepuny, dan Sekwan Roy Manuhutu.

Sementara dari tim ang­garan Pemprov Maluku ha­dir Sekda Hamin Bin Thahir, Kepala BPKAD Lutfi Rum­bia dan Asisten III Sekda Maluku, Sulkifli Anwar.

Dalam rapat itu, sudah disetujui untuk pemprov  melakukan rasio­nalisasi anggaran untuk menutupi hutang.

“Kita dalam rapat tadi sepakat untuk dilakukan rasionalisasi angga­ran belanja tahun 2018. Kita akan ra­sional bayar sesuai dengan tahapan secepatnya,” jelas Sekda Maluku, Hamin Bin Thahir kepada wartawan, di Kantor DPRD Maluku usai rapat.

Dengan rasionalisasi anggaran, lanjutnya, maka tidak ada lagi opsi untuk melakukan pinjaman kepada Bank Maluku. “Kita rasionalisasi anggaran. Kita tidak pinjam lagi ke Bank Maluku,” ujarnya.

Sekda pastikan dengan rasionali­sasi anggaran seluruh hutang ke­pada kontraktor dibayarkan.  “Itu tetap akan dibayar,” tandasnya.

Ditanya soal jamin pemprov bisa membayar hutang kontraktor, Sekda mengatakan, pihaknya akan mem­buat surat pengakuan hutang seba­gai jaminan kepada kontraktor. “Ada buat pengakuan hutang, akan bayar seluruhnya. Berarti ada jaminan, dan itu ditujukan ke SKPD,” jelasnya

Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae juga mengatakan hal yang sama. Untuk membayar hutang ke­pada kontraktor, pemprov akan se­gera melakukan rasionalisasi angga­ran belanja tahun 2018, dengan me­mangkas anggaran belanja rutin se­perti perjalanan dinas  Sedangkan ang­garan pembangunan tetap men­jadi prioritas, dan tidak boleh dipotong.

“Kita sudah rapat untuk bagai­mana cari solusi agar hutang pihak ketiga itu dibayarkan. Kita sepakat se­gera dilakukan rasionalisasi be­lanja APBD 2018 dan kita sudah memberikan kewenangan kepada pemda untuk segera rasionalisasi, dan laporkan kepada DPRD melalui komisi-komisi. Pangkas belanja rutin. Anggaran rutin perjalanan mesti dikurangi, dan anggaran pembangu­nan tetap diprioritaskan, tidak boleh dipotong,” jelas Huwae, kepada Siwalima.

Huwae mengatakan, pinjaman kepada Bank Maluku tidak bisa lagi dilakukan, karena APBD 2018 sudah ditetapkan.  “Tidak bisa pinjaman ke bank lagi, karena kita sudah dite­tapkan APBD 2018,” ujarnya.

Selain itu, pemprov akan membuat surat pengakuan hutang kepada kontraktor sebagai jaminan akan melunasi seluruh hutang.

“Kita sudah minta pemda buat surat pengakuan hutang supaya ada jaminan kepada kontraktor yang sudah melakukan pembangunan. Dan saya pastikan itu dibayarkan. Surat pengakuan hutang itu dibuat oleh masing-masing SKPD supaya ada jaminan kepastian hukum bagi pihak ketiga,” tandas Huwae.

Seperti diberitakan sebelumnya, rekanan pemerintah provinsi, masih terus disuguhi janji manis akan diba­yarkan hak-haknya, walau kewajiban mereka sudah diselesaikan sejak  2017 lalu.

Penyebabnya apa lagi, kalau bu­kan terjadi kekosongan dana di kas daerah.

Sumber Siwalima di Kantor Ba­dan Keuangan Daerah menyebut­kan, saat ini kondisi kas daerah sudah agak mendingan, dibanding akhir Desember lalu. “Akhir Desember itu kas daerah betul-betul kosong. Makanya kami kesulitan membayar TKD dan kewajiban ke rekanan,” ujar dia, Senin (8/1) siang.

Saat ini, tambah sumber itu, kas daerah sudah terisi dengan masuk­nya dana alokasi umum. Walau begitu, dia mengaku pihaknya masih kesulitan mengatasi tagihan para kontraktor dan rekanan yang jumlahnya lebih dari Rp. 100 Milyar.

“Sejak tanggal 2 Januari, kami sudah menerima transfer DAU Rp. 139 milyar, namun tak mungkin kami menggunakananya hanya untuk menyelesaikan hak-hak rekanan saja,” kata dia.

Masih kata sumber yang meminta namanya tak ditulis itu, kalau pi­haknya masih terus memutar otak untuk menyelesaikan kewajiban reka­nan. “Kami terus berusaha ke­ras mencari jalan untuk menyele­saikan hak-hak rekanan,” ujarnya.

Tarik SPM

Akibat kekosongan kas daerah, Dinas PU Maluku terpaksa menarik seluruh surat perintah membayar (SPM) tahun 2017 yang sudah di­masukan ke bagian keuangan  Pemprov Maluku.

SPM itu sudah diterbitkan sejak pertengahan Desember, dan ber­harap bagian keuangan menerbitkan surat  perintah pencairan dana (SP2­D). Tetapi  SP2D tak kunjung dike­luarkan, karena tak ada uang di kas daerah.

“Sudah kami tarik, karena tidak ada uang di kas daerah, makanya SP2D tidak dikeluarkan oleh bagian keuangan,” kata salah satu staf Dinas PU Maluku, kepada Siwa­lima, Senin (8/1).

Ia mengungkapkan, bagian keua­ngan Dinas PU sudah menerbitkan SPM yang baru ke bagian keuangan Pemprov Maluku. “SPM baru sudah diterbitkan,” ujarnya.

Sementara Kepala Keuangan Dinas PU Maluku, Novi Matitaputy yang dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, membenarkan kalau ia telah menarik seluruh SPM tahun 2017, dan menerbitkan SPM yang baru. “Sudah ditarik, dan SPM yang baru sudah dimasukan ke pem­prov,” kata Matitaputy singkat.

Ia tak mau banyak berkomentar, dengan alasan hendak mengikuti kegiatan ibadah.

Belum Bayar

Sejumlah kontraktor terlihat mema­dati ruangan Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov Maluku, Senin (8/1).  Mereka mengaku, masih mengurus pencairan pembayaran atas pekerjaan yang sudah ditun­taskan tahun 2017.

“Masih mengurus, belum juga cair. Katanya bayar tanggal 5 Januari kemarin, tapi belum. Mudah-mu­dahan hari ini beres,”  ujar salah satu kontraktor.

Ia mengaku, semua kelengkapan administrasi sudah dimasukan, tinggal menunggu pembayaran.

“Sudah siap sejak Desember kemarin, tapi karena kas kosong, kita menunggu lagi,” ujarnya, yang meminta namanya tak dikorankan.

Salah seorang kontraktor yang mengaku dari CV Bumi Waras me­ngatakan, dirinya sementara menu­nggu pembayaran sisa proyek.  “Sementara menunggu, yang kami punya sisa lima persen. Kata dari keuangan hari ini sudah dicairkan,” katanya.

Hal senada diungkapkan oleh kontraktor CV Setia Membangun. Ia mengaku, masih menunggu proses pencarian pembayaran sisa proyek. “Kta semua sama masih menunggu pembayaran,” ujarnya.

Kontraktor CV Conny mengata­kan, administrasi sudah disiapkan sejak 29  Desember, dan menunggu pencairan.  “Kalau mulai dibayarkan sejak tanggal 5 Januari, kita tunggu saja hari ini, sudah dibayarkan,” katanya.

Kontraktor lainnya mengaku, pe­kerjaannya belum dibayar. Janji pembayaran tanggal 5 Januari, na­mun belum terealisasi.

“Belum ada, masih diproses di BUD, jadi kita tunggu lagi, mudah-mudahan secepatnya, karena kita juga harus bayar gaji karyawan dan operasional lainnya,”  tandasnya.

Klaim Sudah Bayar

Kendati masih banyak pihak ke­tiga belum dibayar, namun Pemprov Maluku mengklaim pemba­yaran sudah dilakukan.

Kepala Bagian Humas Setda Maluku, Bobby Palapia mengatakan, BPKAD telah memproses pemba­yaran hutang pihak ketiga sejak Jumat (5/1) lalu. “Sudah diproses un­tuk bayar, sudah jalan,” kata Palapia kepada Siwalima, Senin (8/1).

Palapia menjelaskan, defisit ke­uangan membuat pemprov terlilit hutang Rp 177,7 milyar kepada pihak ketiga. “Defisit terjadi karena penda­patan daerah tidak memenuhi target, yang disebabkan DAU sebesar Rp 10 miliar belum terealisasi, dana bagi hasil dari pemerintah pusat berupa pajak dan hasil sumber daya alam sebesar Rp 68 miliar juga belum teralisasi,” katanya.

Belum lagi, deviden Bank Maluku Maluku Utara sebesar Rp 98 milyar tidak dicairkan karena berdasarkan hasil RUPS akan digunakan untuk penambahan modal.

Faktor lainnya, penambahan jum­lah pegawai akibat pengalihan status dari pemerintah kota/kabupaten ke provinsi, dan kucuran anggaran persiapan Pilkada 2018 ke KPU sebesar Rp 40 milyar.

Tunggu TKD

Disaat kontraktor menuntut hak mereka, ASN di kantor gubernur juga menuntut pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD). Janji pemprov untuk membayar lima bulan (Agustus-Desember 2017), ternyata belum direalisasi.

“Belum bayar semua. Masih kurang satu bulan, bulan Desember belum dibayar,” kata salah satu ASN yang mengaku bekerja di Biro Umum kepada  Siwalima, Selasa (9/1).

Ia meminta pemprov segera memenuhi janji untuk membayar TKD ASN selama lima bulan. Jangan hanya kontraktor saja yang diperhatikan. “Lunasi juga TKD kami, seperti yang sudah dijanjikan, semua ASN masih menunggu” ujarnya. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>