Published On: Wed, Feb 3rd, 2016

Besok, Sidang Kredit Macet Dilanjutkan

Share This
Tags

het-metro1Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor mengagendakan sidang kasus kredit macet pada Bank Maluku digelar Selasa (12/1) besok. Ini setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Maluku mengabulkan perlawanan jaksa dan menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon berhak memeriksa perkara kredit macet Bank Maluku.

“Majelis hakim sudah tetapkan jadwal sidang. Agendanya Selasa (12/1),“ kata Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Palapia kepada koran ini, akhir pekan lalu.

Dijelaskan, sidang yang akan berlangsung lanjut ini dengan agenda pemeriksaan saksi. ‘’Agenda pemeriksaan saksi yang pertama,“ singkatnya.

Disinggung siapa saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang, Palapia belum mengetahuinya. Palapia berharap agar sidang tersebut berjalan dengan lancar, dan seluruh saksi yang dihadirkan dapat memberikan keterangan sesuai fakta yang ada.

“Saya belum tahu siapa saksi pertama yang dihadirkan. Kemungkinan orang Bank Maluku. Kami berharap sidang kasus ini berjalan lancar, dan media juga diharapkan mengawal semua fakta-fakta sidang kasus ini,“ tandasnya.

Untuk diketahui, dalam dakwaannya, JPU membeberkan, kasus kredit macet yang menjerat Yusuf Rumatoras, Erick Matitaputty, Matheos Matitaputty dan Markus Fanghoy, berawal di tahun 2007.

Saat itu, terdakwa Yusuf Rumatoras selaku direktur utama PT Nusa Ina Pratama mengajukan surat permohonan kredit modal kerja pembangunan KPR Poka Grand Palace dengan nomor 99/ABN/NIP/200 tanggal 22 Maret 2006.

Surat permohonan kredit ditujukan kepada pimpinan PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon. Dana permintaan kredit yang diajukan PT Nusa Ina Pratama sebesar Rp 4 miliar. Kemudian, terdakwa Yusuf Rumatoras, ketika wawancara permohonan kredit dengan terdakwa Eric Matitaputty selaku analis kredit pada PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon, mengatakan, dana kredit itu diperlukan untuk pembangunan perumahan Pemprov rovinsi Maluku, di jalan Ir M Puttuhena, Poka Ambon, guna menaggulangi korban kerusuhan atau konflik Ambon.

Terdakwa Rumatoras dalam permohonan kreditnya, melampirkan dokumen-dokumen diantaranya, IMB atas nama Provinsi Maluku, surat perjanjian kerjasama antara Pemprov Maluku dan PT Nusa Ina Pratama, persetujuan DPRD Maluku, IMB tidak atas nama PT Nusa Ina Pratama dan dokumen perusahan, serta dokumen kelengkapan lainnya.

Terdakwa Rumatoras, juga mengajukan Sertifikat Hak Pakai (SHK) milik Pemprov Maluku, sebagai jaminan tambahan dalam permohonan kreditnya. Terdakwa Rumatoras juga berjanji kepada terdakwa Eric Matitaputty, bahwa dalam waktu dekat akan menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Nusa Ina Pratama.

Selain itu, SHGB itu telah didaftarkan ke BPN dalam bentuk sertifikat hak tanggungan  (SHT) kepada PT Bank Maluku. Sehingga membuat terdakwa Eric Matitaputty memproses permohonan kredit terdakwa Rumatoras.

Selanjutnya, permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa Yusuf Rumatoras, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon, yakni terdakwa Matheus Matitaputty, setelah melewati pertimbangan Direksi PT Bank Maluku, Dirk Soplanit dan Welem P Patty.

Permohonan kredit disetujui dengan diterbitkannya perjanjian kredit modal kerja. Perjanjian kredit dengan Nomor 31/PK/KMK/01/IV/007 tanggal 30 April tersebut, dijadikan dasar untuk pencairan dana oleh PT Nusa Ina Pratama sebesar Rp 4 miliar, yang dicairkan 2 tahap.

Ketika masa penjanjian kredit habis tertanggal 30 April 2008, terdakwa Yusuf Rumatoras tidak melunasi kredit sebesar Rp 4 miliar beserta bunganya. Dari masa perpanjangan pertama hingga perpanjangan ketiga, Rumatoras hanya membayar cicilan kepada bank Maluku senilai Rp 300 juta. (AFI-ambon ekspres)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>