Published On: Thu, Mar 8th, 2018

Bidik Bupati Buru, “PW” Jadi Justice Collaborator

Share This
Tags

Jaksa kesulitan untuk menetapkan mantan Kadis PU Kabupaten Buru Pudji Wahono sebagai tersangka di perkara proyek Reklamasi Pantai Namlea. Motif memperkaya orang lain melalui korupsi, sulit dibuktikan, meski Pudji menandatangani pencairan anggaran.

Tapi dari keterangan saksi yang diberi inisial “PW” ini lah, terungkap seperti apa sosok orang-orang di sekitar perkara ini. Konon, penandatanganan pencairan anggaran hingga 100 persen itu di proyek senilai Rp 8 miliar itu dilakukan Pudji dibawah ancaman parang.

Karena ancaman dibunuh oleh anak buah aktor di perkara ini, Pudji menandatangani pencairan anggaran selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sekalipun penandatanganan tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara, tindakan Pudji ini tidak memenuhi unsur pidana.

“Bagaimana orang ditetapkan tersangka kalau dia tanda tangan sementara parang ditaruh di leher? korupsi itu khan harus ada niat memperkaya diri atau orang lain,” ungkap salah satu jaksa penyidik kepada Kabar Timur, Rabu, kemarin.

Tak bersedia menyebut nama aktor yang melakukan pengancaman terhadap Pudji Wahono, sumber mengungkapkan, sejumlah saksi telah dimintai keterangan. “Beberapa saksi dari 30 lebih yang kita punya, mengaku seperti itu. Pudji diancam,” bebernya.

Dengan posisi justice collaborator Pudji diharapkan mengungkap peran pihak-pihak lain di perkara tersebut. Termasuk peran Bupati Buru Ramly Umasugy.

Sebagai atasan Pudji, tentu yang bersangkutan tahu banyak soal percikan anggaran proyek tersebut mengalir ke atas. “Kalau pun Pudji nanti jadi tersangka, dia merupakan justice collaborator kita,” sebut sumber Kejati.

Sekedar tahu saja, 20 Januari 2017, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menetapkan empat tersangka di perkara proyek Reklamasi Pantai Namlea. Masing-masing, kontraktor pelaksana Sahran Umasugy (SU), Memed Duwila (MD), PPK Sri Julianti (SJ) dan konsultan pengawas Mohammad Ridwan Pattilou (MRP).

Akan halnya Sahran Umasugy, adik Bupati Buru ini menggunakan bendera perusahaan orang lain untuk mengerjakan proyek dimaksud. Kuat dugaan, selaku anggota legislatif di komisi yang membidangi infrastruktur, Sahran tahu persis bagaimana menangguk fulus di proyek APBD tahun 2015-2016 dengan total Rp 8 miliar lebih itu.

Dari laporan masyarakat, tersangka dengan inisial SU ini memang dikenal kerap mendominasi tender di daerah itu. Kapasitasnya selaku anggota legislatif di komisi yang membidangi proyek-proyek basah Sahran kerap mendominasi pekerjaan infrastruktur daerah itu.

Tapi sial bagi Sahran. Dalam penyidikan perkara korupsi proyek Reklamasi Pantai Namlea, politisi Partai Golkar Kabupaten Buru ini, penyidik menemukan Sahran menjadi pemain utama. “Dia yang mengendalikan semua. Mulai dari perencanaan anggarannya di DPRD, sampai tanah timbunan harus diambil dimana, tanpa dibeli dengan anggaran yang sudah disiapkan. Padahal tanahnya tidak sesuai spesifikasi kontrak, dan juga masih kurang 3000 kubik itu,” papar sumber. (Kabar Timur)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>