Published On: Thu, Mar 8th, 2018

BNN Diminta Tes Urine Anggota DPRD SBB

Share This
Tags

Masyarakat meminta BNN Provinsi Maluku melakukan pemeriksaan urine seluruh anggota legislatif maupun pegawai Pemda di DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Jangan sampai kabupaten itu rusak dan makin tertinggal, gara-gara para aleg bekerja dibawah bayang-bayang narkoba.

Sebab dampak zat berbahaya ini luas, bukan saja terhadap kesehatan para aleg dan pegawai, tapi juga kinerja mereka mengawal program pembangunan daerah. Yang lebih gawat lagi, perilaku hedon  atau hura-hura bisa menjurus ke korupsi uang milik rakyat.

Harapan juga datang dari jaksa dan hakim di Pengadilan Negeri Ambon, agar penanganan kasus yang berkaitan narkotika, lebih berkualitas. Kasus-kasus terbaru, kedua institusi itu berhasil menemukan barang bukti narkoba dalam jumlah yang cukup besar. Diharapkan ini berlanjut, dan tidak sekedar mengejar pemakai, tapi juga bandarnya sekalian.

“Kami berharap BNN dan Polisi melakukan tes urine anggota dewan di DPRD SBB. Kalau ada yang tidak mau, berarti kemungkinan dia itu positif,” ujar tokoh pemuda Pulau Manipa Mohammad Makatita kepada Kabar Timur, Rabu (7/3).

Menurutnya, narkoba lebih mungkin digunakan golongan berduit seperti pejabat, ketimbang masyarakat kecil. Dan harganya, walau mahal, namun karena dibutuhkan, tetap saja dibeli oleh mereka.

Kalau ini terjadi pada anggota-anggota DPRD atau pejabat yang lain, bukan tidak mungkin uang milik rakyat juga dipakai. “Seperti dana-dana aspirasi itu, yang seharusnya dipakai untuk konstituen di bawah, malah dipakai beli narkoba,” ujarnya.

Isu narkoba di DPRD SBB mulai mencuat setelah mantan Sekwan Markus Teken tertangkap tangan di hotel Kawe Asih II Piru, tengah menikmati sabu-sabu kamar 103 hotel tersebut 29 Januari lalu. Setelah dilakukan pengembangan kasus, ikut terjerat mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres SBB Iptu Justus Tanikwale. Kuat dugaan narkoba yang digunakan Teken berasal dari si perwira Polisi tersebut.

Salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ambon, Awaluddin kepada Kabar Timur menjelaskan, perkara narkoba sulit dituntut berat. Karena barang bukti kerap tidak langsung ditemukan dikantongi pelaku.

“Kalau barang bukti langsung ditemukan sama pelaku, enak pembuktiannya. Tapi karena harus kasih efek jera, ya dituntut saja, walaupun ringan, kendala kami di situ,” terang Awaluddin.

Namun Awaluddin mengaku, ada fenomena menarik saat ini. Meski barang bukti belum langsung ditemukan pada pelaku, tapi rekan atau orang dekat pelaku, namun dari sisi jumlah cukup besar.

Diungkapkan, pihaknya akan menangani sebuah perkara yang barang buktinya 33 koma sekian gram. “Itu jumlah yang besar, biasanya cuma dua tiga gram. Saya kira Polisi sudah mampu mengungkap kasus-kasus narkoba sekalian bandarnya di Maluku ini,” ungkap Awaludin tanpa merinci nama pelaku dan TKP.

Sementara itu Humas PN Ambon, Hery Setyobudi menjelaskan, untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, Polisi dan BNN perlu berupaya lebih jauh. Yakni menemukan penjual dan bandar narkoba di Maluku.

Selama ini Jaksa hanya menggunakan pasal-pasal ringan terhadap terdakwa. Seperti pasal 111, 112 dan 114 Undang-Undang Tentang Narkotika. “Lebih banyak diarahkan ke pasal-pasal itu, daripada pasal 127, karena memang yang ditemukan hanya penggunanya,” kata Hery.

Dia beralasan, jika Polisi hanya menemukan pemakai bukan penjual atau bandar, ini bikin negara kerja dua kali. Setelah mengeluarkan biaya untuk Polisi menemukan pemakai, usai divonis, negara mengeluarkan biaya untuk merehabilitasi yang bersangkutan. (Kabar Timur)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>