Published On: Mon, Feb 15th, 2016

Diduga Pekerjaan Dermaga Penyeberangan Amahai Tahap V Tidak Sesuai Bestek

Share This
Tags

Ferry1Paket proyek Pembangunan Dermaga Penyeberangan Amahai Tahap V yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2015 milik Ditjen. Perhubungan Darat, Satker Pengembangan LLASDP Maluku dengan total anggaran Rp. 24.572.800.000 yang dikerjakan oleh PT. CIPTA SARANA JAYA PERKASA di Kota Masohi diduga tidak sesuai bestek.

Hal ini diungkapkan Ketua LSM TOPAN-RI Maluku EDOWARD HITTIPEUW kepada media ini di Masohi Senin (15/2).

Menurut Hittipeuw, paket proyek pekerjaan Pembangunan Dermaga Penyeberangan Amahai Tahap V ini di duga dikerjakan asal-asalan oleh kontraktor, karena masih banyak pekerjaan yang belum
diselesaikan agar rampung 100 persen.

Besar anggaran yang dikucurkan mencapai Rp. 24.572 Miliar untuk pembangunan fasilitas moring dolphin, bresting dolphin, kantor, ruang tunggu, areal parkir, pos penjagaan, gapura dan pembuatan jalan masuk ke lokasi dermaga tersebut.

Pekerjaan tersebut di duga masih banyak kekurangan yang belum diselesaikan terutama pada
pembangunan fasilitas rumah, kantor maupun ruang tunggu, dan diduga  besi yang digunakan bukan besi standar, kayu bukan kayu kelas namun kayu campuran dan bahkan senk yang digunakan sangat tipis.

Berdasarkan hasil investigasi LSM TOPAN-RI ternyata pihak kontraktor tidak melakukan penimbunan berdasarkan konstruksi yaitu penimbunan hingga pada bagian bahu talut pelabuhan atau setara dengan pondasi bangunan yang dikerjakan baik bangunan kantor, ruang tunggu dan perumahan serta areal parkir yang berukuran 25×40 m2,”jelas Hittipeuw.

Pada bagian depan areal pintu masuk pelabuhan tidak dilakukan pembersihan dan juga pemerataan jalan masuk sehingga terkesan pihak kontraktor melaksanakan pekerjaan paket proyek tersebut
hanya asal-asalan demi meraup keuntungan yang besar dari pekerjaan tersebut.

Selain itu diduga pelaksanaan pembangunan ruang tunggu, kantor, dan rumah dinas campurannya tidak sesuai standar dalam kontrak, melainkan campurannya agak mudah sehingga nantinya campuran itu mudah gugur dan terlepas,”ungkapnya resah.

Ditambahkan, proses pekerjaan pembangunan dermaga penyeberangan Amahai tahap V tersebut tidak di lakukan pengawasan yang baik oleh pihak pengawas yaitu Ditjen. Perhubungan Darat ataupun PPK, sehingga terjadi indikasi penyimpangan terhadap paket proyek tersebut, apalagi pekerjaannya melebihi batas waktu kontrak 150 hari kalender maupun masa adendum.

Ketika dalam tahap adendum, apakah pihak perusahaan akan mengembalikan dana sebesar 1/1000 dari nilai kontak tersisa kepada negara sebagai pembayaran denda ataukah tidak atau jangan-jangan
terjadi kong-kalikong agar pengembalian denda tersebut akan di bagi-bagi,”tegas Hittipeuw prihatin.

Sebagai Ketua LSM TOPAN-RI Maluku, Edoard Hittipeuw berjanji untuk menindaklanjutinya ke Pimpinan LSM TOPAN-RI Pusat di Jakarta, untuk ditindaklanjuti sekaligus meminta pihak LSM Pusat berkoordinasi dengan KPK untuk melakukan audit terhadap paket proyek tersebut.

Kendati demikian pembangunan fasilitas dermaga tersebut belum selesai 100 persen, namun pihak kontraktor telah meninggalkan lokasi pekerjaan dengan alasan bahwa pekerjaan paket proyek tersebut sudah selesai, ini aneh bin ajaib,”cetus Hittipeuw keheranan.(Tribunmaluku)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

BALAGU.COM - Berita Informasi Maluku