Published On: Sun, Nov 6th, 2016

Ditegur Panwaslu, PAPARISSA BARU Enggan Tertibkan Atribut

het-paparisaPanwaslu Kota Ambon ternyata su­dah menyurati pasangan PAPA­RISSA BARU untuk menertibkan atribut kampanye yang masih ter­pasang di lokasi-lokasi yang tak sesuai peruntukannya.

“Pada saat proses penetapan calon, KPU sendiri telah mengingat­kan kepada paslon baik secara lisan maupun tertulis untuk menertibkan atribut kampanye masing-masing. Namun masih ada calon yang me­langgar,” ujar Ketua Panwaslu Kota Ambon M Jen Latuconsina ketika dikonfirmasi Siwalima, Jumat (4/11).

Selain perintah KPU, katanya, Panwaslu Kota Ambon juga secara resmi telah menyurati PAPA­RISSA BARU untuk mener­tibkan atribut kampanye na­mun tidak pernah ditanggapi. Terbuktinya, mereka juga eng­gan menertibkan atributnya.

“Jadi KPU Kota Ambon ha­rus segera mengambil lang­kah tegas terhadap atribut milik PAPARISSA,” tandasnya.

Dikatakan, atribut kampa­nye PAPARISSA BARU ya­ng terpasang di tempat yang tak sesuai peruntukannya me­rupakan bentuk ketidakkon­sis­tenan terhadap himbauan penyelenggara pilkada.

“Atribut yang dipasang pada sejumlah kendaraan mi­lik PAPARISSA BARU me­rupakan bentuk ketidakkon­sisternya pasangan calon ter­hadap himbauan KPU,” kata­nya.

Terima Laporan

Latuconsina juga mengaku sudah mendapat laporan secara resmi dari Tim Hukum PANTAS dan akan menindak lanjutinya.

“Kita sesegera mungkin melakukan koordinasi de­ngan KPU karena desain alat peraga kampanye yang dipa­sang pada mobil sudah harus ditertibkan,” tandasnya.

Dijelaskan, Panwaslu Kota Ambon maupun KPU juga telah membicarakan terkait dengan alat peraga kampanye secara bersama-sama dengan kedua pasangan calon.

“Memang harus segera di­tertibkan oleh KPU Kota Ambon karena alat peraga terse­but masih terlibat dipasang pada kendaraan kampanye pasangan PAPARISSA BA­RU,” jelas Latuconsina.

Ketika ditanya apakah itu merupakan bagian dari pela­ng­garan kampanye yang dila­kukan oleh pasangan PAPA­RISSA BARU ia mengaku masih dalam kajian.

“Panwaslu masih melaku­kan kajian terhadap penggu­naan atribut milik PAPA­RIS­SA BARU pada kendaraan yang digunakan ketika kampa­nye dan saat tidak berkampanye,” jelas Latuconsina.

Lapor

Di tempat terpisah, Tim kuasa hukum Tim Hukum Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon, Pau­lus Kastanya-MAS Latucon­sina secara resmi mengadukan penggunaan mobil bergambar pasangan calkada ke Pan­waslu Kota Ambon.

Pengaduan tersebut telah diserahkan ke ke Panwaslu Kota Ambon, Jumat (4/11). Tim hukum pasangan dengan akronim PANTAS itu menilai langkah penertiban yang dila­kukan Satpol PP terhadap se­jumlah becak yang memasang gambar pasangan PANTAS, sementara pasangan calon (paslon) lainnya tidak diter­tibkan.

“Kita sudah masukan lapo­ran ke panwas. Ada dua lapo­ran yang kami masukan yang pertama menyangkut dengan penggunaan mobil yang dipenuhi stiker paslon nomor urut 1, padahal itu tidak masuk dalam aturan PKPU,” tandas anggota Tim Hukum PAN­TAS, Edward Diaz kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Jumat (4/11).

Dijelaskan, berdasarkan PK­­PU nomor 7 tahun 2015 jo PKPU nomor 12 tahun 2016 tentang kampanye, dijelaskan setiap alat peraga kampanye harus ditempatkan pada tem­pat-tempat yang dibolehkan se­mentara untuk mobil yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1 bukan sebagai tempat un­tuk dipasangkan alat pe­raga.

“Setiap alat peraga kampa­nye harus ditempatkan se­suai dengan aturan. Untuk mobil bukan salah satu tempat pemasangan alat peraga sehi­ngga harus bisa ditertibkan juga karena tidak masukan da­lam aturan PKPU,” jelasnya.

Menurutnya, penertiban yang dilakukan pada becak-becak yang ada bertulisan PANTAS yang dilakukan oleh Satpol PP sangat tidak adil, karena tidak dilakukan secara merata di semua pasangan calkada.

“Kita juga minta kepada Panwaslu Kota  Ambon untuk serius menangani masalah ini dan harus bersikap bijak dalam menjalankan aturan,” ungkapnya.

Tegakan Aturan

Sementara itu, Akademisi FISIP Unpatti, Aholiab Wat­loly mendesak Panwaslu Kota untuk bisa menegakan aturan dalam melakukan penertiban atribut kampanye.

Ia menilai, langkah pener­tiban atribut PANTAS yang berada di becak-becak tak sesuai aturan pilkada.

“Seharusnya aturan harus bisa dijalankan oleh panwas ketika melakukan penertiban. Dalam aturan sudah jelas bahwa sebelum melakukan pe­nertiban harus ada surat, se­hingga kemudian baru dila­kukan penertiban, sehingga apa yang dilakukan Panwaslu dan Satpol PP sudah tentu menyalahi aturan,” tandas­nya Watloly kepada Siwa­lima melalui telepon seluler­nya, Jumat (4/11).

Ia menjelaskan, kehendak baik untuk melaksanakan pil­kada jangan dinodai dengan  pemaksaan kehendak yang tidak baik. Masyarakat Kota Ambon adalah masyarakat rasional yang akan meng­gunakan rasio secara cerdas dalam memilih.

“Saya rasa apa yang di­lakukan Satpol PP merupakan langkah yang baik, namun mereka tidak memahami atu­ran yang ada,” jelasnya. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>