Published On: Sat, Jun 13th, 2015

DPRD Buru: Polisi tak Serius Tutup

Share This
Tags

Gunung-Botak3Sementara  ITU, Ketua DPRD Kabupaten Buru, Iksan Tingga­py menilai aparat kepo­lisian tidak se­rius menangani ber­bagai kasus, ter­utama ka­sus pe­nam­bangan ilegal yang telah berdam­pak luar biasa terha­dap kerusakan ling­ku­­ngan di Gunung Botak.

Ditemui di Nam­lea, Kamis (11/6) siang, Ketua DPRD Buru, Iksan Tinggapy me­nga­ku, penilaian tersebut didasar­kan pada bukti tidak ada satu­pun kasus domping yang te­lah merusak lingku­ngan di kawasan Gunung Botak yang berkesudahan dengan proses hukum.

“Saya sudah berbicara dengan Kajari Namlea, Nel­son Butar Butar. Pak Kajari me­ngatakan belum ada satupun kasus tambang ilegal di Gunung Botak yang masuk di kejaksaan. Un­tuk itu kita patut mem­pertanya­kan penanganan yang dilakukan Polres Buru,” ungkapnya.

Dikatakan, pencurian harta karun di Gunung Botak yang sudah berjalan sekian tahun ini hanya dapat diselesai­kan jika ada penegakan hukum.

Karena itu Iksan yang akrab dipanggil Nugie ini meminta kepada Kapolres Buru agar mau melakukan penegakan hukum. Apalagi dengan matinya ribuan pohon sagu akibat domping yang dikelola sejumlah oknum.

“Apa hebatnya oknum-oknum tersebut sehingga tidak tersentuh hukum. Ada oknum yang telah merusak Sungai Anahoni – Gunung Botak, dan kini dia meng­alihkan bisnisnya ke tam­bang Gogorea. Yang aneh­nya aktivitasnya mendapat pengawalan aparat keama­nan,” katanya.

Melalui Pansus ESDM DPRD Buru, Nugie juga akan memanggil sejumlah ok­num yang diduga kuat memberikan andil masuk­nya domping di tambang Gogorea.

“Jika proses penegakan hukum berjalan, walaupun ada seribu penambang ile­gal dan sejuta beking, pasti akan habis bersih dilibas. Presiden Jokowi juga telah bertekad melibas mafia tam­bang dan perusak ling­kungan, tapi sayangnya di tingkat bawah tidak dilak­sanakan dengan baik oleh kepolisian,” jelasnya.

Dilaporkan ke Kapolri

Kasus domping di kawa­san Gunung Botak yang dilakukan oleh oknum dari luar Maluku dan dibeking oknum aparat keamanan ini sudah dilaporkan ke Kapolri sejak Bulan November tahun 2014 lalu.

Laporan yang diantarkan langsung ke Mabes Polri oleh Ketua Konsorsium Koperasi IPR Leabumi, Mansur Wael.

“Kita sudah mengadukan­nya mulai dari Kapolres Buru, Kapolda Maluku, hi­ngga ke Kapolri di Jakarta dengan surat nomor 01/KKIPR-LB/XI-2014, tertanggal 19 November 2014 lalu sudah diantar langsung ke Mabes Polri,” ungkapnya.

Namun yang disayangkan, surat ke Polres Buru kurang mendapat respons positif. “Kita sudah melapor secara resmi ke Polres Buru. Tapi be­lum ada aksi nyata,” ujarnya.

Mansur juga menyesalkan sikap pimpinan TNI/Polri di Kabupaten Buru yang cen­derung membiarkan tam­bang ilegal Gunung Botak tetap berjalan sampai hari ini.

“Tambang ilegal itu hanya berhenti sehari menjelang kedatangan Gubernur Ma­luku dan Pangdam XVI Pattimura pada tahun 2014 lalu. Namun setelah guber­nur dan pangdam kembali, geliat pencurian emas di Gunung botak yang dilaku­kan sekelompok masyara­kat dari luar Maluku dengan sistim domping terus ber­lanjut hingga kini,” katanya.

Sementara itu, Mansur Wael yang ditanyai lebih lanjut menjelaskan, dalam laporan tertulis itu, ia dan Sekretaris onsorsium Baha­rudin Besan SH ikut mem­bubuhi tanda tangan ber­sama sejumlah Ketua Koperasi.

Ketua koperasi itu masing-masing, Mansur Wael (Kope­rasi Lestari Mandiri), Fendy Wael (Koperasi Hapulalet), Ye Umar Assagaf (Koperasi Walalahin Lestari) dan Abdur­rahman Besan (Koperasi Baman Foha Waen).

Dalam suratnya, mereka memasalahkan kegiatan penambangan liar di per­tambangan Leabumi Gunung botak yang merupakan wila­yah Izin Pertambangan Rak­yat (IPR) koperasi produksi yang tergabung dalam Kon­sorsium Komperasi IPR Leabumi. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>