Published On: Thu, Nov 17th, 2016

DPRD Janji Panggil Pihak Terkait Pemilihan Raja Waai Terancam Batal

Share This
Tags

bd2Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri (KPN) atau Raja Negeri Waai, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) 17 Oktober 2016 lalu, terancam dibatalkan.

Pasalnya, Panitia Pemilihan Raja Negeri Waai  yang berada di Kecamatan Salahutu Malteng itu, diduga kuat menggunakan dasar hukum yang tidak jelas dalam aturan pemilihan KPN di Negeri Negeri Adat, sebagaimana  Negeri Waai.

Ketua Komisi A, DPRD Malteng, Wahit Laitupa kepada wartawan di Masohi, Rabu (15/11) mengungkap­kan, dewan akan memanggil pihak-pihak terkait guna mempertanyakan masa­lah pemilihan Raja Negeri Waai.

Menurutnya, dengan tidak menggunakan Peraturan Daerah (Perda) 03 tahun 2006, sebagai  dasar proses dan tahapan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Waai. Olehnya proses pemilihan KPN, Waai 17 oktober lalu, bisa saja terancam batal.

Komisi A DPRD Malteng telah menerima surat masuk dari lembaga independent kecamatan Salahutu terkait dengan tahapan proses pemilihan kepala pemerintah negeri Waai. Dimana sesuai isi surat itu, komisi telah mempelajarinya untuk kemudian disandingkan dengan Perda 03 tahun 2006, dimana hasil kajian itu memunculkan dugaan adanya pertentangan antara proses pemilihan KPN Waai dengan aturan khusus pasal 35 Perda 03.

Ia mengakui, komisi sudah menerima surat masuk dari lembaga independen, Kecamatan Salahutu

“Komisi sudah menerima surat masuk dari lembaga independent kecamatan Salahutu soal proses pemilihan KPN Waai. Setelah kami pelajari terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam proses pemilihan KPN Waai. Olehnya komisi dalam waktu dekat ini akan mengundang semua pihak terkait untuk menindaklanjuti proses pemilihan KPN Waai,” ujarnya.

Pasal 35 Perda 03 tahun 2006, kata Laitupa, sangat bertentangan dengan proses pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Waai. Sebab, proses penetapan calon sesuai mata rumah parentah, sebagaimana isyarat Perda tidak dilaksanakan. artinya bahwa penetapan calon KPN harus diusulkan dari musyawarah mata rumah parentah.

Laitupa menduga, panitia pemilihan KPN Waai menggunakan sandaran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015, serta Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2015. Tahapan pemilihan KPN dalam UU No 6 tahun 2015 dan PP nomor 43/2015 itu ditekankan, agar kebijakan pemerintah daerah untuk menyertai Peraturan Daerah dalam imple­mentasinya.

“Kami menduga panitia pemilihan KPN Waai menggunakan UU nomor 6/2015 dan PP 43/2015 sebagai sandaran proses dan tahapan pemilihan KPN Waai. Padahal tegas dalam beberapa pasal pada kedua aturan diatas, harus disertai dengan perda untuk melaksanakan proses pemilihan KPN. Karena hal ini diadakan atau diundangkan untuk proses pemilihan KPN secara serentak. Oleh sebab itu maka, proses pemilihan KPN Waai harus diperhatikan kembali,” tegasnya.

Sesuai jadwal, kata dia, Komisi A akan mengundang semua pihak terkait mulai dari bagian tata pemerintahan daerah, bagian hukum, lembaga independent Kecamatan Salahutu, Camat Salahutu, Penjabat Pemerintah Negeri Waai, Badan Saniri Waai, Panitia pemilihan KPN Waai serta seluruh pihak terkait, paling lambat Sabtu mendatang untuk melakukan hearing bersama sebagai bentuk menindak­lanjuti permasalahan pemilihan KPN Waai yag terancam batal itu.

“Paling lambat Sabtu kami akan mengundang semua pihak terkait untuk menindaklanjuti permasala­han pemilihan KPN Waai pada 17 Oktober lalu, sebagaimana surat masuk dari lembaga independen dan masyarakat Negeri Waai itu. jika memang hasil hearing nanti kemudian memberikan gambaran yang jelas dan tegas, serta dapat dipertanggungjawabkan bahwa proses pemilihan KPN Waai benar-benar bertentangan dengan isyarat Perda 03/2006, maka sudah sepa­tutnya proses pemilihan 17 oktober lalu itu harus ditinjau ulang atau juga mungkin dibatalkan,”  Tukas Laitupa. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>