Published On: Thu, Dec 3rd, 2015

DPRD Maluku Dorong Langkah Kejati

Share This
Tags

96a6834879d0e478bfc912e898a3919b_XLPuluhan tahun, tiga peru­sa­­haan minyak asing mengeruk isi perut Kabupaten Seram Bagian Ti­mur (SBT), namun, pembangunan di ka­bupaten itu berjalan di tempat. Pa­da­hal jika memberikan kontribusi Pen­dapatan Asli Daerah (PAD) yang sig­nifikan, kemajuan di SBT bakal se­jajar dengan Kota Balikpapan, Kali­man­tan Timur yang menjadikan po­ten­si sumber daya energi (minyak) se­bagai penggerak perekonomian.

Tidak hanya mendukung, anggota DPRD Provinsi Maluku, Samson Ata­pary juga mendorong Kepala Ke­jati Maluku, Chuk Suryasumpeno un­tuk segera menelusuri kontrak tiga pe­ru­sahaan minyak tersebut dengan Pemerintah Daerah SBT.

“Pernyataan ini keluar dari pe­ting­gi Kejaksaan di Maluku. Ini serius dan bukan persoalan main-main. Mungkin saja, intelijen kejaksaan sudah mencium aroma tak sedap dalam kerjasama itu ka­rena kontribusi yang diberikan pe­ru­sahaan minyak tidak sebanding de­ngan pembangunan di SBT,” kata Atapary kepada Kabar Timur di gedung DPRD Maluku, Rabu (2/12).

Menurutnya, jika Kajati telah menyampaikan itu ke publik, ada indikasi kuat hal tersebut terjadi.  “Ini pertaruhan institusi dan bukan pribadi yang bersangkutan. Kalau Pak Kajati sudah menyampaikan ini ke publik, kemungkinan besar ada yang tidak beres dengan kon­trak kerja antara pihak peru­sahaan dengan Pemda SBT. Teta­pi mungkin Pak Kajati hanya meng­kaitkan kontribusi perusahaan ter­ha­dap infrastruktur-infrastruktur di SBT,” tandas anggota Komisi B DPRD Maluku ini.

Politisi PDIP itu mengatakan, mungkin saja konstribusi tiga perusahaan minyak tersebut tidak dise­tor ke PAD, tetapi disantap elite-elite di Pemkab SBT. “Mung­kin saja ada kontribusi riil. tetapi oknum-oknum di Pemda SBT sengaja memasukannya ke kantong pri­­badi bukan ke PAD. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya jika Kejati sudah menelusuri per­soa­lan ini. Bagi saya, indikasi ke arah pelanggaran hukum jika dili­hat dari statemen Pak Kajati kebe­narannya di atas 35 persen,” katanya.

Atapary akan mendorong Ko­misi B DPRD Maluku yang mem­bi­dangi perminyakan, pertam­ba­ngan, perikanan dan lain-lain, me­nyikapi hal ini. “Kita di Komisi B tetap mendorong Kejati Maluku untuk menelusuri kontrak kerja ini,” tegasnya.

Menurutnya, jika dalam penelu­su­ran itu ditemukan indikasi per­buatan melanggar hukum dan itu merugikan Pemda SBT dan Maluku pada umumnya, Kejati harus mem­per­tanggungjawabkan statmen ter­­se­but dengan memproses hu­kum kasus ini hingga tuntas ke pe­ngadilan. “Sehingga,  masyarakat tidak menilai Kejati hanya bermain politik dalam ranah-ranah hukum. Sudah buang bola, maka harus ditindaklanjuti sampai benar-benar ada hasil,” ujarnya.

Berkaca dari kontrak kerjasama perusahaan asing di SBT, ke depan Komisi B DPRD Maluku akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ber­operasi di Maluku.

Hal itu dilakukan, agar Komisi B dapat mengetahui seberapa besar pendapatan yang diperoleh dari perut bumi di Maluku dan berapa pula kontribusi yang diberikan ke­pada daerah di mana perusahan itu berada. “Ini menjadi catatan dan komitmen politik di Komisi B DPRD Maluku,” janjinya. (Tribunmaluku)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>