Published On: Wed, Oct 19th, 2016

DPRD Tolak Perjalanan Dinas Pemkot Rp 4 Miliar

Share This
Tags

1DPRD Kota Ambon menolak anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 4 milyar yang diusulkan pemkot masuk dalam APBD-P 2016.

Penolakan tersebut diakibatkan DPRD menilai usulan dimaksud tidak bermanfaat untuk kepentingan masyatakat. Buktinya, ada perja­la­nan yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu saat era kepemimpinan Walikota Richard Louhenapessy, namun anggarannya baru diusul­kan untuk dianggarkan dalam APBD-P 2016.

“Usulan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 4 miliar lebih yang menurut DPRD tidak rasional dan tidak memiliki manfaat untuk masyarakat,” tandas Wakil Ketua DPRD Rustam Latupono kepada wartawan diruang kerjanya, Selasa (18/10).

Yang disesali DPRD, kata Latu­pono, anggaran tersebut baru di­usulkan oleh pemkot sementara program tersebut sudah dilaksa­nakan beberapa waktu lalu.

“Setiap pembahasan APBD tahun 2016 DPRD selalu mene­mukan adanya progam yang tidak diketahui oleh DPRD dan selalu ditolak. Misalnya anggaran perja­lanan rombongan pimpinan daerah, pimpinan SKPD dan sejumlah staf guna mengikuti Munas Asosiasi Pemerin­tah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Jambi pada bulan Juli 2016, ternyata baru di­usulkan untuk masuk dalam APBD-P 2016. Kita mencatat ada pimpinan SKPD dan se­jumlah staf yang tak berke­pentingan dengan Munas dimaksud justru turut dibe­rangkatkan. DPRD telah sepa­kat untuk menolak anggaran tersebut karena tidak berman­faat,” tandasnya.

Menurutnya, yang menjadi fokus DPRD adalah anggaran perbaikan infrastruktur yang rusak seperti jalan, jembatan, drainase dan ada beberapa pe­mu­kiman rumah warga yang rusak.

“Infrastruktur yang rusak telah diakomodir bersama-sama dengan pemerintah, itu yang paling penting prinsip­nya untuk kepentingan mas­yarakat. Kita sangat mendu­kung dan mendorong hal itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pada pe­merintahan yang lalu ada bebe­rapa program yang jelas tidak berpihak pada masya­rakat  dan itu sangat membo­roskan ang­ga­ran. “Ada beberapa program yang ditolak oleh DPRD yang tidak terkait dengan ke­penti­ngan masyarakat. Misal­nya saja program Ambon Ceria tidak punya kontribusi apa-apa, termasuk pembangu­nan Monumen Adipura juga kami tolak karena sangat tidak bermanfaat,” jelasnya.

Selain itu, DPRD juga terus melakukan evaluasi terhadap program-program pemkot jika tidak punya manfaat otomatis akan disampaikan ke kata akhir fraksi DPRD karena perlu menjadi evaluasi oleh pem­kot.

Evaluasi

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat berang karena ke­tika pelaksanaan paripurna penyampaian APBD-P 2016 banyak SKPD dilingkup pem­kot tidak hadir, sehingga me­reka meminta Caretaker Walikota FJ Papilaya untuk melakukan evaluasi.

“Caretaker Walikota harus melakukan evaluasi, apalagi pada malam ini (kemarin-red) banyak SKPD yang tidak hadir padahal ini sangat pen­ting karena menyangkut de­ngan pembahasan APBD-P jadi to­long diperhatikan,” tandas Sek­retaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Ambon, Jusuf Latumeten di ruang sidang utama Baileo Rakyat Belakang Soya, Senin (17/10) malam.

Dikatakan, caretaker walikota harus me­ngevaluasi kehadiran pimpinan SKPD yang tidak hadir dalam pem­bahasan APBD-P, padahal begitu banyak anggaran yang perlu dibahas untuk kepentingan masyarakat.

“Pimpinan SKPD tidak boleh meninggalkan rapat pemba­hasan APBD-P, karena ini ada­lah tanggung jawab kita ber­sama yang harus dibahas ber­sama kalau sepert ini mem­buktikan bahwa tak ada tang­gung jawab dari pimpinan SKPD,”tandasnya. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

BALAGU.COM - Berita Informasi Maluku