Published On: Sat, Oct 29th, 2016

DPRD Tual Bentuk Pansus Cari Pengganti Wawali

walikota3DPRD Kota Tual telah mem­bentuk panitia khusus (pansus) untuk merekrut Wakil Walikota Tual yang baru.

Pasca meninggalnya mantan Walikota Tual, MM Tamher, Adam Rahayaan yang saat itu menjabat sebagai wakil walikota, secara otomatis menjadi walikota. Kini posisi Wakil Walikota Tual masih mengalami kekosongan.

Rahayaan dilantik menjadi wali­kota secara resmi oleh Gubernur Maluku sejak 23 Mei 2016. Itu berarti sudah enam bulan lamanya kursi Wakil Walikota Tual mengalami kekosongan. Padahal Rahayaan ha­rus menjalankan roda pemerintahan sampai bulan Oktober tahun 2018.

Wakil Ketua DPRD Kota Tual, Hasan Reniuryaan kepada Siwa­lima melalui telepon seluler, Jumat (28/10) mengatakan memang setelah Adam Rahayaan dilantik, kewe­nangan penetapan wakil walikota ada ditangan DPRD Tual.

Namun ada permasalahan soal tata tertib (tatib) DPRD yang me­nyebabkan penetapannya tertunda-tunda.

“Dalam tatib yang dimiliki DPRD Kota Tual belum mengatur soal tata cara pemilihan wakil walikota. Karena itu, kami melakukan revisi terhadap tatib tersebut. Kami juga telah mengkonsultasikan tatib tersebut kepada Gubernur Maluku, Said Assagaf,” katanya.

Ia mengatakan memang saat pengusulan di KPU tahun 2013 lalu, terdapat kurang lebih 7 partai yang mengusulkan pasangan Tamher-Rahayaan. Namun berdasarkan hasil konsultasi dengan Gubernur, yang dianggap sebagai partai pengusung adalah Golkar dan PKS karena keduanya adalah kader dari partai tersebut.

“Sekarang ini pansus sudah terbentuk dan sedang bekerja serta mempersiapkan segala proses untuk pendaftaran calon wakil walikota dari dua partai tersebut. Nantinya pendaftaran dibuka, dan ada calon-calon wakil walikota yang diusul. Kami berupaya dalam waktu yang tidak terlalu lama proses pendaftaran sudah bisa dibuka agar kekosongan Walikota Tual dapat terisi,” tandas Reniuryaan.

Menunggu Pansus

Berbeda Reniuryaan, Asisten I Sek­da Maluku, Angky Renjaan mengaku pemprov masih menunggu hasil kerja dari pansus DPRD Kota Tual.

“Belum ada. Pansus belum bisa dibentuk,” ungkapnya, kepada Si­wa­lima melalui telepon seluler­nya, Jumat (28/10).

Pansus yang hingga kini belum juga dibentuk menurut Renjaan lantaran, peraturan tata tertib masih diproses di pemprov. “Belum lagi diproses, peraturan tata tertibnya DPRD Kota Tual sementara diproses di pemerintah provinsi,” katanya.

Sementara itu, saat ditanyakan terkait dengan apakah ada konsul­tasi antara masyarakat dengan Gubernur Maluku sebagai pimpinan tinggi di daerah ini, Renjaan tidak mengetahui pasti hal tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Maluku Said Assagaff menginstruksikan agar setelah dilantik, Walikota Tual sisa masa jabatan 2013-2018, Adam Ra­hayaan harus segera mencari orang yang tepat guna mengisi kekosongan jabatan Wakil Walikota Tual.

Dalam sambutannya saat melantik Walikota Tual di  Kantor Gubernur, Senin (23/5), Gubernur bukan hanya meminta kepada Rahayaan untuk segera kekosongan jabatan tersebut diisi, akan tetapi, gubernur langsung menginstruksikan kepada DPRD Kota Tual untuk bisa memproses keko­songan jabatan tersebut de­ngan berpedoman kepada keten­tuan-ketentuan yang berlaku.

“Berdasarkan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2015, maka keko­songan Wakil Walikota Tual harus diisi. Oleh sebab itu, saya berharap kepada pihak terkait yakni DPRD Kota Tual serta partai-partai politik pengusung hendaknya berproses dengan mempedomani ketentuan perundang-udangan yang berlaku,” ungkapnya. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>