Published On: Thu, Oct 20th, 2016

Dugaan Korupsi Wifi & Master Plan – Tiga Pejabat Kominfo Maluku Diperiksa

Share This
Tags

1Tiga pejabat Dinas Kominfo Maluku di­periksa tim penye­lidik Kejati Maluku, Rabu (19/10) terkait du­gaan korupsi ang­garan wifi tahun 2015 senilai Rp. 675. 084.000 dan pem­buatan master plan tahun 2015 senilai Rp 750.000.000.

Ketiga pejabat yang diperiksa ada­lah Sekretaris Dinas S.Muh. Almahdaly, Bendahara Megie Le­­katompessy dan Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) Cor­neli Mailuhu.

Mereka diperiksa pukul 11.00 hingga pukul 16.00 WIT oleh tiga jaksa berbeda. Almahdaly diperiksa oleh Irkhan Ohoiwulun, Lekatompessy oleh Ekart Hayer sedangkan Mailuhu diperiksa Haris Imansaro.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette yang dikonfirmasi mengatakan,  ketiga pejabat Dinas Kominfo dimintai keterangan untuk kepentingan penyelidikan, dan masih ada pihak lain yang akan panggil.

“Ada tiga pegawai dari Dinas Kominfo Maluku yang dipanggil dan dimintai keterangannya terkait dugaan anggaran wifi maupun master plan. Mereka dimintai kete­rangan, karena kasusnya masih dilidik. Belum bisa kita buka karena masih lidik. Intinya masih ada pihak lain lagi yang akan dipanggil,” ujar Sapulette, kepada wartawan.

Anggaran pembuatan master plan program kerja jangka pendek dan jangka panjang Dinas Kominfo Maluku tahun 2015 diduga belum dibayar ke pihak ketiga. Padahal anggaran sudah dicairkan.

Ibrahim Sangadji yang menjabat Kadis Kominfo Maluku saat itu sudah beberapa kali diperiksa soal dugaan korupsi anggaran wifi.

Kepada wartawan, Sangadji mengaku, pengelolaan wifi tahun 2015 ditangani oleh PT Bintang Timur Teknology, dan hanya tiga bulan yang belum dibayar. “Jadi setelah saya lakukan evaluasi masih ada yang di bawah standar sehingga gunakan harga standar. Sebenarnya semua sudah tetapi ada tertunda selama 3 bulan saja di tahun 2015, sedangkan tahun 2016 jalan tidak masalah,” jelas Sangadji.

Dalam penyelidikan juga ditemukan tunggakan tahun 2014, Sangadji mengaku tidak masuk dalam batang tubuh APBD.

“Kalau 2014 itu tidak masuk, karena tidak masuk dalam struktur batang tubuh APBD atau tidak dianggarkan karena itu tidak ada ruang fiskal yang memadai, sehingga menjadi tunggakan, tetapi itu kepemimpinan bukan saya,” ujar Sangadji.  (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>