Published On: Fri, Jan 5th, 2018

Eks Napi Korupsi Jadi Kepala Keuangan – Mendagri: Walikota Harus Pahami Aturan

Share This
Tags

Langkah Walikota Ambon Richard Louhenapessy me­lantik eks narapidana kasus korupsi, Jacky Talahatu men­jadi Kepala Badan Pe­ngelola Keuangan dan Aset menuai kecaman dari Men­dagri Tjahjo Kumolo.

Jacky yang tersandung kasus korupsi proyek taman kota tahun 2012, yang me­rugikan negara Rp 161.406. 921 sehingga harus mende­kam di penjara selama se­tahun itu, dilantik bersama puluhan pejabat lainnya oleh Walikota di Pantai Hukurila, Ambon, Jumat (29/12).

Jacky sebelumnya diang­kat sebagai Plt Staf ahli walikota, sejak awal Agus­tus 2017 lalu. Mantan Ke­pala Inspektorat Kota Ambon itu, oleh majelis hakim PN Ambon, Jacky divonis sejak 19 April 2015 dan  menjalani masa tahanan di Lapas Ambon sejak 22 April 2015.

Jacky yang dilantik walikota se­cara diam-diam sebagai staf ahli awal Agustus lalu tetap diberikan ke­sempatan mengikuti assess­ment pe­jabat struktural yang dilakukan ase­sor dari Kementerian Pendayagu­naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di akhir Agustus 2017 lalu.

Tak hanya itu, pasca menerima hasil assessment dari tim asesor, walikota justru sudah memberi sinyal untuk tetap memberikan Jacky jabatan.

Menyikapi hal tersebut, Men­da­gri Tjahjo Kumolo yang dikonfirmasi Siwalima, Kamis (4/1) malam me­negaskan walikota seharusnya me­ma­hami dan menerjemahkan aturan sebelum mengeluarkan keputusan mutasi.

“Walikota harus memahami dan menerjemahkan aturan sebelum mengeluarkan keputusan mutasi. Aturannya sudah ada sejak mendagri sebelumnya,” tandas Mendagri.

Ia menjelaskan, padahal, Surat Edaran Mendagri Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 tentang PNS telah menegaskan, seseorang mantan narapidana dilarang untuk diangkat menjadi pejabat struktural.

Mendagri mengingatkan, sebelum mengambil keputusan mengangkat ASN ke dalam jabatan struktural, para kepala daerah harus merujuk dan mempedomani peraturan perun­dang-undangan, diantaranya PP Nomor 11 tahun 2017 pasal 105-108.

“Kemendagri pernah meng­himbau daerah untuk tidak mengangkat mantan napi. Hal ini pernah dilaku­kan di Riau dan Bengkulu di era Mendagri Gamawan Fauzi,” ung­kapnya.

Ancam Surati

Sementara itu, Fraksi Demokrat DPRD Kota Ambon bahkan meng­an­cam akan menyurati Mendagri untuk mencopot SK pelantikan tersebut.

“Atas kebijakan yang dilakukan berupa melantik pejabat eks napi kami akan meminta Kemendagri untuk membatalkan SK pengang­katan pejabat napi di tubuh pemkot, dan kita akan berjuang untuk melakukan hal ini,” tandas Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Ambon Tomwin RionaldoTamaela kepada Siwalima di Baileo Rakyat Belakang Soya, Rabu (3/1).

Menurutnya pengangkatan eks napi sebagai pejabat karena tidak se­suai dengan aturan dan tidak mendu­kung nawacita presiden guna mencip­takan pemerintahan yang bersih dalam proses perombakan birokrasi tersebut sekitar 80 ASN dinonjobkan pasalnya dalam aturan ASN tidak ada aturan terkait dengan non job.

“Kita sangat menyesali kebijakan walikota, untuk itu kita minta agar Kemendagri mencopot SK pelanti­kan tersebut,” tandas Tamaela.

Seharusnya menurut Tamaela, kebijakan yang dilakukan walikota harus melalui berbagai pertimba­ngan publik dan akuntabel dan se­suai aturan baik dari aspek hukum, psikoligis, sosioligis yang mesti men­jadi acuan walikota dalam melakukan kebijakan.

“Saya tahu ini merupakan wewe­nang dari Walikota namun tentunya kita harapkan harus sesuai aturan dan juga mesti melalui pertimbangan publik agar tidak menjadi opini publik bagi masyarakat,” kata Tamaela

Tamaela mengaku, untuk mempertanyakan pengangkatan eks napi sebagai pejabat publik, pansus ASN yang dibentuk DPRD dan dirinya sebagai ketua pansus juga pernah melakukan kunjungan ke KemenPAN-RB untuk berkonsultasi terhadap masalah interpelasi menyangkut dengan pengangkatan eks napi sebagai pejabat publik.

“Kita bertemu dengan Kasubbid Disiplin pada KemenpanRB Ibu Ro­hanna, dan beliau telah menyam­paikan secara terbuka bahwa jika itu kasus korupsi harus diberberhentikan secara tidak hormat dan tidak boleh diangkat sebagai pejabat struktural apabila telah tersandung kasus korupsi,” kata Tamaela. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>