Published On: Tue, Jan 9th, 2018

Eks Napi Korupsi Jadi Kepala Keuangan – Walikota Harus Taati Ketentuan

Share This
Tags

Akademisi FISIP Unpatti Johan Tehuayo mendesak walikota dapat mengikuti arahan yang disampaikan oleh Komite Aparatur Sipil Negara untuk se­segera mungkin menggantikan eks napi korupsi Jacky Tala­hatu.

Pasalnya, keinginan walikota untuk terus mempertahankan eks napi korupsi menjadi peja­bat, akan menimbulkan per­sepsi buruk publik terhadap akuntabilitas kinerja Pemkot Ambon.

“Saya rasa apa yang disam­paikan oleh Mendagri, MenPAN-RB serta KASN itu sudah sangat jelas. Dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 jelas telah menegaskan seorang pejabat yang terbukti tersandung masalah hukum, maka harus dipecat. Walikota sebagai yang punya kebijakan itu harus mengganti pejabat yang bersangkutan,” kata Tehuayo kepada Siwalima, Senin (8/1).

Seharusnya, menurut Tehuayo, Walikota harus menggunakan dengan baik kewenangannya untuk dapat merekrut figur-figur  pejabat yang punya integritas, loyalitas dan bersih dari masalah hukum.

Aturan secara jelas melalui Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 juga katanya telah menegaskan hal tersebut. Pengangkatan pejabat adminstrator, ataupun pejabat tinggi pratama haruslah figur yang mempunyai integritas dan yang terpenting bersih dari masalah hukum.

“Apalagi ini menjadi seorang kepala keuangan, seorang eks napi korupsi menjadi kepala keuangan itu sunggu ajaib. Harus dievaluasi paling tidak. Karena orang jangan sampai terulang lagi dan menimbulkan akuntabilitas kinerja yang buruk,” tandasnya.

Tehuayo berharap, walikota pada periode terakhirnya ini, mampu menciptakan pemerintahan yang good governance.

Sebelumnya, KASN mendesak walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian membatalkan keputusannya mengangkat eks napi korupsi Jacky Talahatu sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Ambon.

Hal ini disampaikan oleh Asisten KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Nurhasni kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (6/1).

Menurutnya, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 87 ayat 4 (b) mengatakan “PNS diberhentikan secara tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.

“Sangat jelas dalam pasal 87 ayat 4 huruf (b) sudah diatur diberhentikan secara tidak terhormat karena sudah ada kekuatan hukum tetap dan tindakan korupsi itu ada hubungannya dengan jabatannya,” tandas Nurhasni.

Bahkan lebih dari itu, ia menegaskan, seharusnya walikota sebagai PPK apabila sudah terlanjut mengangkat dan melantik mantan napi korupsi, maka harus diba­talkan. “Kalau sudah terlanjut dilantik, ya lebih baik walikota selaku PPK se­harusnya membatalkan keputusan tersebut. Sesuai dengan hukum yang berlaku. Di dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 pasal 250 juga menegaskan hal demikian,” tegasnya.

Disisi lain, DPRD Kota Ambon akan melaporkan kebijakan Walikota Richard Louhenapessy mengangkat eks napi korupsi Jacky Talahatu sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset ke Kemendagri.

Langkah ini ditempuh karena pengangkatan tersebut telah menyalahi ketentuan kepegawaian. Bahkan Mendagri Tjahjo Kumolo juga sudah mengkritik kebijakan walikota tersebut.

Jacky yang tersandung kasus korupsi proyek taman kota tahun 2012, yang merugikan negara Rp 161.406.921 sehingga harus mendekam di penjara selama setahun itu, dilantik bersama puluhan pejabat lainnya oleh Walikota di Pantai Hukurila, Ambon, Jumat (29/12).

Jacky sebelumnya diangkat sebagai Plt Staf Ahli Walikota, sejak awal Agustus 2017 lalu. Mantan Kepala Inspektorat Kota Ambon itu, oleh majelis hakim PN Ambon, Jacky divonis sejak 19 April 2015 dan  menjalani masa tahanan di Lapas Ambon sejak 22 April 2015.

Jacky juga tetap diberikan kesempatan mengikuti assessment pejabat struktural yang dilakukan asesor dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di akhir Agustus 2017 lalu.

Tak hanya itu, pasca menerima hasil assessment dari tim asesor, walikota justru sudah memberi sinyal untuk tetap memberikan Jacky jabatan. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>