Published On: Sat, Dec 30th, 2017

Eks Narapidana Korupsi Jadi Kepala Keuangan

Share This
Tags

Eks narapidana kasus korupsi, Jacky Talahatu diberi jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Ambon oleh Walikota Richard Louhenapessy.

Jacky yang tersandung kasus korupsi proyek taman kota tahun 2012, yang merugikan negara Rp 161.406.921 sehingga harus mendekam di penjara selama setahun itu, dilantik bersama puluhan pejabat lainnya oleh Walikota di Pantai Hukurila, Ambon, Jumat (29/12).

Sebagian diantara para pejabat pelantikan yang berlangsung di hari terakhir kerja tahun 2017 ini memang sudah diduga sebelumnya.

Jacky sebelumnya diangkat seba­gai Plt Staf ahli walikota, sejak awal Agustus 2017 lalu. Mantan Kepala Inspektorat Kota Ambon itu, oleh majelis hakim PN Ambon, Talahatu divonis sejak 19 April 2015 dan  menjalani masa tahanan di Lapas Ambon sejak 22 April 2015.

Jacky yang dilantik walikota se­cara diam-diam sebagai staf ahli awal Agustus lalu tetap diberikan kesem­patan mengikuti assessment pejabat struktural yang dilakukan asesor dari Kementerian Pendayagunaan Apa­ra­tur Negara dan Reformasi Biro­krasi di akhir Agustus 2017 lalu.

Tak hanya itu, pasca menerima hasil assessment dari tim asesor, walikota justru sudah memberi sinyal untuk tetap memberikan Talahatu jabatan.

Padahal, Surat Edaran Mendagri Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012, menegaskan, sese­orang mantan narapidana dilarang untuk diangkat menjadi pejabat struktural. Mendagri mengingatkan, sebelum mengambil keputusan mengangkat ASN ke dalam jabatan struktural, para kepala daerah harus merujuk dan mempedomani peratu­ran perundang-undangan, seperti UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, PP Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pem­berhentian/Pemberhentian Se­mentara Pegawai Negeri, PP Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pember­hentian PNS, PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“Sehubungan dengan semangat reformasi, pemberantasan korupsi, dan tindak pidana jabatan lainnya, Mendagri menginstruksikan, terha­dap ASN yang telah menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana korupsi atau kejahatan jabatan lainnya agar tidak diangkat dalam jabatan struktural. Hal ini di­maksudkan untuk mendorong per­ce­patan reformasi birokrasi dan semangat pemberantasan korupsi. Diyakini masih banyak ASN di daerah yang berprestasi, kompeten, jujur dan bersih,” tegas Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi dalam edarannya.

Langgar Aturan

Menyikapi penempatan eks napi korupsi dalam birokrasi pemkot, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono menilai Walikota telah melanggar aturan.

“Seharusnya walikota melihat dari kinerja pejabat itu. Apalagi yang bersangkutan eks napi korupsi. Bagaimana bisa duduk sebagai Kepala Badan Keuangan. Otomatis keuangan di pemkot akan ambu­radul,” ungkap Latupono kepada Siwalima, Jumat (29/12).

Dikatakan, perombakan birokrasi merupakan, hak walikota, namun penempatan pejabat harus sesuai kapabilitas dan integritas serta bersih dr persoalan hukum, apalagi pada jabatan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

“Saya kira cacat hukum karena aturan ASN bagi para pejabat yang bermasalah hukum tidak boleh diangkat menjadi pejabat apalagi eselon II. Perombakan ini ini terke­san balas budi politik. Tidak me­ngedepankan profesionalitas. Saya melihat orang-orang yang memiliki kemampuan yang brilian untuk daerah ini disingkirkan. Ini sangat tidak menguntungkan demi kema­juan daerah ini,” katanya.

Senada dengan Latupono, ang­gota DPRD Kota Ambon dari PKB, Asmin Matdoan juga mengatakan dalam menempatkan seorang pejabat harus melihat kinerja dari yang bersangkutan.

“Terutama apakah dia bersih dari persoalan hukum ataukah tidak karena jabatan yang ditempati bukan jabatan biasa tetapi sebagai pengelolaan keuangan yang mem­butuhkan orang yang jujur dan bersih,” ungkap Matdoan kepada Siwalima, Jumat (29/12).

Ia menilai penempatan pejabat yang dilakukan walikota hanya berdasarkan unsur politik dan bukan berdasarkan aturan yang ada.

Ditempat terpisah, anggota DPRD Kota Ambon dari Partai Hanura, Ahmad Ohorella menilai walikota tidak bisa membedakan mana pejabat yang tidak terjerat kasus hukum dan mana yang tidak.

“Seharusnya sebagai kepala daerah tidak harus menempatkan orang seperti itu sebagai pejabat namun hanya sebagai staf biasa.  Dengan menempatkan eks napi korupsi sebagai pejabat otomatis membuktikan birokrasi di pemkot tidak bisa dikatakan bersih dari korupsi, karena orang yang sudah terjerat hukum mash bisa diberikan jabatan,” tandasnya.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo yang dikonfirmasi Siwalima terkait hal ini melalui telepon selu­lernnya tadi malam, tidak menjawab panggilan.

Sebelumnya Mendagri juga meng­kritik langkah Walikota mengangkat Jacky sebagai Plt Staf Ahli. Men­dagri menegaskan, langkah yang diambil walikota jelas-jelas menya­lahi aturan dan bertentangan de­ngan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Menurut Mendagri, setiap apara­tur sipil negara yang tersandung kasus hukum dan sudah memiliki putusan hukum tetap, tidak boleh diangkat dalam jabatan struktural, dimana hal itu diatur dalam sejumlah regulasi yang telah berlaku.

“Sepanjang sudah ada keputusan hukum tetap dan dinyatakan ber­salah atau ditahan misalnya, ya tidak boleh diangkat dalam jabatan baru. Atau kalau masih menjabat, ya harus diberhentikan,” jelas Mendagri ke­pada Siwalima melalui WhatsApp messenger, Minggu (20/8).

Mendagri mengatakan, karena hukum Indonesia mengenal asas praduga tak bersalah, selama belum ada putusan yang berkekuatan hu­kum tetap, seseorang masih diper­bolehkan menjabat. “Kalau belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap, ya masih boleh (menjabat). Asas praduga tak bersalah kan harus dikedepankan,” jelasnya.

Pelantikan

Saat pelantikan tersebutSejumlah loyalis Walikota dan Wakil Walikota saat pilkada lalu diberi jabatan. Selain Jacky, ada juga Enrico Mattitaputty, Fahmy Salatalohy, Demmy Paays yang diberi jabatan “basah”

Para pejabat yang dilantik yaitu Jacky Talahatu mengantikan Robby Silooy yang dimutasi sebagai Asis­ten II Bidang Perekonomian Pem­bangunan dan Kesejahteraan.

Pejabat lain yang dimutasi namun belum ada pengantinya yaitu Ke­pala  Dinas Perhubungan Pieter Saimima, Kadis Perikanan Fernanda Lou­henapessy, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Jacob Silanno, Kadis Sosial Wa Ode Muna dan Kadis Pariwisata Henry So­pacua, Kepala Kantor Satpol PP Demmy Paays.

Diantaranya para pejabat tersebut yang non job yaitu Pieter Saimima, Wa Ode Muna, Jacob Selano, Henry Sopacua, Adser Lamba dan Ang­ganoto Ura.

Fernanda Louhenapessy diperca­yakan sebagai Kadis Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (P2TP). Ia menggantikan Pet­rus P Patiasina yang kini diper­cayakan menjabat Kadis Perpusta­kaan dan Kearsipan. Pattiasina menggantikan posisi Adser Lamba.

Denny Nendissa yang sebelum­nya Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan  digeser sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Nendissa meng­gantikan Fahmi Salatalohy yang dipromosikan sebagai Kadis Pen­didikan.

Fahmi menggantikan Romeo Soplanit yang selama ini menjadi Plt Kadis Pendidikan. Romeo dikem­balikan ke posisi semula sebagai Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekkot Ambon.

Jacop Silanno yang digeser dari posisi Kepala Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah menjadi Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. Silanno menggantikan Angganoto Ura yang kini non job.

Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Perkotaan yang saat ini dijabat Denny Lilipory juga diganti. Lilipory dipindahkan menjadi Staf Ahli Walikota Bidang Politik dan Hukum menggantikan John Ari Tupan, yang kini balik menjadi Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Pengganti Lilipory adalah Kadis PUPR Brury Nanulaita. Sementara Jabatan yang ditinggalkan Nanu­laita ditempati Enrico Matitaputty.

Jabatan Kepala BPBD yang sebe­lumnya ditempati Enrico Matita­putty, selanjutnya diisi oleh Demmy Paays (Kasatpol PP).

Kadis Perbedayaan Perempuan  Perlindungan Anak Masyarakat  dan Desa Mien Tupamahu juga diganti. Ia dipercayakan menjabat Asisten I Bidang Pemerintahan. Penggantinya adalah Rulien Purmiasa (Kadis Koperasi dan UKM).

Posisi yang ditinggalkan Rulien Purmiasa ditempati Marthen Keilu­hu yang sebelumnya Kadis Peng­endalian Pendudukan dan Keluarga Berencana.

Sejumlah pejabat lainnya yang dilantik dengan jabatan yang sama yaitu Kadis Lingkungan Hidup dan Persampahan Lusia Izaak, Sekwan Elkyopas Silooy, Inspektur Kota Ambon Peter Karel Ohman, Kepala Bappekot dan Litbang Matupelwa Dominggus, Kepala BKK dan SDM Kota Ambon Benny Selanno, Kadis Ketenagakerjaan GIZ Soplanit dan Kadis Pemuda dan Olahraga Moritz Robert Lantu.

Sementara itu, Walikota Ambon Richard Louhenapessy mengaku pelantikan tersebut sesuai dengan hasil assesment yang dilakukan beberapa waktu lalu sehingga seluruhnya akan dirotasi.

“Mereka yang diangkat memang sudah sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan,” tandasnya.

Sementara jabatan eselon II yang belum terisi menjadi kesempatan bagi pejabat eselon III untuk mengikuti lelang jabatan mengisi posisi yang kosong.

“Januari akan dilakukan roling dan mutasi tahap kedua untuk mengisi kekosongan yang ada sehingga pejabat yang akan diangkat setelah mengikuti proses lelang,” ujarnya.

Pelantikan tersebut tidak hanya pejabat eselon II, namun ada juga sejumlah pejabat eselon III dan IV.

(Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>