Published On: Sat, Apr 1st, 2017

Fatwa Yakin Menang Gugatan di MK

Share This
Tags

Pasangan Petrus Fatlolon-Jusuf Utuali (Fatwa) yakin menang atas gugatan Pilkada MTB yang diajukan Petrus Paulus Werembinan – Jusuf Silety dan Dharma Oratmangun dan Markus Falaknimela di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya yakin, MK akan menolak gugatan ke dua paslon tersebut, karena menurut tim pengacara kami gugatan mereka itu lemah,” katanya di Ambon, Jumat (31/3).

Dijelaskan, gugatan tidak dapat di terima karena poin-poin gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, kemudian gugatan tidak di sertai dengan alat bukti yang memadai.

Kedua pasangan ini menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Tenggara Barat (MTB) dengan nomor perkara 12 dan 49, tahapan untuk mendengar gugatan dari pemohon sdh dilakukan dua minggu lalu.

Fatlalon katakan, hasilnya akan mendengar jawaban dari termohon yakni, KPU MTB dan pihak terkait pasangan Fatwa

“Kami telah memberikan jawaban atas tanggapan mereka, jadi mungkin hari Senin tanggal 3 April 2017 jam 9 pagi, kita semua telah diundang resmi oleh panitera MK dengan agenda pembacaan putusan putusan perkara 12 dan 49,” ungkapnya,

Dia mengaku memiliki dasar hukum yang kuat yakni ketentuan tentang ambang batas perolehan suara, dimana dalam ketentuan undang -undang Pilkada menyebutkan batas perolehan suara maksimum 0,2 persen diajukan ke MK.

“Sementara selisih suara yang dimenangkan oleh Fatwa melebihi 2 persen, mestinya perkara ini tidak dapat di tangani di MK karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat,” tukasnya.

Fatlolon menambahkan, kedua pasangan ini menyampaikan bukti bahwa aparat sipil negara (ASN) terlibat dalam pilkada mendukung Fatwa.

“Padahal hal ini sangat berbalik dengan apa yang terjadi di sana, pasangan Fatwa bukan petahana, tetapi pasangan Paulus Werembinan – Jusuf Silety merupakan pasangan petahana yang memiliki struktur yang jelas,” bebernya.

Selain itu, lanjut dia, salah satu Istri pasangan yang menggugat merupakan PNS dan saat ini menjabat kepala BKD MTB. “Saya bukan PNS, begitu juga istri saya bukan PNS. Sebetulnya tuduhan yang disampaikan kepada pasangan kami sangat tidak mendasar,” ucapnya.

Bupati MTB secara institusi tidak berpihak kepada siapapun, hanya punya hak suara ketika masuk ke TPS. “Karena Bupati punya hak suara, maka sempat mengeluarkan surat edaran melalui media, agar PNS di Pemkab MTB harus netral,” katanya.

Dijelaskan lebih lanjut, Kalau MK menolak gugatan dari paslon no urut satu dan dua, selama tiga hari setelah putusan, KPU harus melakukan rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon terpilih,
kemudian akan diusulkan ke DPRD Kabupaten MTB untuk rapat paripurna pengusulan bupati dan wakil Bupati terpilih.

“Setelah itu proses SK diajukan melalui Gubernur Maluku untuk mendapatkan SK dari Kementrian Dalam Negeri,” terangnya.

Setelah dilantik Fatlolon mengaku akan membuka diri kepada semua pihak. “Saya sebenarnya berharap kandidat no urut 1 dan 2 pada tanggal 16 lalu mengucapkan selamat kepada saya,” kata Fatlolon.

Sebagai contoh pilkada kota Ambon dan DKI Jakarta, hal ini patut diajukan jempol dan ditiru oleh kabupaten MTB serta kabupaten lain di Maluku.

Fatlolon juga mengucapkan terima kasih kepada Pemda MTB, tokoh agama, masyarakat, pemuda dan seluruh komponen masyarakat MTB yang telah mendukung Fatwa selama proses Pilkada sampai selesai.(tribunmaluku)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>