Published On: Fri, Jan 5th, 2018

Gubernur Maluku Klaim Teken 13 DOB Untuk Dimekarkan

Share This
Tags

GUBERNUR Provinsi Maluku, Said Assagaff, mengaku telah menandatangani sebanyak 13 naskah usulan Daerah Otonomi Baru (DOB), yang akan dimekarkan dari kawasan induknya menjadi ulayat baru.

Sayangnya, ke-13 DOB ini tidak akan berjalan meski diinginkan oleh Pemprov Maluku dan masyarakat, selama Pemerintah Pusat (Pempus) belum mencabut moratorium yang sementara berlaku. Bila pada Tahun 2019 mendatang moratorium tersebut dicabut, maka dengan sendirinya proses ke-13 DOB ini akan berjalan lancar dan sesuai yang diinginkan. Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi Maluku, Said Assagaff, kemarin.

Pemberlakuan moratorium tidak hanya berdampak terhadap kandasnya realisasi 13 DOB tersebut, tapi, beberapa kebijakan fiksal di Maluku, seperti perikanan dan lainnya juga mengalami kendala dalam proes pembangunannya.

Menurut Gubernur, ketika pemerintah pusat pada waktunya mencabut moratorium pemekaran terhadap daerah otonom baru (DOB), maka sebanyak 13 DOB yang siap untuk dimekarkan langsung diproses. Kendalanya saat ini, hanya pada moratorium tersebut. Ke-13 DOB di Maluku yang direncanakan untuk dimekarkan menjadi kabupaten baru, yakni Kepulauan Kei Besar, Kepulauan Terselatan, Gorom – Wakate, Aru Perbatasan, Tanimbar Utara, Seram Utara Raya, Jazirah Leihitu, Talabatai, Buru, Kayeli, Bula, Kepulauan Huamual, dan Kawasan Khusus Kepulauan Banda.

“Kita tinggal tunggu dari pemerintah pusat untuk mencabut moratorium, sehingga pemekaran daerah baru di Maluku bisa terlaksana,” tukas Gubernur.

Sebut dia, masalah ini telah disampaikan kepada pihak Komisi I DPR RI untuk menjadi bahan kajian dan pertimbangan. Pasalnya, daerah usulan baru tersebut sudah layak untuk dimekarkan. Apalagi Maluku ini memiliki rentang kendali yang cukup berat karena merupakan wilayah kepulauan.

Ia katakan, memang sampai saat ini pemerintah pusat memutuskan untuk sementara menghentikan atau melakukan moratorium pemekaran daerah, karena pemerintah masih fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.

Moratorium itu sendiri akan dicabut pada 2019. “Sekarang pemekaran diprioritaskan untuk daerah-daerah seperti Larat, yang merupakan kecamatan tua di Maluku yang harusnya sudah menjadi kota.” Ke-13 bakal DOB yang diusulkan untuk dibahas di DPR RI yan masuk dalam rancangan grand design pengembangan Provinsi Maluku, ialah Kepulauan Kei Besar, Kepulauan Terselatan, Gorom Wakate, Aru Perbatasan, Tanimbar Utara, Seram Utara Raya, Jazirah Leihitu, Talabatai, Buru Kayeli, Bula, Kepulauan Huamual, Lease dan Kawasan Ekonomi Khusus Kepulauan Banda. Sebelumnya pada Februari 2016, pemekaran 13 DOB di Provinsi Maluku, ditunda lagi pembahasannya di DPR RI, karena kendala keuangan negara yang belum mencukupi. (YAS)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>