Published On: Mon, Dec 7th, 2015

Gubernur Tunggu Kepres Lantik Hamin

Share This
Tags

8d13db43aefc568f8305afe804b72bc0_XLSiapa the next Sekda Maluku pengganti Ros Far Far  terjawab: Adalah Hamin Bin Tahir. Gubernur Maluku Said Assagaf mengakui tinggal menunggu Keputusan Presiden (Kepres), untuk pelantikan yang bersangkutan.

“Apa yang disampaikan media kemarin (Sabtu, 5/12) seperti itu keputusannya, tetapi secara resmi saya belum terima. Di TPA-nya begitu. Ya kalau sudah di TPA begitu, kita tinggal menunggu (Keppres),” kata Gubernur usai menghadiri launching SIM Online di Lapangan Merdeka, Ambon, Minggu (6/12).

Hanya saja, Gubernur belum dapat memastikan jadwal pelantikan Hamin sebagai Sekda Maluku karena masih sibuk menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru. “Ke depan masih sibuk dengan Natal dan Tahun Baru. Pelantikan (Sekda) tidak memerlukan waktu, prosesnya cepat setelah menerima Keppres,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo telah memilih Hamin  sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Maluku. Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku itu dipilih dalam rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung Jokowi sebagai ketua tim TPA.

Hamin resmi terpilih, Jumat kemarin. Namun cerita tentang rapat TPA itu diungkap sumber kepada Kabar Timur akhir pekan kemarin. Menurutnya, rapat TPA  berlangsung  Jumat, pagi di Istana Negara tidak hanya memilih Sekda Provinsi Maluku, namun juga jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya di sejumlah kementerian.

Rapat dipimpin Presiden Jokowi dihadiri Sekretaris Kabinet ( Sekab) Pramono Anung sebagai sekretaris TPA dan  anggota TPA,  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Yuddy Chrisnandi, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Ketika tiba pembahasan Sekda Maluku, Presiden tidak membutuhkan waktu lama  memilih calon sekda  Hamin Bin Thaher sebagai Sekda Maluku.  Hamin, berada di nomor urut 2. “Tiga nama calon Sekda Maluku dibacakan dan dibahas  TPA. Proses pemilihan (Sekda Maluku) ini tidak lama. Pak Presiden mencoret calon Sekda nomor urut 1 M.A.S Latuconsina dan memilih  Hamin nomor urut 2,” beber sumber.

Sebelum Jokowi memutuskan mencoret nama Sam, seluruh peserta rapat TPA secara aklamasi atau suara bulat menolak wakil wali kota Ambon itu sebagai Sekda Maluku. “Setelah mendengarkan pendapat (dari peserta rapat) dan melihat catatan-catatan yang diberikan tim pra TPA serta rekomendasi KASN, Pak Presiden mencoret nama (Sam),” katanya.

Hamin Bin Thaher akan resmi menjabat Sekda Maluku setelah Presiden Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres). “Mungkin dalam waktu dekat Keppres-nya telah diterbitkan,” imbuhnya.

STATUS PNS TERANCAM

Proses seleksi sekda Maluku yang sarat kejanggalan, ternyata cukup menyita perhatian dan menguras tenaga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sejak Panitia Seleksi (Pansel) Sekda Maluku mulai berproses, radar KASN telah “menangkap” ada yang tidak beres dalam rekrutmen calon jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya lingkup Pemprov Maluku itu. Hingga akhirnya KASN menurunkan timnya yang diketuai Nurhasni, Asisten KASN Bidang Pengaduan ke Kota Ambon, September lalu.

Tugas tim ini mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran dalam seleksi Sekda Maluku. Hasilnya, tim bentukan KASN ini menemukan sejumlah bukti pelanggaran yang dilakukan Pansel.

Atas temuan itu, KASN menerbitkan surat rekomendasi yang dilayangkan kepada Gubernur Maluku Said Assagaff sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK). Setelah Sekda Maluku definitif terpilih KASN membidik status PNS yang disandang Sam.

Banyaknya aturan perundang-undangan yang dilanggar  Sam saat mendaftar kandidat Sekda Maluku membuat geram KASN. Lembaga negara yang posisinya sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini akan mendorong Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara untuk memberhentikan Sam sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

“Terlalu banyak aturan yang dilanggar. Kita akan dorong untuk pemberhentian yang bersangkutan dari PNS karena pelangaran itu, tegas Wakil Ketua KASN Irham Dilmy dalam pesan pendeknya kepada Kabar Timur, pekan kemarin.

Tindakan tegas yang akan diambil itu sesuai fungsi KASN yakni, mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN. “Tentu apalagi bila ditengarai ada pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN. Itu salah satu domain pengawasan kami,” katanya.

Menurutnya, tidak hanya Sam, pelanggaran aturan perundang-undangan juga telah dilakukan oleh Pansel Sekda Maluku yang dipimpin Rektor Universitas Pattimura Ambon, Thomas Pentury. “Kita akan lakukan apa kita lihat nanti. Insya Allah akan kami lakukan,” ujarnya. (tribunmaluku-MG4)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>