Published On: Tue, Mar 22nd, 2016

Hakim Tolak Praperadilan Remon Puttileihalat

Share This
Tags

Pengadilan Negeri Ambon menolak permohonan praperadilan Paulus Samuel Puttileihalat, alias Remon yang tak puas atas penetapan tersangka oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Propinsi Maluku awal Januari lalu.

“Menolak permohonan seluruhnya dan biaya perkara ditanggung pemohon,” ujar Hakim Tunggal R.A.Didi Ismiatun, SH. M.Hum di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (22/3).

Menurut Hakim, penetapan tersangka oleh PPNS kepada Paulus Samuel Puttileihalat dinyatakan sah, karena sesuai amanat undang undang.

“Berdasarkan ketentuan, maka alat bukti yang diajukan oleh termohon (PPNS Dishut) sesuai dengan tindak pidana yang disangkakan (kepada pemohon) yang melebihi tingkat minimal alat bukti yaitu sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, sesuai dengan pasal 181 Undang Undang Hukum Acara Pidana. Untuk itu maka penetapan tersangka atas diri pemohon Drs Paulus Samuel Puttileihalat dinyatakan sah,” jelasnya.

hakimMenyikapi putusan hakim, Kuasa Hukum Pemohon Muhammad Alwan mengungkapkan ketidakpuasannya. Dia mengancam akan melaporkan hakim ke Komisi Yudisial.

“Hakim harus mempertimbangkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang disampaikan penyidik ke Jaksa Penuntut Umum, sebelum dimulainya penyidikan. Kita akan upayakan ke Komisi Yudisial, tidak terlepas adanya intervensi politik, dimana pemohon akan maju sebagai Bupati SBB, ” kata Alwan Muhammad.

Dia mengungkapkan apa yang disampaikan oleh hakim dalam putusannya tidak menyinggung prosedur penetapan tersangka namun lebih pada sebuah objek perkara.

Sedangkan Kuasa Hukum Dishut Maluku, David Watutamata, SH usai putusan praperadilan mengatakan, PPNS Dishut Propinsi Maluku tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, apa yang dilakukan oleh PPNS Dishut itu sah.

“Ini adalah tindak pidana khusus dimana ada penyerobotan hutan Negara. Oleh undang-undang, PPNS Dishut diberikan kewenangan penuh untuk memproses hukum masalah ini,“ tandas Watutamata.

Dia menambahkan, kasus ini akan dilimpahkan kepada penyidik karena sudah P16 dan selanjutnya akan diproses dalam tingkatan sesuai ketentuan KUHAP.

Untuk diketahui, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Paulus Samuel Puttileihalat yang juga merupakan kakak kandung Bupati SBB, Jacobus F.Puttileihalat , yakni P. S. P awal tahun lalu telah ditetapkan oleh PPNS Dinas Kehutanan propinsi Maluku sebagai tersangka.

Paulus Semuel Puttileihalat alias Remon ditetapkan sebagai tersangka sejak 4 Januari 2016 lalu. Dia dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 50 ayat (3) huruf a dan j , pasal 78 ayat (2) dan ayat (9) serta ayat (15) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dia diancam dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5 Miliar

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

BALAGU.COM - Berita Informasi Maluku