Published On: Fri, Nov 25th, 2016

Hanura Ajukan Surat Pemberhentian Payapo

Share This
Tags

hanura1Partai Hanura tercatat sebagai partai pertama yang mengajukan surat pemberhentian kadernya dari keanggotaan di DPRD Maluku.

Kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu (23/11), Sekretaris DPRD Maluku, Roy Manuhuttu mengaku dari lima partai, DPRD baru menerima pemberitahuan resmi dari Partai Hanura terkait proses pemberhentian M Yasin Payapo. Berdasarkan surat dari Hanura, yang akan menggantikan Payapo adalah Abdul Rasyid Kotalima.

“Kami harus menunggu usulan dari empat partai lainnya karena pengusulan ke Kemendagri biasanya secara kolektif. Kami berharap dalam waktu dekat sudah bisa terealisasi,” ungkapnya.

Dijelaskan, hingga saat ini Sekretariat DPRD Maluku belum juga mengusulkan usulan pemberhentian lima anggota DPRD Maluku yang telah ditetapkan menjadi calkada kepada Kemendagri.

Ia mengatakan DPRD masih menunggu surat pemberhentian resmi dari parpol agar dapat diproses usulannya.

“DPRD sudah remsi bersurat ke lima partai untuk meminta mereka menyampaikan pemberhentian resmi anggota DPRD dari partai mereka yang telah ditetapkan menjadi calkada,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, para  wakil rakyat yang telah ditetapkan menjadi calkada dan harus mengundurkan diri adalah Sekretaris Komisi A DPRD Maluku  Dharma Oratmangun dari Partai Golkar. Ia menjadi calon Bupati MTB berpasangan dengan Markus Farakminella.

Selanjutnya, politisi PPP yang juga anggota Komisi A DPRD Maluku Syarif Hadler.  Ia menjadi calon Wakil Walikota Ambon berpasangan dengan Richard Louhenapessy.

Kemudian anggota Komisi A DPRD Maluku, M Yasin Payapo dari Partai Hanura yang maju sebagai balon Bupati SBB berpasangan dengan Timotius Akerina.

Di pilkada SBB ada juga anggota Komisi B Samson Atapary dari PDIP yang berpasangan dengan Ketua Komisi D DPRD Maluku Suhfi Majid dari PKS.

SK  pemberhentian dari Kemendagri sendiri nantinya akan diserahkan kepada kandidat untuk dimasukan ke KPU sebagai syarat penetapan calon.

Berdasarkan pasal 68 ayat 1 PKPU Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencalonan disebutkan, bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, anggota TNI/Polri/PNS wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang mereka dari jabatan dimaksud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.(S5)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>