Published On: Sat, Feb 25th, 2017

Jokowi: Tiga Kali Gubernur Maluku Keluhkan DAU

Share This
Tags

Presiden Joko Widodo mengaku sudah tiga kali menerima keluhan dari Gubernur Maluku Said Assagaff dan Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua tentang ketidakadilan pembangunan di daerah ini, terutama menyangkut penghitungan dan pembagian dana alokasi umum (DAU).

“Saya mencatat sudah tiga kali Gubernur Maluku dan Wagub menyampaikan kepada saya tentang proses penghitungan dan alokasi DAU untuk Maluku yang tergolong kecil,” kata Presiden saat membuka Sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon, Jumat (24/2).

Jokowi menegaskan, setiap kali bertemu Gubernur dan Wagub, selalu dikeluhkan geografis Maluku yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan yang luas, tetapi perhitungan DAU selalu menggunakan pendekatan daratan, sehingga kebagian DAU kecil.

“Gubernur dan Wagub selalu menyampaikan pak kami ini wilayahnya kecil tetapi lautnya sangat luas, dan DAU selalu dihitung dari luas daratan, sehingga kami dapat DAU kecil. Mumpung ada Ketua DPR RI, maka sekalian saya sampaikan,” ujar Presiden yang disambut tepuk tangan peserta Tanwir Muhammadiyah.

Presiden meminta Ketua DPR-RI, Setya Novanto untuk memperhatikan keluhan yang disampaikan Gubernur dan Wagub tersebut, sehingga alokasi anggaran pembangunan untuk daerah berkarakteristik kepulauan bisa bertambah besar dan mampu mempercepat pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Jokowi menegaskan, dalam dua minggu terakhir ini berkunjung ke Kota Ambon, ibu kota provinsi Maluku, karena kecintaannya terhadap masyarakat di daerah ini.

Kepala Negara juga menegaskan, pemerintah pusat saat ini sangat peduli terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Maluku, melalui pembiayaan sejumlah program prioritas yang telah direncanakan pemerintah daerah demi percepatan pembangunan.

Sebagai wujud perhatiannya terhadap Maluku, Presiden Jokowi menggelar Rapat Terbatas (Ratas) evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Maluku di Istana Negara, Jakarta pada 21 Februari 2017.

Dalam ratas yang dihadiri para Menteri Kabinet Kerja, Gubernur, Said Assagaff yang didampingi Sekda, Hamin Bin Tahir dan Kepala Bappeda, Anthonius Sihaloho memaparkan 11 program strategis yang dibutuhkan untuk mendorong percepatan pembangunan Maluku dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumer daya alam (SDA) bernilai ekonomis.

11 program strategis yang kemudian disetujui Presiden tersebut yakni enam dari 11 program sudah dibahas di tingkat Kementerian dan siap direalisasikan pada tahun anggaran 2017 yakni pengembangan Trans Seram oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU dan PR), pengembangan Dok Wayame (Kementerian Badan Usaha Milik Negara – BUMN) serta pelabuhan ekspor di perbatasan desa Waai dan Tulehu, kecamatan Salahutu, pulau Ambon.

Pelabuhan ekspor tersebut ditangani Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KKP juga menyetujui pembangunan sektor kelautan dan perikanan Maluku dengan potensi ikan 1,63 juta ton/tahun, termasuk sumber daya hayat laut lainnya.

Selain itu, pembangunan bendungan Waeapo di Pulau Buru oleh Kementerian PU dan PR serta pembangunan bandara Banda ditangani Kementerian Perhubungan.

Sedangkan lima program lainnya yang dibahas saat Ratas yang dihadiri Wapres, Jusuf Kalla itu yakni pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dengan pembangunan fisik telah disetujui Kementerian Kesehatan pada 2018, program Sekolah Tinggi Pelayaran di Negeri Waraka, kecamatan Teluk Elpaputih, kabupaten Maluku Tengah disetujui Kementerian Perhubungan.

Pembangunan Institut Teknologi Ambon (ITA) yang ditangani Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti), di mana pengkajian dilakukan selama dua tahun dan sementara bergabung dengan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon.

Khusus untuk sektor perekonomian Kementerian Perdagangan telah menyetujui pembangunan pasar terapung di kawasan Mardika serta program pembangunan jalan layang (fly over) di jalan Jenderal Sudirman, desa Batumerah hingga kawasan Mardika, kecamatan Sirimau, Ambon yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian PU dan PR.

11 program strategis untuk mendorong percepatan pembangunan di Maluku itu merupakan bagian dari janji Presiden Jokowi setelah menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Ambon pada 8 – 9 Februari 2017.(tribunmaluku)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

- BALAGU.COM