Published On: Mon, Feb 1st, 2016

Kadis ESDM Kibuli DPRD

Share This
Tags

buru-gunung-botak_1Komisi B DPRD Maluku merasa dikibuli oleh Kadis ESDM Maluku, Martha Nanlohy. pasal­nya, saat kun­jungan ke ka-wasan tam­bang emas Gunung Botak, Kamis (28/1) lalu, Komisi B menemukan fakta berbeda dengan penje­lasan sang kadis.

Menurut Wakil Ketua Komisi B, DPRD Maluku, Sudarmo saat rapat Rabu (20/11), Kadis ESDM menjelaskan bahwa sesuai MoU yang ditandatangani, PT BPS diberi tanggung jawab untuk mengangkat sedimen mengandung merkuri dan sianida. Tetapi fakta di lapangan berbicara lain. Perusahaan tersebut justru mengangkat material yang mengandung emas.

“Dalam rapat bersama Komisi B, Kadis ESDM me­nyebutkan bahwa PT. BPS melakukan pengangkatan sedimen, namun berdasarkan temuan kami di lapangan yang diangkat itu bukan sedimen tetapi material,” ujar Sudarmo kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Sabtu (30/1).

Pengangkatan material dengan alibi ada kandungan sianida dan merkuri sama sekali tidak berdasar. Pasalnya, kata Sudarmo, berdasarkan pengamatan mereka pengerukan sedimen yang dilakukan PT. BPS bukan pada bekas aktivitas rendaman yang menggunakan tromol maupun merkuri. Justru aktivitasnya sudah masuk ke areal tambang emas.

“Kalau memang mau selamatkan lingkungan, berarti sedimen yang harus dikeruknya pada bekas-bekas rendaman. Yang kami temukan, pengerukan mereka melakukan itu dari hulu sungai Anehoni sampai Gunung Botak. Ini yang harus dipertanyakan,” tandasnya.

Menurutnya gubernur harus mengevaluasi Kadis ESDM. Jangan sampai yang dikerjakan di lapangan tidak diketahui oleh gubernur.

Anggota Fraksi PKS ini mengungkapkan, mereka juga telah bertemu dan melakukan rapat dengan Pemkab Buru dan beberapa komponen masyarakat di sana. Dalam rapat tersebut, Pemkab Buru meminta legal standing atas pekerjaan PT. BPS di Gunung Botak, karena selama ini peruhasaan tersebut bekerja hanya berlandaskan MoU dan kontrak kerja.

“Komisi B akan Kadis ESDM untuk membahas masalah ini. Dalam waktu dekat kita akan panggil, “ tandas Sudarmo.

Sebelumnya DPRD Buru menemukan MoU khusus antara Kadis ESDM Maluku, dan PT BPS, di meja salah pejabat di Kantor Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup.

Nota kesepakatan itu, memberikan kewenangan kepada BPS, untuk mengolah bahan mineral di tambang rakyat Gunung Botak dan Gogorea.

Wakil Ketua DPRD Buru, Aziz Hentihu mengaku, tidak terlalu kaget dengan ditemukannya dokumen MoU yang diteken Kadis ESDM Maluku dengan BPS.

MoU tertanggal 20 Oktober 2015 itu, semakin menguatkan kecurigaan masyarakat dan DPRD Buru, kalau telah terjadi modus kejahatan untuk menggarap emas di Gunung Botak.

Menurut Aziz, dokumen MoU itu ditemukan bukan di tangan Fakri dan BPS, melainkan di pejabat Kantor Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup.

“Koq yang diperlihatkan ke kita MoU tertanggal 21 Oktober 2015 dan bukan MoU tanggal 20 Oktober 2015. Yang satu diteken Kadis ESDM dengan Dirut BPS dan satunyalagi antara pa gubernur dengan Dirut BPS. Hanya selang sehari ada dua MoU yang diteken,” ujar Aziz, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Jumat (29/1).

Dengan berbagai permasalahan yang melilit Kadis ESDM Maluku dan BPS Aziz menyarankan agar pemprov menghentikan aktivitas PT BPS di Gunung Botak.

“Sudah sepatutnya segera mengevaluasi kebijakan pertambangan di Gunung Botak dengan lebih dulu moratorium seluruh aktivitas BPS agar tidak melakukan aktivitas apa-pun sebelum menyelesaikan seluruh syarat dan perijinan yang berlaku serta mengikuti mekanisme yang berlaku, dukungan seluruh pemilik lahan, IPR, izin lingkungan, pinjam pakai kawasan hutan dan lain-lain,” tandasnya.

Ia juga meminta Kadis ESDM yang menjadi biang kerok gaduh di Gunung Botak segera dicopot. Sedangkan BPS boleh bekerja apabila telah memenuhi seluruh syarat formal yang berlaku.

“Bukan dengan cara jalan pintas dan akal-akalan seperti ini. Ini perusahan berorientasi profit tapi bicara hibah angkat merkuri sianida cuma-cuma, padahal incar emas. Mekanisme hibah juga tidak prosedural. Ini sudah bukan eranya main tekan-tekan masyarakat,” tandas Aziz.

Kadis ESDM Maluku yang di­konfirmasi, namun tidak me­ngangkat teleponnya. Pesan singkat yang dikirim pun tak direspons. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>