Published On: Wed, Dec 10th, 2014

Kasus Proyek Sawah dan PUMP – Jaksa Jerat Kadis Pertanian Bursel & Eks Kadis Perikanan Buru

Share This
Tags

Kejari Namlea menjerat Kadis  Pertanian Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Ali Wael dan eks Kadis Kadis Perikanan Kabupaten Buru, Alaudin Kaplale dalam kasus dugaan korupsi di dua proyek berbeda.

Kaplale dijerat dalam proyek Pengem­bangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) tahun 2012 senilai Rp 600 juta, sedangkan Ali Wael dalam kasus proyek pen­cetakan sawah baru tahun anggaran 2013 senilai Rp.11,8 milyar.

Hal ini diungkapkan Kejari Nam­lea, Sedia Ginting dan Kasie Intel, Ruslan Marasabessy disela-sela kegiatan hari anti korupsi yang dilaksanakan aparat Kejari Namlea, Selasa (9/12).

Dalam penyelidikan dan penyi­dikan yang dilakukan jaksa terungkap, Alaudin Kaplale sengaja menggagahi dana PUMP sebesar Rp.600 juta lebih yang seharusnya menjadi hak kelompok nelayan.

Dengan bantuan Hairudin, salah satu pegawai Dinas Perikanan Buru yang ditunjuk Kaplale sebagai Sekretaris PUMP, diam-diam dana sebesar Rp.600 juta lebih itu dicair­kan dari salah satu bank di Namlea. Kemudian uang tersebut ditransfer oleh Hairudin ke rekening Kaplale.

Akibatnya, proyek PUMP ter­bengkalai dan kelompok nelayan yang berhak menerima bantuan tersebut tidak pernah menikmatinya.

Sedangkan Kaplale memilih kabur dari Namlea dan tidak pernah lagi kembali ke daerah itu, sehingga bupati harus menunjuk pelaksana tugas Kadis Perikanan yang baru di tahun 2013 lalu.

Sedangkan Kadis Pertanian Kabupaten Bursel, Ali Wael dijerat dalam kasus pencetakan sawah baru fiktif juga di tahun anggaran 2013 dengan nilai anggaran mencapai Rp.11,8 milyar.

Dana sebesar Rp.11,8 milyar terse­but seharusnya dimanfaatkan untuk pembukaan areal pertanian baru di Desa Fogi seluas 120 hektar, serta pengadaan bibit, dan pembuatan saluran irigasi. Porsi dana terbesar mencapai Rp.8,115 milyar untuk pembukaan lahan pertanian sawah baru.

Sesuai petunjuk teknis, proyek yang dibiayai APBN Kementerian Pertanian itu pengelolaannya harus diserahkan penuh kepada kelompok tani, dimana tiap kelompok tani berjumlah 20 orang.

Namun karena tergiur uang milyaran rupiah, Ali Wael bersama satu stafnya bernama Nurhum Sa­ngadji, telah berkomplot dengan salah satu oknum pengusaha dari Ambon bernama Robin. Robin lalu ditunjuk untuk mengerjakan pembu­kaan sawah baru 120 hektar itu dan telah mendapat bayaran Rp.8,115 milyar.

Hebatnya lagi, Nurhum Sangadji yang menjadi orang kepercayaan Ali Wael untuk mengatur lalulintas proyek di instansi itu hanya seorang pegawai tidak tetap (PTT). Sedang­kan para kepala bidang maupun kepala seksi tidak diberdayakan.

Namun saat kasus ini terbongkar, fakta di lapangan pihak ketiga yang digandeng Ali Wael ini hanya me­ngerjakan  lahan pertanian sawah baru seluas 20 ha. “Hanya 20 ha yang dikerjakan, sisanya fiktif. Kita bersama tim ahli sudah langsung ke Desa Fogi,” tegas Ginting.

Ginting yang sudah empat tahun bertugas di Namlea ini mengaku tidak main-main dalam menindak para pelaku korupsi. “Awal tahun 2015, kita tingkatkan kasus dua pejabat ini dari penyelidikan ke penyidikan. Semua koruptor akan kita sikat tanpa pandang bulu,” ujar kajari Namlea.

Bagi Brosur

Sementara dalam rangka mem­peringati hari anti korupsi kemarin, Kantor Kejari Namlea dimotori Kasie Intel, Ruslan Marasabessy menda­tangi kantor-kantor pemerintah seraya membagikan brosur dan stiker. Selain mendatangi kantor pemerintah, aparat kejaksaan juga turun ke jalan dan di persimpangan lampu merah seraya membagikan stiker dan brosur sambil memberikan penjelasan soal Hari Anti Korupsi.

Brosur yang dibagikan Marasa­bessy dan kawan-kawan itu berte­makan kesadaran hukum masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Brosur itu berisi penjelasan tentang apa saja bentuk KKN, kenapa harus diberantas, pelaku tindak pidana korupsi, modus operandi, upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan wujud peran serta masyarakat.

Pada kesempatan membagikan brosur dan stiker itu, Marasabessy menggugah masyarakat agar turun berperan, karena mereka berhak untuk mencari, pemperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

“Masyarakat juga berhak mem­peroleh pelayanan dari aparatur penbegak hukum yang menangani suatu perkara tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Yang terpenting lagi, kata Mara­sabessy, dalam rangka pencegahan, maka aparatur pelaksana dan mas­yarakat menerapkan perundangan-undangan yang berlaku, perlu pe­ning­katan pengawasan, perlu peningkatan integritas, termasuk melakukan reformasi birokrasi.

Masih dalam rangka pencegahan, Kejari Namlea juga memandang perlunya memasukan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum sekolah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat supaya anti korupsi.

“Perlu juga penindakan yang tegas terhadap pelaku, sehingga memberi dampak pencegahan shock terapy kepada orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama,” tegas Marasabessy. (S5)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>