Published On: Mon, Dec 4th, 2017

Kawal Berkas Bob ke Pengadilan

Share This
Tags

Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku diberikan apresiasi atas penetapan eks Bupati SBB, Jacobus F Puttileihalat sebagai tersang­ka kasus dugaan korupsi dana ik­lan dan publikasi tahun 2014. Ber­kasnya harus di­kawal hingga ma­suk ke peng­adilan.

Bukti-bukti yang dikan­tongi kuat, sehingga pe­nyidik Ditreskrimsus me­miliki alasan hukum untuk menjerat Bob, panggilan Jacobus Putti­leihalat.

“Kami memberikan apre­siasi bagi kinerja penyidik Ditreskrimsus yang telah menetapkan eks Bupati SBB sebagai tersangka, sehingga diharapkan berkasnya harus sampai ke persidangan, ka­rena dikuatirkan jangan sampai dilakukan SP3 nantinya,” kata Koordinator Mollucas Democratization Watch (MDW), Ikhsan Tualeka, kepada Siwalima, melalui telepon selu­lernya, Sabtu (2/12).

Selama ini nama Bob, sering disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi yang diusut kejaksaan ataupun polisi, namun ia tidak dijerat. Alasannya, tidak ada bukti yang cukup. Kali ini ia tak bisa lolos lagi.

“Seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu karena sudah ada bukti permulaan yang cukup, sehingga kami mendukung sepenuhnya lang­kah penyidik Ditreskrimsus yang telah menetapkannya sebagai ter­sangka,” ujar Tualeka.

Tualeka menegaskan, pihaknya akan mengawal terus proses penyi­dikan hingga berkas Bob masuk ke pengadilan, sehingga ada kepastian hukum. “Kami akan mengawal terus kasus ini hingga menyidangkan eks Bupati SBB agar kasus ini tuntas dan mendapatkan kepastian hukum,” tandasnya.

Praktisi hukum Hendrik Lusikooy juga memberikan apresiasi bagi penyidik Ditreskrimsus terkait penetapan Bob sebagai tersangka.

“Patut kami apresiasi dengan langkah yang sudah dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku dengan menetapan eks Bupati SBB sebagai tersangka,” kata Lusikooy, kepada Siwalima, melalui telepon seluler­nya, Minggu (3/12).

Namun Lusikooy mengingatkan penyidik untuk mendalami lagi peran Sekda SBB, Mansur SBB.

“Jangan lupa peran Sekda juga penting, sehingga harus ikut berta­ng­gung jawab,” ujarnya..

Lusikooy mengatakan, siapapun orangnya jika terlibat harus diusut tuntas tanpa tebang pilih.

Jadi Tersangka

Setelah mendalami bukti-bukti, penyidik Ditreskrimsus akhirnya menetapkan Bob sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana iklan dan publikasi tahun 2014.

Sebelum menjadi tersangka, Bob, diperiksa oleh penyidik Kamis (30/11) pukul 16.30 hingga 20.30 WIT di Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku, Mangga Dua sebagai saksi.

Selama kurang lebih empat jam diperiksa oleh penyidik Kompol G Wattimena, Bob dicecar puluhan pertanyaan. Ia didampingi Charles Litaay dari kantor pengacara Anthony Hatane.

Usai dicecar, status Bob berubah. Mantan bupati dua periode ini, ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik memiliki alat bukti yang cukup untuk menjerat mantan Ketua DPD Partai Demokrat Maluku itu,  baik dari keterangan saksi  maupun lainnya.

Saat keluar dari ruang pemerik­saan, Bob sudah mengetahui kalau ada sejumlah wartawan yang menu­nggunya.  Ia langsung bergegas ma­suk ke dalam mobil Toyota Avanza putih DE 1921 AH, dan langsung meninggalkan Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku sekitar pukul 20.45 WIT.

Direktur Reskrimsus Polda Maluku,  Kombes Anton Sasono saat dikonfirmasi Siwalima, Jumat (1/12), melalui telepon selulernya membenarkan penetapan Bob sebagai tersangka gugaan korupsi dana iklan dan publikasi di Pemkab SBB tahun 2014.

Penetapan Bob sebagai tersangka sesuai dengan bukti yang ditemukan dalam penyelidikan hingga penyi­dikan.

“Sudah resmi kami tetapkan sebagai dan sudah diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik. Saat ini penyidik sedang bekerja menyele­saikan berkasnya. Doakan agar pe­nyidik dapat segera menuntas­kannya,” tandas Sasono.

Ditanya apakah Bob akan ditahan, Sasono yang akan menduduki ja­batan baru sebagai Analis Kebijakan Madya di Bareskrim ini mengatakan, saat ini penyidik fokus meram­pungkan berkas Bob.

Beberkan Bukti

Bukti-bukti dugaan keterlibatan Bob Puttileihalat dibeberkan jaksa saat sidang kasus dugaan korupsi dana pemasangan iklan dan publi­kasi tahun 2014, Rabu (24/11), di Pengadilan Tipikor Ambon.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan itu, meng­hadirkan Rio Khormein Amsyah dan Petrus Erupley sebagai terdakwa.

Dalam dakwaannya, JPU Kejati Maluku, Ekhart Hayer mengung­kapkan,  berdasarkan bukti diketahui bahwa terdakwa Rio Khormein Amsyah selaku bendahara telah menyerahkan uang sebesar Rp 473.350.000.000 secara bertahap se­banyak 40 kali kepada 27 penerima atas perintah Bob, panggilan Jaco­bus Puttileihalat yang saat itu menjabat Bupati SBB.

Uang-uang tersebut diberikan kepada pihak-pihak tertentu antara lain, sopir Bob bernama Wellem Pattiasina di Jakarta, sebesar Rp 15 juta, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten SBB Tommy Watti­mena Rp 25 juta, mantan ajudan Bob Marvin Hanuwela Rp 55.200.000, setor ke rekening istri Bob Ratna Latupaty Rp 16.200.000.

Kemudian transfer kepada anak kandung Bob Ayu Ditha Gresilya Rp 4 juta, Kabag Humas SBB untuk liputan kasus Ayu Rp 3 juta, Kadis PPKAD Ampy Niak untuk membayar pinjaman dana MTQ Rp 50 juta, bayar utang di The Hotel Natsepa Rp 16.900.000, serta diberikan bagi tenaga kontrak Setda Kabupaten SBB Esau Maketake sebesar Rp 27 juta.

Hayer menjelaskan, di tahun 2014 direalisasikan belanja jasa publikasi dan iklan Pemkab SBB sebesar Rp 750.000.000, untuk publikasi ucapan selamat hari besar keagamaan atau kegiatan tertentu dari Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah.

Khormein Amsyah dan Petrus Erupley selaku Bendahara Penge­luaran Sekretariat Pemkab SBB mencairkan habis anggaran tersebut berdasarkan Surat Perintah Pen­cairan Dana (SP2D), yang dilakukan secara bertahap.

Sesuai kenyataannya pada tahun 2014, bendahara pengeluaran Sekre­tariat Daerah yang dijabat Petrus Erupley (Februari sampai Juni 2014) dan Rio Khormein Amsyah (Juli sampai Desember) hanya melakukan pembelian spanduk dan baliho se­besar Rp 30.080.000 pada Percetakan AIRA dan bukan sebesar Rp 596.726.000 sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan pertang­gungjawaban.

Terdakwa Rio pernah menolak atau keberatan atas perintah baik yang disampaikan oleh Bupati, Wakil maupun Sekda atas peng­gunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, namun hanya sebatas lisan.

Akibat perbuatan kedua terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 561.147.899, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku tahun 2017. Terdakwa Rio merugikan negara Rp 467.147.899, sedangkan terdakwa Petrus Rp 94 juta.

PH Kecewa

Anthony Hatane selaku penase­hat hukum Bob mengaku, kecewa terhadap penetapan kliennya se­bagai tersangka.

Hatane mengatakan, selama men­jadi bupati, Bob tak pernah ber­urusan dengan pembahasan ang­garan melalui rapat-rapat di DPRD, karena dipercayakan kepada Sekda, Mansyur Tuharea selaku Ketua Badan Anggaran eksekutif.

“Klien kami tidak pernah tahu menahu dengan anggaran itu tetapi kemudian ditetapkan sebagai tersa­ngka, karena sudah memiliki bukti permulaan yang cukup baik secara formil maupun materil sehingga bisa saja dimungkinkan,” tandasnya mela­lui telepon selulernya, Jumat (1/12).

Hatane mempertanyakan bukti-bukti yang diklaim penyidik, sehi­ngga menetapkan Bob sebagai tersangka. “Penyidik harus buktikan, yang informasinya karena ang­ga­ran diberikan atas perintah bupati itu, baik dengan memo, sms dan sebagainya,” tegasnya.

Ia juga memperyantakan mengapa Sekda sebagai KPA tidak ditetapkan sebagai tersangka.

“Sekda itu KPA, kenapa dia tidak ditetapkan sebagai tersangka tetapi hanya klien kami. Kami minta agar Sekda juga harus ditetapkan sebagai tersangka karena selaku KPA ia memiliki peran yang strategis dalam kasus ini,” ujarnya. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

- BALAGU.COM