Published On: Fri, Jan 5th, 2018

Ke Belanda Walikota Ambon Bahas Program, Gagal

Share This
Tags

Bagaimana tidak, program pengelolaan sampah yang digunakan di Belanda dan hendak dikopas ke Kota Ambon, ternyata tidak sesuai dengan keadaan daerah ini. Belanda yang merupakan negara industri pengairan listrik, berbeda dengan Kota Ambon yang justru masih los dalam hal listrik. Belum lagi, sampah di Kota Ambon bila dibanding dengan di Belanda, volumenya masih jauh dari harapan untuk diproduksi sebagaimana dimimpikan para tourisme asal Pemkot Ambon beberapa waktu lalu.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Yusuf Wally, menuturkan, keberangkatan mereka ke Belanda beberapa waktu lalu bersama Walikota Ambon cs, dalam rangka melihat secara langsung tata pengelolaan air bersih dan pengelolaan sampah.

Kata dia, sistim pengelolaan sampah yang didapat dari hasil kunjungan ke Belanda, sulit untuk diterapkan di Kota Ambon. Di mana tujuan pengelolaan sampah di negara kincir angin tersebut, ditujukan kepada industri pengairan listrik. “Perjalaman kita bersama rombongan Walikota ke Belanda itu untuk melihat secara langsung soal pengelolaan air bersih dan pengelolaan sampah.

Tetapi terkait pengelolaan sampah, tidak mungkin bisa diterapkan atau dilakukan di Kota Ambon. Karena arah yang dibuat di sana sebenarnya itu untuk industri pengairan listrik,” jelas dia.

Kata Yusuf, proses pengelolaan sampah di Negara Belanda diutamakan kepada industri listrik. Yang mengharuskan agar stok sampah tidak boleh habis. “Jadi di sana itu stok sampah tidak boleh habis. Dan berbanding terbalik dengan kita di Indonesia. Kita di sini sampah masih tidak memenuhi target. Bahkan kita tidak mungkin membawa sampah dari luar daerah. Dan itu tidak mungkin.”

Selain sistim pengelolaan sampah, lanjut politisi PKS itu, seluruh rombongan juga telah belajar dan melihat langsung terkait proses pengelolaan air bersih. Sehingga direncanakan akan dibuat kerjasama antara pemerintah kota Ambon dengan pemerintahan negara Belanda.

Bahkan, lanjut anggota komisi II DPRD Ambon itu, ada pula sistim pembangunan yang dilakukan di atas permukaan laut. jika memang pemerintah kota Ambon berencana menerapkan Ambon City of Music dan berencana membangun sejumlah fasilitas pendukung diatas air, itu bisa dilakukan tanpa reklamasi. Dimana bangunan akan dibuat diatas air tanpa tiang pancang.

“Jadi untuk pembangunan bangunan di atas air dan persoalan air bersih, nantinya akan ada kerjasama. Dan pemerintah Belanda juga siap memberikan anggaran kepada pemerintah kota Ambon dengan bunga 2 persen. Dan beberapa daerah lainnya sudah dibuat seperti itu seperti di daerah Kalimantan dan beberapa. Tetapi untuk pengelolaan sampah tidak dapat diterapkan di kota Ambon,” tukas dia.

Dalam hasil perjalan itu, direncanakan untuk melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Walikota Ambon dengan pejabat Pemerintah Belanda, dan ternyata gagal. Selanjutnya, rencana itu dibicarakan lebih lanjut. “Soal MoU itu baru dilakukan. Karena mesinnya itu berukuran kontainer. Yang 1 kontainernya itu seharga Rp 2 miliar. Dan bisa mencakup 3.000 rumah. Jadi semua air yang masuk ke daerah itu dikelola untuk keperluan rumah tangga. Jadi tidak dibuang. Dan rencananya kedepan, ada tinjauan survey dari tim Belanda ke Kota Ambon. Untuk nantinya melihat seperti apa sebenarnya Kota Ambon,” tutup dia. (Rakyat maluku)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>