Published On: Wed, Dec 20th, 2017

Kermite Minta Pemprov Bayar Semua Hak ASN

Share This
Tags

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku, Everd Kermite meminta Pemprov Ma­luku segera membayar seluruh hak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih tertunda.

Tak hanya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), namun juga ke­kurangan gaji berkala maupun kekurangan gaji kenaikan pa­ngkat harus dibayar.

“Selaku anggota Badan Ang­garan DPRD Maluku dari Fraksi PDI-Perjuangan, meminta ke­pada Sekda Maluku dan Kepala BPKAD, untuk segera memba­yar hak dari ASN Maluku baik itu TKD maupun kekurangan gaji,” tandas Kermite kepada Siwalima, Selasa (19/12).

Menurutnya, Pemprov semesti­nya tidak boleh memberikan ala­san bahwa kas kosong sehingga hak-hak ASN belum dibayarkan. Sebab, seluruh hak ASN, sudah tercover dalam APBD.

“Pemprov dalam hal ini Sekda maupun Kepala BPKAD tidak boleh berikan alasan bahwa tidak ada uang atau alasan lainnya. Karena hak mereka  sudah tercover dalam APBD sejak 2016 sampai seka­rang,” ujar Kermite.

Jika Pemprov lalai, maka hal itu telah melanggar hukum. Karena hak ASN mesti dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kermite juga meminta gubernur menginstruksikan BPKAD untuk segera melunasi seluruh hak ASN yang belum terbayarkan. Karena kalau tidak, akan memberikan dampak negatif bagi pemerintah.

“Kami berharap sebelum akhir tahun anggaran, seluruh kewaji­ban dari ASN sudah harus dilu­nasi,” ujarnya.

Ia juga akan berkoordinasi de­ngan pimpinan dewan untuk mem­berikan penugasan kepada komisi terkait agar memanggil Sekda Hamin Bin Thahir dan Kepala BPKAD, Lutfi Rumbia untuk mem­per­tanyakan sejauh mana pem­bayaran hak ASN sudah dilakukan.

Pastikan Bayar

Pemprov Maluku menepati janji. Tunjangan TKD selama lima bulan dan uang beras tiga bulan ASN sudah dibayar. Dipastikan keku­rangan gaji berkala maupun kekurangan gaji kenaikan pangkat juga akan dibayar. “Tetap akan di­bayarkan, yang baru lunas itu TKD dan uang beras. Sudah dilunas­kan,” kata Kepala Bagian Humas Setda Maluku, Bobby Palapia kepada Siwalima, Sabtu (16/12).

Palapia mengatakan, TKD ASN tak lagi dibayar cicil. Hak mereka selama lima bulan dibayar lunas, terhitung bulan Agustus-Desem­ber 2017. Uang beras bulan Oktober-Desember juga dibayar.

Sebelumnya ASN di lingkup Pemprov Maluku mengeluhkan TKD mereka lima bulan belum dibayar. Jumlah ASN Pemprov men­capai kurang lebih 5000. Besaran TKD yang harus diterima bervariasi, dari Rp 1 juta hingga di atas Rp 2 juta. “TKD sudah beres. Kekurangan gaji pasti juga dibayar,” ujar Palapia.

Soal kekurangan  gaji, Palapia meminta ASN mengecek di benda­hara masing-masing dinas, sehingga dapat segera diusulkan ke Bendahara Umum Daerah, dan Januari atau Februari tahun depan  sudah dibayarkan.

“Harus dicek ke bendahara, agar segera dapat diusulkan akhir tahun ini, supaya Januari atau Februari sudah bisa dibayarkan,” tandasnya.

Palapia menambahkan, guber­nur sudah menginstruksikan hak-hak ASN harus dibayar.

Sebelumnya diberitakan, setelah TKD,  terungkap lagi kekurangan kenaikan gaji berkala dan kekurangan gaji kenaikan pangkat ASN belum dibayar oleh Pemprov Maluku.Para ASN mengeluh, karena hak-hak mereka itu tak dibayar sejak tahun  2015. Bahkan uang beras bulan Oktober hingga Desember tahun 2017 juga belum diterima. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>