Published On: Sat, Apr 15th, 2017

Komisi II Desak Pemkot Data Seluruh Kendaraan Dinas

Share This
Tags

Banyaknnya kendaraan dinas milik Pemkot Ambon yang digunakan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk operasional mereka sehari-hari belum terdata pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk itu Komisi II DPRD berharap dengan menggunakan sistim kenda­raan dinas (Sikendis) sesuai dengan Permendagri Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sangat diharapkan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat mendata seluruh kendaraan dinas yang ada.

“Proses pendataan kendaraan dinas perlu ditindaklanjuti serius oleh pemkot demi  mengantisipasi kendaraan-kendaraan tersebut bermasalah di kemudian hari,” ujar anggota Komisi II Maurits Tamaela kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (13/4).

Menurutnya, dengan sekian banyak kendaraan dinas yang tak terdata maka, itu membuktikan bahwa ke­beradaan aset milik pemkot selama ini seakan tidak terurus atau tidak serius menangani hal ini.

Untuk itu dengan menggunakan sikendis saat ini seluruh aset bergerak milik pemkot dapat didata secara detail. Disisi lain ia juga minta kepada kepada seluruh pimpinan SKPD untuk membenahi seluruh aset yang ada pada satuan kerjannya agar anggaran yang telah dikeluarkan untuk pembelian kendaraan dinas ini dapat diproses oleh pemkot.

“Saya usulkan agar dalam bulan ini juga seluruh SKPD kumpulkan seluruh kendaraan dinas untuk didata ulang sekaligus cek fisik kendaraan agar diketahui berapa jumlah kendaraan yang ada kemudian kendaraannya masih layak atautidak,” usulnya.

Dikatakan, kendaraan dinas milik pemkot ini juga disinyalir banyak yang telah berpindah tangan dan ini perlu dipertanyakan, untuk itu dalam mendata seluruh kendaraan ini, pihak Inspektorat serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga harus dilibatkan.

Sebelumnya diberitakan, kendaraan dinas yang selama ini digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN ) untuk operasional mereka sehari-hari, baik itu kendaraan roda dua, tiga maupun empat, banyak yang tidak terdata.

Banyaknya kendaraan dinas yang tak terdata ini disebabkan kurang adanya kesadaran dari aparatur yang menggunakan kendaraan tersebut untuk melaporkannya ke pemkot.

Untuk menata ini maka, Pemkot Ambon memperkenalkan sebuah sistem pengawasan yang diberi nama ‘Sistem Kendaraan Dinas (Sikendis) sesuai dengan Permendagri Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Tujuan kita adalah menata kenda­raan pada semua SKPD di lingkup pemkot,” jelas Asisten III Romeo Soplanit ketika membuka sosialisasi peningkatan pelayanan Sikendis di lantai II Balai Kota, Rabu (12/4). 

Menurutnya, proses pengurusan per­panjangan surat-surat tidak terlaksana dengan baik akibat kurangnya ke­sadaran dari aparatur untuk melaporkan kendaraan yang digunakan ke pemerintah. “Kita ingin kedepan semua data kendaraan dari SKPD harus dilaporkan agar diketahui berapa jumlahnya guna memudahkan proses pengurusan administrasi,” ujarnya.

Menurutnya, dari pantauan ada ken­daraan yang dibeli oleh dinas namun tidak dilaporkan, padahal kendaraan pemkot cukup banyak. Untuk itu perlu ada kesadaran dan sinkronisasi antara SKPD dengan pemerintah agar pe­ngurusan administrasi juga bisa ber­jalan dengan lancar. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>