Published On: Mon, Nov 27th, 2017

Korupsi Biaya Publikasi, Jangan Loloskan Bob Puttileihalat

Share This
Tags

Sejumlah saksi telah membeber­kan dugaan keterlibatan eks Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Jacobus F. Puttileihalat dalam kasus du­gaan korupsi biaya publikasi dan jasa iklan tahun 2014 senilai Rp 750 juta. Karena itu, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku jangan melolos­kannya.

Akademisi Fakultas Hukum Unpatti, Ronny Titaheluw me­minta penyidik Ditreskrimsus menetapkan Bob sebagai ter­sangka jika ada bukti-bukti yang cukup.

“Mestinya polisi harus berani juga menjerat Bob kalau ada bukti-bukti yang kuat,” tandas Tita­heluw, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Minggu (26/11).

Kalau ada bukti-bukti, namun Bob tidak dijerat maka kinerja penyidik perlu dipertanyakan.

“Kalau memiliki bukti namun tidak dijerat maka ada apa?. Pasti publik akan bertanya-tanya, apakah karena Bob itu pernah menjadi penguasa sehingga tidak tersentuh hukum ?. Hukum itu tidak mengenal pejabat atau masyarakat biasa. Siapa yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegasnya.

Jika saat ini penyidik sementara mendalami dugaan keterlibatan Bob, maka diharapkan penyidik objektif.

“Penyidik harus objektif, jika dari hasil pendalaman nanti ditemukan minimal dua alat bukti maka harus dijadikan sebagai tersangka, sehi­ngga hukum itu tidak memandang bulu,” tandas Titaheluw.

Praktisi hukum Hendrik Lusikooy mengatakan, penyidik harus mem­buka dan mendalami lagi keterangan saksi agar terungkap siapa lagi yang terlibat. “Kalau yang ditetapkan tersangka hanya bawahan maka harus dite­lusuri lagi di atas kedua orang ini ada kepalanya yang berta­nggung jawab. Harus ada perintah dari yang tinggi, jadi penyidik harus membuka lagi, jangan hanya sebatas dua orang itu saja karena mereka ha­nya pekerja karena bukan penang­gung jawab. Untuk itu penyidik harus serius,” tandas Lusikooy.

Menurut Lusikooy, jika penyidik Ditreskrimsus serius maka Bob tidak akan diloloskan. “Sangat lucu kalau pekerja dite­tapkan tersangka, semen­tara yang penanggung jawabnya tidak. Ini namanya pilih dulu, baru tebang. Olehnya itu diharapkan penyidik membuka kembali dan mengurut siapa penanggung jawab utama siapa,” tandasnya.

Seperti diberitakan, nama eks Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi biaya publikasi dan jasa iklan tahun 2014 senilai Rp 750 juta.

Pengembangan penyidikan masih dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan pihak lain, termasuk Bob, panggilan Jacobus F. Puttileihalat.

“Dari keterangan pemeriksaan saksi-saksi ketika kasus ini masih bergulir, terungkap nama mantan Bupati. Tetapi kan butuh bukti-bukti. Nah, ini yang masih dikembangkan,” kata sumber di Polda Maluku.

Direktur Reskrimsus Polda Ma­luku, Kombes Anthon Sasono yang ditemui Siwalima, di Kantor Ditres­krimsus, Mangga Dua, Jumat (24/11) menje­laskan, tim penyidik masih bekerja. “Sedang dalam proses juga oleh penyidik kami. Masih jalan,” ujarnya.

Sasono mengatakan, untuk men­jerat seseorang sebagai tersangka ha­rus ada bukti-bukti. Olehnya peng­em­bangan penyidikan masih dilakukan.

Untuk diketahui, berkas dugaan korupsi biaya publikasi dan jasa iklan Pemerintah Kabupaten SBB tahun 2014 senilai Rp 750 juta dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (20/11).

Berkas dengan dua tersangka, Petrus Eropley dan Rio Kormein yang adalah eks Bendahara Penge­lua­ran pada Badan Pendapatan Pe­ngelolaan dan Aset Daerah (PPK­AD) Kabupaten SBB itu, diserahkan oleh JPU Kejati Maluku, Rolly Manampiring ke panitera Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, sekitar pukul  13.00 WIT.

“Kami telah menerima berkas dua tersangka kasus korupsi dana biaya publikasi dan jasa iklan Pemkab SBB tahun 2014 senilai Rp 750 juta dari Kejati Maluku,” ungkap Humas PN Ambon, Herry Setiabudi, kepada Si­walima, di PN Ambon Senin (20/11).

Setiabudi menambahkan, pihak­nya akan segera menetapkan jadwal sidang bersama dengan majelis hakim yang akan menyidangkan kasus itu.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette yang dikon­fir­masi juga membenarkan, JPU telah melimpahkan berkas Petrus Eropley dan Rio Kormein ke pe­ngadilan.

Kasus dugaan korupsi biaya publi­kasi dan jasa iklan Pemerintah Kabupaten SBB diusut oleh Ditres­krimsus Polda Maluku. Dalam pe­nyelidikan dan penyidikan, penyidik menemukan kegiatan fiktif dalam pengelolaan anggaran sebesar Rp 750 juta yang dialokasikan dalam APBD tahun 2014 itu.

Namun laporan pertanggung-ja­waban dibuat fiktif seolah-oleh ke­giatan tersebut berjalan sebagai­mana yang dirancangkan dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB). Diduga anggaran tersebut mengalir ke pihak-pihak tertentu, termasuk Bupati SBB saat itu. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp 551.147.899.

“JPU telah meminta penyidik  untuk menetapkan tersangka tam­bahan,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>