Published On: Mon, Dec 18th, 2017

Korupsi “Lampu KW” Ditreskrimsus Didesak Periksa Kadis PU SBT

Share This
Tags

 Hasil kerja kontraktor proyek lampu “KW” di jalan-jalan utama Bula, ibukota Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kembali disoroti. Nyala lampu tak terang, padahal nilai proyek tergolong jumbo, pembicaraan soal dugaan korupsi di seputar proyek tersebut mulai tersiar kemana-mana di daerah kaya minyak itu.

Tak pelak, elemen masyarakat meminta Ditreskrimsus Polda Maluku bergerak menyelidiki proyek bernilai Rp 11 miliar lebih itu.Warga siap menggelar aksi unjukrasa untuk memberikan efek kejut bagi kroni-kroni Bupati SBT Mukti Keliobas.

“Wajib hukumnya bagi kami untuk kawal ini barang (kasus lampu). Pihak-pihak di dalam Dinas PU Kabupaten SBT itu mesti diusut. Kadis PU Umar Bilahmar, panitia lelang proyek ini tidak boleh main-main dengan uang rakyat,” tandas Ketua LSM Pemantau Pemerintah Daerah (Papeda) Kabupaten SBT Musa Rumakey dihubungi Kabar Timur, Minggu (17/12}.

Musa mengaku telah mengkonsolidasikan elemen masyarakat untuk mendorong Ditreskrimsus bergerak mengusut indikasi korupsi pada pengadan lampu panel surya tersebut. Kepala Dinas PUS SBT Umar Bilahmar dianggap paling bertanggung jawab dalam pengadaan lampu jalan kwalitas 2 (KW2) ini.

Musa mengatakan, pembicaraan di masyarakat Bula kini ramai soal kasus lampu tersebut. Sejak mencuat di media, dan terungkap nilai poyek pada Dinas PU Kabupaten SBT ini mencapai Rp 11 miliar lebih, menurutnya kongkalikong untuk memenangkan proyek jelas terjadi.

Terindikasi dari nilai kontrak yang ditawarkan perusahaan PT Towuti sebesar Rp 11 miliar lebih itu. “Logika kongkalikong sudah pasti ada di kasus ini. Bagaimana mungkin kontraktor berani dengan penawaran tertinggi, sementara hasil kerjanya asal-asalan,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, proyek lampu jalan bertenaga surya dibiayai APBD tahun 2016 milik Dinas PU Kabupaten SBT, telah rampung dikerjakan oleh kontraktor.

Tapi rekanan Pemda yakni PT Tawotu yang memenangkan proyek tersebut dengan nilai kontrak kerja lebih tinggi justru menghasilkan pekerjaan di bawah kualitas alias KW.

Diduga lampu terpasang di jalan-jalan protokol kota Bula itu tidak sesuai spek yang tertuang dalam kontrak kerja antara Dinas PU SBT dengan perusahaan jasa konstruksi yang menggarap proyek tersebut.

Sudah begitu, indikasi asal-asalan juga terlihat dari fakta lapangan, ternyata cuma satu sisi jalan yang dipasangi lampu. Hasilnya nyala lampu tidak maksimal sehingga ruas jalan yang dipasangi lampu nyaris tetap gelap pada malam hari.

Pekerjaan proyek yang harus dituntaskan selama 120 hari kerja itu belum memenuhi kebutuhan masyarakat saat malam hari untuk menerangi jalan-jalan di Kota Bula. Titik pencahayaan terbatas tidak melebar. Akibatnya panel surya itu tidak maksimal menerangi Kota Bula.

Lampu yang harus terpasang 100 watt, namun yang dipasang oleh perusahaan rekanan hanya 75 watt. Belum lagi jarak antara tiang yang sangat jauh. Proyek lampu jalan ini dinilai kualitasnya jauh dibawah pengadaan panel surya pada masa Bupati SBT Abdullah Vanath.

Juga terungkap kalau dugaan penyimpangan telah terendus sejak awal proyek ini ditenderkan oleh Dinas PU SBT. Pemenang tender adalah perusahaan yang mengajukan harga penawaran termahal. Adalah PT Tawotu memenangkan tender dengan nilai penawaran Rp 11.153.826.000.

Diduga karena intervensi pejabat di Dinas PU SBT yang merupakan kroni Bupati SBT Mukti Keliobas, panitia lelang terpaksa memenangkan PT Tawotu.

Meskipun sejumlah perusahaan mengajukan menawar paket proyek itu dengan nilai jauh lebih rendah. PT. Bumikharisma Lininusa mengajukan nilai penawaran sebesar Rp9.342.710.000,00, dan PT Dinamika Maluku Rp10.587.815.000,00.

Tapi tokoh muda SBT Hasbullah Rumakeving menilai kinerja pemerintahan daerah saat ini relatif tidak begitu baik dibanding sebelumnya.

Itu terlihat dari perputaran ekonomi daerah yang belum juga menggeliat. Pasar-pasar masih sepi, proyek-proyek inffrastruktur juga tidak memberikan efek ganda perekonomian yang signifikan. Dia menilai hal itu bisa saja terjadi sebagai akibat politik patronase dimana hanya orang-orang dekat sama kekuasaan yang menikmati kue pembangunan. Hasilnya tentu saja bermuara pada efektivitas implementasi program pembangunan yang relatif rendah.

“Kami kira persoalan keseharian masyarakat di sini terlalu banyak. Bukan cuma soal lampu jalan.  Masyarakat hanya masih diam saja sehingga belum dirasakan gejolak yang menonjol,” ujar dia. (KABARTIMUR)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>