Published On: Wed, Dec 20th, 2017

KPK Dorong Maluku Gunakan e-Budgeting

Share This
Tags

KPK mendorong agar se­tiap daerah harus trans­paran dalam pengelolaan keuangan termasuk Pro­vinsi Maluku.

Olehnya itu, KPK fokus dalam tiga hal yaitu peren­ca­naan dalam pengang­garan APBD, perijinan, dan pengadaan barang dan jasa.

“Kita dorong ini supa­ya transparan dalam hal pengelolaan keuangan daerah, maka­nya kita Maluku harus bisa menerapkan sistem elektronik, karena dengan begitu pengelolaan keuangan dapat terkontrol,” jelas Direktur Penelitian dan Pengem­bangan KPK Wawan Wardiana Talkshow Hari Anti Korupsi, di Gedung Keuangan Negara Ambon, Selasa (19/12).

Dikatakan, untuk Maluku yang belum menerapkan sistem e-Budgeting dapat mengambil contoh didae­rah yang telah berhasil menerapkan sistem tersebut. “Kalau Maluku belum, bisa menerapkan copy dari daerah lain yang telah berhasil terapkan itu,” katanya.

Ia menjelaskan, KPK sangat menginginkan setiap daerah harus menerapkan sistem elektronik karena begitu bisa menjauhi adanya tindakan korupsi. Selain itu, dengan menerapkan sistem itu, pembahasan anggaran seperti KUAPPAS dan APBD dapat berjalan dengan baik dan terkontrol.

“Kalau pakai sistem itu, saya yakin keuangan Maluku dapat terkontrol karena sudah berdasarkan sistem,” katanya.

Ketika disingung terkait trans­paran, Wardiana mengatakan untuk provinsi Maluku saat ini masih dalam pendataan KPK.  “Kalau bicara soal transparan, untuk Maluku kami masih melakukan pendataan kalau sudah kami akan publikasikan,”akui Wardiana.

Tak hanya pembahasan angga­ran,  namun berbagai kegiatan dae­rah seperti musrembang di berbagai daerah akan dikontrol oleh KPK.

Ia menambahkan, pemerintah daerah harus bersinegritas dalam pembertasan korupsi karena itu bisa membangun suatu daerah.

“Harus ada pengawasan karena itu, kita ingin ada KPK di setiap daerah-daerah agar tidak ada lagi tindakan korupsi,”ujarnya.

APBD

Menyinggung pembahasan AP­BD 2018 yang dilakukan Provinsi Ma­luku dan DPRD Maluku hanya dalam waktu dua hari juga menda­patkan sorotan KPK. Pasalnya, pembahasan dengan waktu yang begitu singkat ditakutkan adanya permainan.

“Relatif saja, itu pun kalau dari awal sudah ada kesepakatan. Yang ditakut­kan jangan sampai ada permainan didalamnya dan juga tidak melibatkan SKPD atau DPRD,” kata Kepala Di­rektur penelitian dan pengemba­ngan KPK Wawan Wardiana kepada warta­wan di Gedung Keuangan Pro­vinsi Maluku, usai mengikuti Talk­show Hari Anti Korupsi, Selasa (19/12).

Dikatakan, dalam pembahasan anggaran harus membutuhkan kete­litian karena menyangkut dengan keuangan daerah. “Setiap daerah ingin pembahasan anggaran selesai da­lam waktu singkat, tapi saya rasa harus ada ketelitian karena ini me­nyangkut keuangan,”ujarnya. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>