Published On: Thu, Aug 25th, 2016

Kursi Sekda Deal PDIP Untuk “PAPARISA”

Share This
Tags

d33c45c282e66312cd85d2a1709e8253_XLKETUA DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun diminta segera menertibkan oknum kader PDIP yang menjadi “makelar.” Diduga mereka meminta uang kepada penjabat Walikota Ambon dan sejumlah kandidat Bupati. Benarkah?

PDI Perjuangan masih ngambang menetapkan satu dari dua pasangan kandidat untuk rekomendasi di Pilkada Kota Ambon, Februari, 2017, mendatang. Semula “PANTAS” menguat, tapi belakangan ini mengemuka ada deal kursi Sekretaris Kota (Sekot),  untuk  “PAPARISA.”

Teori kemungkinan untuk masalah politik, sebagaimana sempat dilontarkan Komarudin Watubun salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan menyikapi dinamika politik pasca sikap partai besutan Megawati Soekarno dalam menentukan pilihan pasangan figur yang bakal diusung dalam hajatan demokrasi warga Kota Ambon, tampaknya benar-benar berlaku.

Bagaimana tidak, sebelumnya Bendahara DPD PDI Parjuangan Maluku, M. Tadi Salampessy yang sempat sesumbar bahwa pilihan PDI Perjuangan di Pilkada Kota, bakal berlabuh di pasangan Poly Kastanya-Sam Latuconsina “PANTAS” dan memastikan pasangan ini bakal unggul di Pilkada Kota Ambon, kini kembali ngambang.

Informasi teranyar yang dihimpun Kabar Timur dari kubu pasangan Richard Louhenapessy-Syarif Hadler “PAPARISA BARU” menyebutkan, langkah PDI Perjuangan untuk berkoalisi bersama Partai Golkar, NasDem, PPP dan PKB  di Pilkada Kota Ambon mulai terbuka.

“Dealnya, kursi jabatan Sekretaris Kota (Sekot), bila pasangan ini menang. Sudah tiga kali pertemuan, dan hasilnya telah mengerucut. Mudah-mudahan mulus hingga rekomendasi keluar,” ungkap salah satu anggota Tim “PAPARISA BARU” kepada Kabar Timur, di Ambon, Selasa, siang kemarin.

Hanya saja, benar atau tidaknya informasi ini, belum dapat dikonfirmasikan. Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Edwin Adrian Huwae, yang coba dihubungi beberapa kali via telepon selulernya tidak tersambung.

Sementara Bendahara DPD PDI Perjuangan Maluku, M. Tadi Salampessy, yang dihubungi Kabar Timur via telepon selulernya, tadi malam, menyatakan, tidak tahu menahu soal adanya deal kursi Sekot untuk rekomendasi PDI Perjuangan untuk “PAPARISA.”

“Tentang deal atau bargaining kursi Sekot Kota Ambon untuk rekomendasi PDI Perjuangan  kepada “PAPARISA” saya tidak tahu,” kata Salampessy. Yang pasti rekomendasi itu, lanjut dia, baru akan rencana diputuskan, pada Kamis, 25 Agustus 2016 (lusa), karena menunggu Komarudin Watubun yang saat ini masih berada di Ambon.

“Final rencana akan diputus pada Kamis, 25 Agustus 2016, menunggu Komarudin Watubun, yang saat ini masih berada di Ambon,” tutup Salampessy.

Sejumlah kader PDI Perjuangan Maluku lainnya, yang berhasil dihubungi menolak mengomentari isu tersebut. Menurut mereka, soal deal apapun bukan domain kader, yang bisa menjawab itu, kata mereka, yang pantas adalah hanya kalangan elite. “Kalau para elite daerah tidak ngomong, coba tanyakan elite PDI Perjuangan di DPP. Mungkin mereka yang punya kepentingan,” jawab mereka singkat.

Bagaimana tanggapan sejumlah sesepuh PDI Perjuangan di Maluku?  Mereka  memastikan bila skema seperti itu, maka bisa dipastikan partai besutan Megawati Soekarno Putri ini  bakal ditinggal setelah Pilkada serentak 2017.  Pasalnya, mereka, kuatir kepentingan segelintir elit PDIP, aspirasi  atau ekseptasi arus bawah diabaikan. Akibatnya, partai ini bisa ditinggal, padahal PDIP dikenal sebagai partainya “wong cilik.”

“Kita berharap DPP PDIP perhatikan aspirasi masyarakat dalam pemberian rekomendasi. Katanya, partai “wong cilik,” tapi keinginan masyarakat diabaikan,’’ujar dua sesepuh PDI Perjuangan Maluku, Jusuf Leatemia dan Alo Lutlutur menjawab Kabar Timur, kemarin.

Leatemia berharap, PDIP dalam setiap keputusan mesti mempertimbangkan keinginan masyarakat. Dia setuju PDIP mengusung incumbent Ramli Umasugy di Buru. “Kalau di Buru kita realistis karena satu kursi. Tapi, di Kota Ambon, SBB, Malteng, dan MTB, DPP PDIP mesti pertimbangan aspirasi arus bawah. Kita harus dengar aspirasi mereka. Partai ini ada karena masyarakat,’’ingatnya.

Dia kuatir, jika aspirasi arus bawah tidak didengar dan memaksakan mengusung figur yang diinginkan segelintir elite tidak sesuai harapan kader bawah, partai akan ditinggalkan. “Kalau elite terus memaksakan kehendak partai ini akan hancur karena ditinggalkan di Pilkada 2018, dan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019. Nah, kalau aspirasi arus bawah didengar tentu mereka setia terhadap partai ini,’’terangnya.

Leatemia mengaku, seluruh infrastruktur partai  dan masyarakat Kota Ambon, lebih meniginkan Poly Kastanya-Sam Latuconsina diusung PDIP. Hanya saja, kesal dia, ada segelintir elit ingin PDIP usung Richard Louhenapessy-Syarif Hadler. “Kita mesti pertimbangkan aspirasi arus bawah kemana,’’tanya dia.

Di Maluku Tengah, lanjut dia, DPP PDIP sepertinya mengusung incumbent Tuasikal Abua-Marlatu Leleury. Padahal, ingat dia, keinginan seluruh masyarakat Lease, Seram Utara, Seram Selatan, dan Leihitu ingin pisah dari Malteng, tidak digubris incumbent. “Kita tahu rezim di Malteng tidak ingin pemekaran. Nah, kalau pertimbangkan usung rezim, maka keinginan arus bawah tentu diabaikan,’’ kesalnya.

Tak hanya itu, dia ingatkan, di Pilkada SBB dan MTB ada kader partai yang berjuang dan berdarah-darah mesti dipertimbangkan untuk diusung. “Nah, kalau mereka  tidak diusung tentu terjadi gejolak diinternal partai,’’tandasnya.

Dia berharap, Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun agar segera menertibkan oknum-oknum kader PDIP yang menjadi ‘makelar’ yang diduga keras meminta uang kepada penjabat Walikota Ambon dan sejumlah kandidat Bupati. “Kita tahu siapa yang minta uang. Nah, kalau mereka terus bercokol di PDIP, partai akan hancur. Komarudin harus tegas, kalau pak Komarudin tidak tegas kami menduga ikut telibat,’’pinta dia.

Tak hanya disitu, dia mengaku, ada oknum DPP PDIP yang diduga ‘merampok’di Maluku. “Mudah-mudahan kandidat yang diusung mengamankan kepentingan partai kedepan. Kalau tidak orang ini merusak PDIP,’’tegasnya.

PDIP sebagai pemenang pemilu di Maluku, dia berharap, dapat memenangkan Pilkada di Maluku. “Hanya saja, PDIP tidak punya andil dan sekadar menjadi penonton,’’kesalnya.

Atas dasar itu, ingat dia, PDIP  mestinya mengutamakan aspirasi arus bawah dalam penentuan rekomendasi. “Kota Ambon ini parameter politik. Tapi, sepertinya PDIP dikendalikan oleh orang tertentu,’’sebutnya.

Dia menilai, justeru ada gerombolan politik diinternal PDIP yang  secara sengaja merusak roh perjuangan partai. ’’Mereka kesana kemari untuk menjanjikan rekomendasi PDIP. Nah, kalau  ini terus terjadi partai ini akan hancur dan jeblok,’’terangnya.

Atas dasar itu, Leatemia dan Lutlutur janji akan melaporkan sepak terjang para oknum elite ke DPP PDIP untuk ditindak. “Ini agar mereka didepak dari partai,’’pungkas mereka. (Kabartimur)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>