Published On: Wed, Nov 15th, 2017

Lelang Proyek Bendungan Rp 2,2 Triliun, BWS Tebang Pilih

Share This
Tags

Rencana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun Bendungan Wai Apu di Kabupaten Buru, mulai bergulir.

Infrastruktur senilai Rp 2,2 triliun ini telah dilelang  melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku. Proses lelang kini memasuki tahap pemasukan penawaran. Namun pada tahap ini BWS mulai “nakal” alias berulah. Pasalnya belum sepekan tahap pemasukan penawaran dibuka, panitia lelang proyek  bernilai jumbo itu, menutup masa penawaran hari ini. Dibuka pada 10 November dan hari ini (15/11) ditutup waktu pemasukan penawaran.

Bukan itu saja kejanggalan, BWS dituding menganak tirikan pengusaha jasa konstruksi lokal. Buktinya, tidak satu pun perusahaan konstruksi lokal yang diakomodir dalam  lelang paket mega proyek tersebut. BWS lebih memilih atau menganak emaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Dari lima perusahaan BUMN yang telah memasukan penawaran, dua diantaranya adalah Waskita Karya dan PT Adhi Karya yang berkantor pusat di Jakarta.

Padahal cukup banyak perusahaan jasa konstruksi di Maluku yang memiliki kualifikasi yang mumpuni untuk mengerjakan proyek yang dianggarkan Pemerintah Pusat tersebut.

Praktik pilih kasih oleh BWS Maluku itu dikecam elemen masyarakat Maluku. “Ini bentuk ketidakadilan bagi pengusaha jasa konstruksi di Maluku. Kenapa kami tidak diberikan kesempatan mengajukan penawaran,” kata H. Sapsuha, salah satu tokoh pemuda Buru, kemarin.

Dia meminta panitia lelang memberikan kesempatan yang sama kepada perusahaan lokal untuk memasukan penawaran. “Jangan awal proses lelang sudah terjadi praktik nepotisme, menguntungkan perusahaan dari luar Maluku meskipun itu BUMN. Kami (warga Maluku) juga meminta diberikan kesempatan mengajukan penawaran,” ujar dia.

Jika proses lelang tetap dipaksakan untuk dilanjutkan, pengusaha jasa kontruksi lokal meminta gubernur dan DPRD Maluku turun tangan. “Kita inginkan itu keadilan, masak kami yang memiliki kualifikasi tidak diberikan kesempatan untuk membangun daerah kami sendiri (mengerjakan bendungan Wai Apu). Panitia harus transparan dalam proses lelang,” desaknya.

Dia meminta panitia memperpanjang waktu pemasukan penawaran agar kontraktor lokal dapat mengikuti proses lelang terbuka tersebut. “Kalau pengusaha lokal tidak diakomodir, patut diduga ada yang tidak beres dalam proses lelang proyek ini,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Untuk menggenjot produksi padi di Pulau Buru, Pemerintah Pusat siap menggelontorkan anggaran mencapai Rp 2,2 triliun. Anggaran jumbo itu untuk pembangunan Bendungan Wai Apu di Kabupaten Buru.

Rencana Pempus membangun bendungan Wai Apu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) RI di tahun 2018 merupakan Program Strategis Nasional (PSN) di Maluku.
Menyambut PSN, Gubernur Maluku Said Assagaff menginstruksikan jajarannya untuk mensukseskan PSN yang ditetapkan Pempus di Maluku. Pembangunan Bendungan Wai Apu untuk mendorong Pulau Buru sebagai Pola Pangan Nasional.

Assagaff mengatakan, pembangunan bendungan Wai Apu merupakan mega proyek pertama di Maluku. “Ini merupakan proyek strategis nasional besar pertama kali di Maluku. Sudah lama kita ingin ini untuk masyarakat Pulau Buru bisa dibangun satu bendungan besar yaitu bendungan Wai Apu,” kata gubernur usai Rapat bersama Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Maluku dan Bupati Buru Ramli Umasugi di ruang rapat VIP Bandara Pattimura, Ambon pada awal November lalu.

Jika Bendungan Wai Apu dibangun akan  banyak manfaat yang bisa dirasakan  masyarakat. Pulau Buru ingin dijadikan lahan pertanian yang besar. “Dia (bendungan) bisa membuka lapangan kerja, 10.000 hektar tanaman pangan kita buka, dan kekuatan air yang enam megawatt untuk listrik. Sehingga beberapa kecamatan dan desa sekitar bisa memperoleh listrik dengan mudah,” jelas gubernur.

Bendungan Wai Apu merupakan proyek terbesar pertama di Maluku dengan jumlah anggaran hampir mencapai angka Rp 2,2 triliun. “Oleh karena itu hari ini saya minta semua sektor dan stakholder terkait untuk rapat di bandara,” sambungnya.

Persoalan lahan yang kerap menjadi masalah dalam pembangunan proyek seperti yang disampaikan dalam rapat itu, Gubernur mengatakan semua sudah teratasi. “Tadi kan saya undang bupati, karena memang ada (masalah). Sebab mereka (masyarakat) mengira tidak ada biaya ganti rugi tanah, tapi sudah dijelaskan ada biaya ganti rugi sehingga saya minta besok langsung ketemu masyarakat agar bisa berjalan dengan baik,” ujar gubernur memberikan petunjuk kepada Bupati Ramli.

Dia berharap dalam waktu dekat, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bisa meresmikan awal pembangunan Bendungan Wai Apu. “Harapan saya dalam waktu dekat Menteri PU bisa meresmikan dimulainya pembangunan Bendungan Wai Apu karena ini proyek besar pertama di Maluku. Amdal sementara kita buat dan infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan dan sebagainya kita harus buat lagi,” tandasnya.

Sementara itu dalam paparannya, Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku, Hayono Utomo mengatakan proyek pembangunan bendungan Way Apu bertujuan sebagai sarana infrastruktur pengendali banjir, penyedia air baku, air irigasi dan sekaligus PLTA.

PSN bakal mulai pekerjaan fisiknya pada tahun depan setelah proses lelang. “Kapasitas bendungan Wai Apu 57,7 juta meter kubik sehingga bisa menanggulangi irigasi 10.000 hektar lahan. Tinggi bendungan 54 meter, tipe random batu serta sebagai PLTA berkekuatan 6.0 Megawatt,” terangnya.

Lahan pembangunan Bendungan Wai Apu seluas 439.397.234 meter persegi. “Tidak ada pemukiman sehingga tidak ada masyarakat yang direlokasi. Luas lahan yang akan dibebaskan 510 hektar,” sebutnya.
Sebelum dibangun 2018, tahun ini telah dilakukan proses pembahasan lahan untuk jalan sepanjang 2.6 km. Target tahun 2018 dibebaskan lahan seluas 266,51 hektar dan  tahun 2019 seluas 284,46 hektar. (Kabartimur)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

- BALAGU.COM