Published On: Fri, Dec 18th, 2015

Maluku Dapat DIPA 2016 Rp 8,3 Triliun

Share This
Tags

DIPAProvinsi Maluku dijatahi 497 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk tahun 2016, dengan nilai Rp. 8,3 triliun. Sementara PAGU anggaran ke daerah dan dana desa senilai Rp. 12,2 triliun.

497 DIPA tersebut terdiri dari: 31 DIPA Kantor Pusat dengan nilai Rp. 3,6 triliun, 343 DIPA Kantor Daerah Rp. 3,8 triliun, 54 DIPA Dekon­sentrasi Rp. 297,7 milyar, 66 DIPA tugas pembantuan de­ngan nilai RP. 587,5 milyar dan 3 DIPA urusan bersama de­ngan nilai Rp. 19,8 milyar.

Kepala Kantor Wilayah Di­rektorat Jenderal Perbendaha­raan Provinsi Maluku, Usdek Rahyono dalam sambutannya saat Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2016 di Kantor Gu­bernur, Kamis (17/12), menje­las­kan, khusus untuk DIPA da­na transfer ke daerah dan dana desa, merupakan DIPA Bagian Anggaran Ben­dahara Umum Negara (DIPA BUN) sebagai dasar penya­luran dana transfer ke daerah dan dana desa kepada pemerintah daerah.

PAGU anggaran transfer ke daerah dan dana desa Pro­vinsi Maluku Tahun 2016 yang ditetapkan senilai Rp. 12,2 trillun yang terdiri atas dana bagi hasil pajak dan SDA Rp. 317,6 milyar, Dana Alokasi Umum Rp. 7,5 triliun, Dana Alokasi Khusus Rp. 3,4 triliun, Dana Insentif Daerah Rp. 178,5 milyar dan dana desa senilai Rp. 754,6 milyar.

“Peningkatan PAGU alokasi belanja pemerintah pusat serta dana transfer ke daerah dan dana desa secara signi­fikan di Provinsi Maluku pada tahun 2016 menunjukkan komitmen pemerintah pusat terhadap nawa cita ketiga yaitu, membangun Indonesia dari pinggiran dengan mem­perkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” ujar Rahyono.

Sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang berkinerja baik, pemerintah pusat memberikan penghar­gaan berupa peningkatan pagu alokasi Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2016. Penghitu­ngan alokasi dana tersebut didasarkan pada kriteria umum dan kriteria kinerja.

Adapun kriteria utama sebagai penentu kelayakan daerah penerima menurutnya, diukur dari opini BPK atas Laporan Keuangan Peme­rintah Daerah (LKPD) Tahun 2014 minimal Wajar Dengan Penge­cualian (WDP) dan ketetapan waktu dalam pene­tapan Perda APBD Tahun 2015.

“Kriteria kinerja yang diukur yakni kinerja kese­hatan fisikal dan pengelolaan keuangan daerah yang men­cerminkan peningkatan ke­man­dirian dan kualitas be­lanja APBD, kinerja pelaya­nan dasar publik yang men­cerminkan kualitas pelayanan Pemda di bidang pendidikan, kesehatan, dan penyedian air minum dan sanitasi, serta kinerja ekonomi dan kesejah­teraan daerah yang mencer­minkan perbaikan pertumbu­han ekonomi, pengurangan kemiskinan dan penganggu­ran, dan pengendalian in­flasi,” jelas Rahyono.

Dengan adanya pemberian reward dalam bentuk DID diharapkan dapat memacu daerah untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pengelolaan keua­ngan dan meningkatkan kese­jahteraan masyarakat. “Para penerima DID Tahun 2016 ialah pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabu­paten Buru, Pemerintah Kabu­paten MBD, Pemerintah Kabu­paten Mal­teng, dan Pe­merintah Kabu­paten MTB,” ungkapnya.

Gubernur Maluku, Said Assagaff dalam sambutannya mengharapkan, semua bupati yang menerima DIPA tahun 2016 agar proses lelang dilakukan pada Bulan Januari.

“Saya minta agar pada bulan Januari lagi bupati sudah lakukan pelelangan. Tindak lanjut dari penerimaan DIPA hari ini, agar di Bulan Februari atau Maret lagi sudah kerja lapangan. Jangan sampai terlambat,” tandas­nya.

Ia mencontohkan, Kabupa­ten Buru yang terlambat da­lam realisasi DIPA tahun ini, karena DIPA tahun 2015 baru saja dilelang pada Bulan November.

Gubernur juga mengharap­kan agar DIPA yang diterima digunakan untuk mengatasi kemiskinan di Maluku.

“Harus benar-benar digu­na­kan untuk memperhatikan tingkat kemiskinan di Maluku, sehingga harapan untuk me­nurunkan angka kemiskinan dapat terwujud,” tegasnya.

Bupati/Walikota yang hadir dalam penyerahan DIPA ter­sebut diantaranya, Penjabat Bupati SBT Henry Far-Far, Penjabat Bupati Aru Angky Renyaan, Bupati Buru Ramly Umasugi, Bupati Malteng Abua Tuaskal, Bupati Malra Andre Rentanubun, Wakil Walikota Tual Adam Raha­yaan, sedangkan Kota Ambon diwakili Staf Ahli Walikota, MN Masuku. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>