Published On: Thu, Nov 17th, 2016

Mangkraknya PLTU Waai, Akademisi Duga PLN Sengaja Biarkan

Share This
Tags

4313Diduga ada unsur pembiaran dibalik mmangkaraknya proyek pembangunan PLTU di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Ka­bu­paten Malteng se­lama beberapa tahun terakhir ini.

Akademisi Hu­kum Unpatti, Nasa­rudin Tianotak kepada Siwalima melalui tele­pon seluler, Rabu (16/11) mengatakan memang sejak awal pembangunan proyek ini sudah diwarnai dengan berbagai permasalahan.

Satu diantaranya kontra­ktor yang mengerjakan proyek ter­sebut lari meninggalkan pe­ker­jaan. Namun yang terjadi Di­rek­si PLN tidak pernah mem­proses hukum kontraktor tersebut.

“Dari awal memang sudah dipenuhi berbagai permasala­han. Diantaranya masalah kontraktor yang kabur namun tidak ada langkah hukum yang ditempuh dari Direksi PLN selaku pemilik proyek. Harusnya jika sudah ada ke­sepakatan, PLN harus menge­jar kontaktor yang kabur ter­sebut. Sampai sekarang tidak ada langkah hukum. Ini kan aneh sepeti sengaja dibiar­kan,” tegas Tianotak

Ia menduga ada berbagai hal yang tidak beres dibalik proyek ini sehingga KPK se­bagai lem­baga hukum harus menyeli­diki  untuk memasti­kan apakah  ada unsur keru­gian negara.

“Jika terbukti semua pihak yang terlibat harus diproses hukum. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan mas­yarakat Maluku sangat diru­gi­kan dengan kandasnya pro­yek listirk ini. KPK  harus memain­kan peran maksimal dalam me­ngungkap aktor di­balik terken­dalanya penger­jaan proyek ini,” tambahnya

Sebagimana diberitakan, Gubernur Maluku Said Assa­gaff dan Ketua DPRD Edwin A Huwae mendukung langkah KPK untuk mengusut proyek milik PLN yang mangkrak. Satu diantaranya PLTU Waai, Ka­bupaten Malteng.

Kepada Siwalima usai me­ng­hadiri Table Top Exercise (TTX) Ambon Disaster Response Exercise (DiREx) 2016 mulai digelar di Hotel The Natsepa, Pulau Ambon, Sela­sa (15/11), gubernur terlihat sa­ngat marah karena angga­ran negara yang telah diha­biskan sa­ngat besar, namun proyek­nya tidak diselesaikan, pada­hal masyarakat sangat meng­ha­rapkan keberadaan PLTU Waai. “Itu kurang ajar, angga­ran begitu besar, dilakukan ten­der, berikan ke pihak ketiga, be­lum selesai kerja uang su­dah habis,” ungkapnya.

Ia bahkan berharap agar hasil bidikan KPK, nantinya, mampu menggiring orang-orang yang terkait dengan pro­yek PLTU Waai ke dalam jeruji besi.

Gubernur menganggap mas­yarakat dan pemprov seakan-akan telah dibohongi, karena dengan uang yang begitu be­sar, pekerjaan sejak 2010 ter­sebut tidak membuahkan hasil apapun. “Mereka itu kurang ajar namanya, tangkap saja orang-orang disitu. Saya serius, pihak ketiga tidak mampu kerjakan, belum selesai lagi uang sudah habis, tangkap saja,” tandasnya.

Seret Koruptor

Senada dengan gubernur, Ketua DPRD Maluku, Edwin A Huwae mendorong KPK untuk mengusut aktor dibalik mang­kraknya pengerjaan PLTU di Desa Waai.

Ia mengatakan DPRD su­dah terus mendorong penyele­saian proyek yang sudah mu­lai diba­ngun semenjak tahun 2010. Namun nyatanya hing­ga seka­rang belum ada pe­nyelesaian.

“Dari dulu DPRD sudah se­ring mempertanyakan ma­sa­lah ini. Saya malah sudah pernah bertemu dengan Men­teri BU­MN Rini Suwandi dan mela­porkan kasus PLTU Waii ini. Dalam kunjungan presiden Joko Widodo yang terakhir, saya juga sempat menyam­paikan masalah ini,” jelas Ed­win kepada wartawan di Bai­leo Rakyat Karang Panjang Ambon, Selasa (15/11).

Dikatakan dengan diusut­nya proyek ini oleh KPK ia merasa hal tersebut merupakan buah dari penyampaikan aspi­rasi DPRD ke pemerintah pu­sat terkait persoalan kelistri­kan di Maluku yang belum ju­ga dapat dibenahi dengan baik.

“PLTU Waai  ini kan diba­ngun semenjak tahun 2010 dan seharusnya pada 2012 itu ssudah selesai. Namun pada kenyatannya belum bisa dituntaskan hingga sekarang. karena itu, dari sisi hukum bila ada dugaan tindak pidana yang terjadi, KPU harus seret semau orang yang terlibat disitu untuk memepertanggungjawabkan perbuatannya,” kata Huwae.

Selaku Ketua DPRD dirinya mendukung penuh seluruh prsoes hukum dan berharap dengan adanya pengusutan ke jalur hukum dapat menimbul­kan efek jera terhadap pihak-pihak dimaksud. Agar kede­pan­nya pembangunan di Ma­luku dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pantauan KPK

Untuk diketahui,KPK te­ngah memantau 34 proyek milik PLN yang mangkrak. PLTU Waai, satu diantaranya.

Proyek PLTU di Desa Waai, Ke­ca­matan Salahutu, Kabu­paten Maluku Tengah, kini mang­krak. Padahal proyek yang meru­pakan bagian program percepa­tan listrik 10.000 MW,  kapasitas 2 x 15 MW, su­dah menghabiskan angga­ran miliaran rupiah.

Berbagai alasan pun disam­paikan PT PLN dan General Manager PLN Maluku, untuk menutupi proyek gagal de­ngan Kontrak Nomor 144.PI/041/DIR/2010, antara lain, sulitnya pembebasan lahan PLTU, hi­ngga alasan non tek­nis, seperti musim hujan yang disebutkan PLN berlangsung lama.

Akibatnya, terjadi korupsi berjamaah, yang dilakukan kontraktor dan pejabat PT PLN, dengan sasaran mereka total barang impor yang ter­cantum dalam ML mencapai US$21.663. 881, terbagi menjadi US$16.209. 410 untuk barang mekanik, US$4.504.471 pengadaan ba­rang elektrik dan US$950,000.00 pengadaan barang lainnya.

Dari tujuh shipment barang impor senilai US$12.428.328, 60 plus US$2.546.109,32, barang im­por yang tiba di site proyek ha­nya senilai US$8. 271.752,14. Ber­arti terdapat kekurangan barang diterima sebesar US$4.156.576,46 atau sekitar Rp51.125.890.550.

Sebenarnya jika saja tidak terjadi korupsi berjamaah, PLTU tersebut direncanakan ram­pung pada 2012. Namun diluar rencana, kontraktor pro­yek tersebut kabur meni­ng­galkan pekerjaan di akhir 2013.  Parahnya, Tahun 2014, pro­yek tersebut harus terhenti.

Tidak cukup dengan mem­berikan banyak alasan, PLN masih saja umbar janji, proyek ini bisa dinikmati rakyat ha­nya dalam waktu 26 bulan pe­ngerjaan. Na­mun, sampai pada target penye­lesaian pem­ba­ngu­nan, tidak juga tun­tas. Mas­yarakat belum sepe­nuh­nya melihat fakta sebenar­nya, penyebab utama kegagalan penyelesaian pemba­ngunan PL­TU Waai adalah karena ko­rupsi berjamaah, yang dilaku­kan kontraktor dan pejabat PT PLN.

Diantaranya korupsi de­ngan modus pencairan letter of credit No. IM1. MLR 0001911 terta­nggal 2 Mei 2011 yang melang­gar hukum. Se­suai prosedur PT PLN seba­gai Badan Usaha Milik Ne­gara, Direksi PLN harus ber­tang­gungjawab, kare­na pen­cairan LC wajib berda­sarkan per­se­tujuan Direksi PLN.LC dibuka PLN berda­sarkan master list No. 011/ML/PLVJ/TAK/111/2011 dengan daftar barang diim­por yang ditanda­tangani ber­sa­ma antara PLN dan kontrak­tor pemenang le­lang pekerjaan. Pejabat pe­nandatangan Master List (ML) dari PT PLN ada­lah Andi Parerangi Jaya, GM me­wakili PLN Pikitring Sula­mapa Anton Katili sebagai Project Manager.

Penandatanganan ML itu disahkan Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan, melalui kuasa Dirut Widodo Mul­yono (Kadiv Kontruksi & IPP Indonesia Timur). Total barang im­por yang tercantum dalam ML mencapai US$21. 663.881, terbagi menjadi US$16.209. 410 untuk barang mekanik, US$4.504.471 pengadaan ba­rang elektrik dan US$950, 000.00 pengadaan barang lainnya.

Namun fakta di lapangan cukup mengejutkan dan sa­ngat mungkin mengawali ma­cetnya penyelesaian proyek mercu­suar DI di Ambon ter­sebut. Bukan pengalihan ke­salahan pada pembangka­ngan masya­ra­kat Ambon yang sulit me­lepas tanahnya untuk diganti rugi.

Tak pantas juga menya­lahkan alam dengan menye­but faktor hujan tak henti sebagai penghambat kegaga­lan proyek.

Dari tujuh shipment barang impor senilai US$12.428.328, 60 plus US$2. 546.109,32, barang impor yang tiba di site proyek hanya senilai US$8. 271.752,14.

Berarti terdapat kekura­ngan barang diterima sebesar US$4.156.576,46 atau sekitar Rp51.125.890.550. Shortage barang impor yang merugikan Rp51 miliar lebih itulah yang menjadi malapetaka proyek, bukan alasan seperti alibi resmi PT PLN dan GM PLN Maluku.

Walaupun sudah menjadi pro­yek gagal, tetapi para penikmat proyek PLTU Waai tetap meraip keuntungan, yang tetap masuk ke kantong DI dan kroninya.

Sebab, saham PT SMM ter­nyata dimiliki Santoso (di lingku­ngan PT PLN Pusat dikenal seba­gai sahabat DI) dan Luddy S Bakti (Komisaris BUMN PT Wika) serta Mo­nang Tito Napitu­pulu yang juga kawan karib Direktur PLN Vickner Sinaga.

Bukan itu saja, kekurangan atau selisih barang yang dite­rima berdasarkan ML proyek itu yang mengakibatkan pro­yek tersebut mangkrak alias macet total. Akibatnya yang lebih besar tentu kerugian lipat 10 yang harus ditang­gung negara.

Sebab, proyek yang dibia­yai PT PLN hasil utang dari luar negeri bernilai Rp550 miliar itu dipastikan gagal. Sejak 1 Febuari 2013 proyek PLTU Waai berhenti dikerja­kan dengan progress report terakhir hanya 63%.

Para rekanan dan subkon­traktor PLTU Waai, berkali-kali menggelar aksi demon­strasi ke kantor kontraktor PT Sakti Mas Mulia (SMM). Kendati kedata­ngan mereka mengupayakan haknya, te­tapi tagihan tak juga terba­yarkan.

Apalagi, situasi terakhir me­nunjukkan, kantor SMM kini sudah tidak beroperasi lagi, karena tak mampu menyelesai­kan proyek PLTU Waai. Proyek PLTU Waai dipastikan gagal. Hampir semua mesin dan peralatan sudah berkarat ka­rena lama ditinggal dan tak terurus. Kantor proyek di lokasi juga tak menunjukkan tanda-tanda ‘kehidupan’. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>